Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul perlindungan hak anak-anak yang dibuat oleh Santi Kusumaningrum dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Juni 2002, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H. pada 08 Oktober 2025.
Hukum di Indonesia memberikan kewajiban kepada kedua orang tua untuk memelihara anak yang masih di bawah umur. Hal ini seperti tertera pada Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan, sebagai berikut:
Kedua Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
Ketentuan ini menyatakan bahwa kewajiban untuk merawat, melindungi, dan memelihara anak bukan hanya terletak pada satu orang tua, namun secara tegas mewajibkan kedua orang tua anak untuk melakukannya sebagai bagian dari kewajiban mereka.
Senada dengan UU Perkawinan, pemeliharaan anak sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua juga diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
Walaupun undang-undang mewajibkan demikian, masih tetap didapati kejadian di mana orang tua melakukan penelantaran terhadap anaknya, bahkan seringkali penelantaran tersebut dilakukan dengan sadar dan sengaja.
Terhadap orang tua yang tidak bertanggung jawab dan tidak melakukan kewajibannya, terdapat konsekuensi hukum yang dapat dikenakan. Atas perbuatan tersebut, hak asuh orang tua terhadap anak bisa dipertimbangkan dan diambil langkah secara hukum.[1]
Hal ini sebagaimana dapat ditemukan pada Pasal 49 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
- ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya;
- ia berkelakuan buruk sekali.
Ketentuan di atas, kemudian dipertegas dengan Pasal 31 ayat (1) UU Perlindungan Anak, sebagai berikut:
Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
Selain itu, terdapat pula konsekuensi pidana dalam hal penelantaran anak. Pada dasarnya, dalam lingkup rumah tangga larangan menelantarkan dapat ditemukan pada Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, yang berbunyi:
Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
Perbuatan penelantaran anak sebagaimana melanggar pasal di atas, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau den paling banyak kategori III,[2] yaitu sebesar Rp50 juta.[3]
Terkait dengan permasalahan yang Anda hadapi, hal-hal yang dapat dilakukan ialah melaporkan hal tersebut kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.[4]
Kemudian, Anda dapat memastikan apakah anak tersebut masih memiliki keluarga yang dapat dihubungi atau tidak. Alasannya, pengajuan permohonan pencabutan kuasa asuh orang tua pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga. Namun, dalam hal ketiga pihak tersebut tidak ada, maka pengajuan permohonan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.[5]
Selain itu, apabila diperlukan, orang tua yang sengaja menelantarkan anak dapat pula diproses melalui jalur pidana, yaitu mengajukan laporan kepada kepolisian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Referensi:
Eli Yulianti. Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak ditinjau dari Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali. SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora, Vol. 3, No. 2, 2025.
[1] Eli Yulianti. Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak ditinjau dari Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali. SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora, Vol. 3, No. 2, 2025, hal. 94-105.