Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Perizinan yang Diperlukan oleh Kantor Cabang

Perizinan yang Diperlukan oleh Kantor Cabang
Perizinan yang Diperlukan oleh Kantor Cabang

PERTANYAAN

Saya baru membuat kantor cabang (misalnya kantor cabang administrasi), yang mau tanyakan, perizinan berusaha kantor cabang apa yang diperlukan?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama dan pertama kali dipublikasikan pada 07 September 2015, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Muhammad Raihan Nugraha, S.H. pada 24 Februari 2025.

    Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].

    Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

    Pada dasarnya, saat ini berkaitan dengan perizinan berusaha dapat merujuk pada ketentuan PP 28/2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko (“PBBR”) dan turunannya.

    Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP 28/2026, untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha (“PB”). Oleh karena itu, perusahaan baru dapat melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial, apabila PB sudah diterbitkan.[1]

    Namun, PB ini tidak dapat diterbitkan begitu saja. PB baru diperoleh oleh pelaku usaha setelah melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu,[2] yang meliputi:[3]

    1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
    2. Persetujuan Lingkungan (PL); dan
    3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF).

    Jika untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial PB dipersyaratkan untuk dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”), maka pelaku usaha wajib memiliki PB UMKU.[4]

    Perlu diingat bahwa PB dilakukan berdasarkan penetapan risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.[5] Adapun berdasarkan penilaian tingkat bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:[6]

    1. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Rendah

    PB untuk kegiatan usaha tingkat risiko rendah adalah nomor induk berusaha (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.[7]

    1. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah

    PB untuk untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar.[8]

    1. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan sertifikat standar.[9]

    1. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Tinggi

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin.[10]

    Perizinan Berusaha untuk Kantor Cabang Administrasi

    Pada pertanyaan Anda menyebutkan secara khusus bahwa kantor cabang yang Anda maksud adalah kantor cabang administrasi. Sebagai informasi, kantor cabang administrasi merupakan hal yang berbeda dengan penambahan lokasi usaha sebagai bagian dari perluasan dan/atau perubahan dalam rangka pengembangan usaha.[11]

    Menurut Pasal 232 ayat (3) huruf c dan (4) Permeninveshil/BKPM 5/2025, berkaitan dengan penambahan kegiatan usaha yang sama pada lokasi kegiatan usaha yang berbeda dari kegiatan usaha sebelumnya, maka diterbitkan PB baru.

    Hal tersebut berbeda dengan membuat kantor cabang administrasi. Melihat Pasal 210 ayat (1) PP 28/2025, pelaku usaha harus melakukan klarifikasi kegiatan usaha berupa:

    1. kegiatan usaha utama;
    2. kegiatan usaha pendukung; dan/atau
    3. kantor cabang administrasi.

    Lebih lanjut, mengenai perizinan berusaha bagi kantor cabang administrasi dapat dilihat pada Pasal 280 Permeninveshil/BKPM 5/2025.

    Kantor cabang administrasi adalah unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berbentuk kantor perwakilan administrasi yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dari lokasi kantor pusat atau lokasi kegiatan usaha yang bersifat dan tidak melakukan kegiatan usaha.[12]

    Maka, dapat dipahami bahwa kantor cabang hanya bersifat administratif dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha serta kegiatan bersifat komersial.[13]

    Dengan demikian, secara hukum, kedudukannya bukan merupakan badan usaha terpisah melainkan perpanjangan administratif dari badan usaha induk. Kendati demikian, pelaku usaha harus mendaftarkan kantor cabang administrasi pada sistem Online Single Submission (“OSS”), dengan melengkapi data paling sedikit:[14]

    1. alamat kantor cabang administrasi;
    2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kantor cabang administrasi atau nomor identitas tempat kegiatan usaha;
    3. Penanggung jawab kantor cabang administrasi; dan
    4. perjanjian sewa-menyewa antara kantor cabang administrasi dengan pengelola atau pemilik gedung perkantoran yang masih berlaku dan sah secara hukum.

    Dalam hal kantor cabang administrasi lebih dari 1 lokasi, pelaku usaha harus melengkapi data di atas untuk setiap lokasi kantor cabang administrasi.[15] Pendaftaran kantor cabang administrasi diterbitkan melalui Sistem OSS sebagai lampiran NIB.[16]

    Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa tidak ada perizinan khusus untuk kantor cabang administrasi, sebab kantor cabang administrasi hanya merupakan bagian dari perusahaan induk. Langkah administratif yang perlu dipenuhi bagi kantor cabang hanya berupa pendaftaran kantor cabang administrasi melalui Sistem OSS, bukan izin kantor cabang. Data ini akan menjadi bagian dari lampiran NIB perusahaan induk.

    Sehingga,dapat disimpulkan bahwa kantor cabang tidak memerlukan adanya izin kantor cabang khusus.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami terkait perizinan berusaha yang diperlukan kantor cabang, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    2. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

    [2] Pasal 4 ayat (2) PP 28/2025

    [3] Pasal 12 ayat (1) PP 28/2025

    [4] Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 11 ayat (6) PP 28/2028

    [5] Pasal 124 ayat (1) PP 28/2025

    [6] Pasal 128 ayat (1) PP 28/2025

    [7] Pasal 130 PP 28/2025

    [8] Pasal 131 ayat (1) PP 28/2025

    [9] Pasal 132 ayat (1) PP 28/2025

    [10] Pasal 133 ayat (1) PP 28/2025

    [11] Pasal 219 ayat (1) dan (2) huruf b PP 28/2025

    [13] Pasal 280 ayat (4) Permeninveshil/BKPM 5/2025

    [14] Pasal 214 ayat (1) PP 28/2025 jo. Pasal 280 ayat (2) Permeninveshil/BKPM 5/2025

    [15] Pasal 280 ayat (3) Permeninveshil/BKPM 5/2025

    [16] Pasal 214 ayat (3) PP 28/2025

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000