Saya dan suami beragama Islam. Suami saya lama menganggur, kadang-kadang aja ada kerjaan tapi cuman 1 atau 2 hari saja. Apakah tetap nanti jika kami bercerai, pembagian hartanya tetap 50:50? Soalnya selama ini saya yang bekerja menafkahi keluarga.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Kami mengasumsikan bahwa Anda dan suami tidak memiliki perjanjian perkawinan terkait dengan pisah harta. Oleh sebab itu, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai harta bersama dalam perkawinan.
Pasal 35 UU Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara itu, harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Dalam perspektif hukum Islam, persoalan harta bersama perlu dibedakan dari kewajiban suami memberikan nafkah. Q.S. An-Nisa ayat 32 mengakui bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan. Ayat ini dapat digunakan untuk menjelaskan pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek ekonomi, tetapi tidak secara langsung menetapkan bahwa harta bersama setelah perceraian harus dibagi dengan persentase tertentu.
Sementara itu, Q.S. An-Nisa ayat 34 dan Q.S. At-Talaq ayat 7 kerap dirujuk dalam pembahasan mengenai tanggung jawab nafkah suami dengan memperhatikan ketentuan dan konteks masing-masing ayat. Dalam konteks keluarga Muslim, kewajiban nafkah suami tidak serta-merta hilang hanya karena istri mempunyai penghasilan sendiri.
Ketentuan harta bersama dalam hukum Islam di Indonesia diatur dalam Pasal 85 KHI, yang menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 87 KHI juga mengatur bahwa harta bawaan serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, yang pada prinsipnya berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain.
KHI mendefinisikan harta bersama (syirkah) sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.[1]
Dengan demikian, sebelum membicarakan pembagian 50:50, hal pertama yang perlu dipastikan adalah mana yang termasuk harta bersama dan mana yang merupakan harta pribadi. Rumah, tanah, kendaraan, tabungan, atau aset lain yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya dapat termasuk harta bersama, sekalipun aset tersebut dibeli menggunakan penghasilan istri. Sebaliknya, harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan atau diperoleh melalui warisan dan hadiah, pada prinsipnya merupakan harta pribadi masing-masing.
Artinya, jika selama perkawinan Anda menggunakan penghasilan Anda sendiri untuk membeli rumah atau menabung, hal tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan aset tersebut sebagai harta pribadi Anda.
Pasal 97 KHI menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini merupakan dasar normatif utama untuk pembagian harta bersama bagi pasangan Muslim yang bercerai.
Meskipun demikian, pembahasan mengenai pembagian harta bersama tidak berhenti pada ketentuan tersebut. Dalam praktik peradilan, terdapat putusan yang kerap dirujuk untuk membahas kemungkinan pembagian harta bersama secara tidak sama rata, salah satunya Putusan MA No. 266 K/AG/2010.
Putusan tersebut relevan sebagai rujukan yurisprudensial dalam pembagian harta bersama. Putusan tersebut memuat kaidah hukum bahwa istri mendapatkan ¾ dari harta bersama, karena harta bersama dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri.
Namun, penggunaan putusan ini harus dilakukan secara cermat dengan merujuk pada salinan resmi, khususnya duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusannya. Rujukan tersebut tidak boleh ditafsirkan secara luas seolah-olah setiap istri yang menjadi pencari nafkah utama pasti berhak memperoleh bagian lebih besar dari suami.
Dalam perkara Anda, keadaan suami yang telah lama tidak bekerja secara tetap dan Anda menanggung kebutuhan keluarga, dapat menjadi argumen dalam gugatan. Akan tetapi, pengadilan akan menilai keseluruhan fakta dan bukti yang diajukan. Tidak bekerja secara tetap bukan berarti suami Anda sama sekali tidak memberikan kontribusi terhadap rumah tangga. Kontribusi dalam pengasuhan anak, pekerjaan domestik, atau bentuk dukungan lain dapat menjadi pertimbangan.
Oleh karena itu, perlu dibedakan antara dua hal: hak normatif atas harta bersama dan argumentasi untuk meminta pembagian yang tidak sama rata. Pasal 97 KHI memberikan titik tolak berupa bagian seperdua bagi masing-masing pihak. Sementara itu, apabila salah satu pihak meminta pembagian berbeda, permintaan tersebut harus didukung dasar hukum dan fakta yang relevan, bukan semata-mata didasarkan pada perbedaan penghasilan.
Kewajiban nafkah dan pembagian harta bersama merupakan dua persoalan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, selain menuntut pembagian harta bersama, Anda juga dapat mengajukan tuntutan nafkah.
Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
Jika perceraian tidak dapat dihindari dan terdapat sengketa mengenai harta bersama, beberapa langkah berikut dapat Anda pertimbangkan.
Dalam perkara perceraian pasangan Muslim, harta bersama pada prinsipnya dibagi masing-masing seperdua, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Namun, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 266 K/AG/2010 dimungkinkan pembagian harta bersama yang tidak selalu 50:50. Dalam kasus Anda, fakta bahwa Anda menjadi pencari nafkah utama dapat menjadi argumen untuk mendapatkan pembagian harta bersama yang lebih besar, meski pengadilan tidak otomatis akan mengabulkannya.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010.
[1] Pasal 1 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
