Hak Konstitusional Masyarakat Jadi Prioritas, Pembentuk UU Wajib Patuhi Batas Open Legal Policy
Ketika mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UUD 1945 melalui undang-undang, pembentuk undang-und...
Perhitungan Pesangon PHK karena Sakit Berkepanjangan
Mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK karena sakit berkepanjangan, ketentuan Pasal 55 PP 35/202...
Sumur Masyarakat Diadopsi dalam RUU Migas
Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") mulai merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang ("...
Batas dan Regulasi Lembur Perusahaan
Perlu diketahui sebelumnya, beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan telah diubah, dihapus, dan ...
Cara Hitung Upah Lembur Per Jam, Ini Rumusnya!
Jika mempekerjakan melebihi waktu kerja, pengusaha wajib membayar upah kerja lembur. Adapun upah lem...
Asosiasi Dorong Perbaikan Regulasi Turunan UU Ciptaker
Asosiasi Pertekstilan Indonesia ("API") mengungkapkan terdapat sejumlah aturan turunan dari Undang-U...
Empat Sumber Pembentukan UU Ketenagakerjaan Baru
Mahkamah Konstitusi ("MK") dalam pertimbangan Putusan No. 168/PUU-XX1/2023 ("Putusan 168/2023") mer...
Apakah Law Firm Tunduk pada Hukum Ketenagakerjaan?
Law firm pada dasarnya tetap tunduk pada hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk itu, mengenai pem...














