Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Berkembangnya teknologi informasi dan pasca terjadinya pandemi COVID-19, banyak pekerjaan yang tidak hanya dilakukan di dalam kantor, tetapi juga work from home atau lebih sering disebut dengan kerja remote atau remote working. Apa yang dimaksud dengan remote working? Remote working adalah bekerja dengan kontrol kerja jarak jauh yang pelaksanaan kerjanya dapat dilakukan dimana saja.
Kemudian, menjawab pertanyaan Anda, sepanjang penelusuran kami di dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, belum ada ketentuan secara tersurat dan terperinci mengenai upah minimum manakah yang berlaku bagi karyawan yang bekerja jarak jauh (remote working), apakah upah minimum tempat perusahaan berada atau tempat keberadaan pekerja.
Dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam PP Pengupahan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.[1] Upah minimum adalah upah bulanan terendah yaitu upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap.[2] Selanjutnya, upah minimum terdiri atas Upah Minimum Provinsi (“UMP”) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (“UMK”) dengan syarat tertentu, yang ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.[3]
Baca juga: Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?
Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88C ayat (4) dan (5) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan berdasarkan data dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
Akan tetapi, baik dalam Perppu Cipta Kerja maupun PP Pengupahan, tidak disebutkan secara tegas upah minimum manakah yang berlaku. Selain itu, juga tidak diatur secara tegas mengenai penentuan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan tersebut didasarkan pada lokasi perusahaan berada atau lokasi pekerja berada.
Kami berpendapat, dalam menentukan aturan upah minimum mana yang berlaku bagi karyawan yang kerja jarak jauh ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja yang dibuat ke dalam suatu perjanjian kerja.
Namun demikian, perlu Anda ketahui bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Sementara, bagi pekerja yang masa kerjanya 1 tahun atau lebih maka berpedoman pada struktur dan skala upah.[4] Maka, jika Anda sudah bekerja lebih dari 1 tahun, pemberian upah tidak lagi berdasarkan pada upah minimum, melainkan berdasarkan pada struktur dan skala upah yang ditetapkan oleh perusahaan tempat Anda bekerja.
Baca juga: Mau Menyusun Struktur dan Skala Upah? Perhatikan 5 Hal Ini
Jika penentuan upah yang dilakukan oleh perusahaan dirasa merugikan, maka Anda selaku pekerja dapat melakukan upaya hukum.
Perselisihan mengenai penentuan upah termasuk ke dalam perselisihan hubungan industrial, sebagaimana diatur di dalam UU PPHI. Anda dapat mengajukan gugatan perselisihan kepentingan, yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[5]
Namun sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, Anda terlebih dahulu melakukan perundingan bipartit dan tripartit. Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
[2] Pasal 23 ayat (1) PP Pengupahan
[3] Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) PP Pengupahan
[4] Pasal 24 PP Pengupahan
