Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Keluarga

Apakah Hibah Saham Termasuk Harta Gono Gini?

Apakah Hibah Saham Termasuk Harta Gono Gini?
Apakah Hibah Saham Termasuk Harta Gono Gini?

PERTANYAAN

Dengan hormat, apakah saham yang dihibahkan dari sebuah perusahaan kepada seseorang dengan status menikah termasuk dalam harta gono gini? Terima kasih

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul “Apakah Hibah Saham Termasuk Harta Gono Gini?” yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 30 Juni 2014.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Untuk menjawab pertanyaan Anda, sebelumnya harus dilihat terlebih dahulu tepatnya kapan waktu perkawinan pihak terkait tersebut terjadi. Apakah sebelum berlakunya UU Perkawinan ataupun setelah berlakunya ketentuan UU Perkawinan yang mulai berlaku sejak 2 Januari 1974.[1] Hal ini karena keduanya memiliki konsekuensi dan ketentuan yang berbeda.

    Ketentuan Sebelum Berlakunya UU Perkawinan

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sebelum berlakunya UU Perkawinan, ketentuan mengenai harta dalam perkawinan merujuk pada KUHPerdata. Adapun Pasal 119 KUHPerdata menyebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antarĂ  suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Terkait harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

    Hal ini dapat diartikan bahwa semua harta yang dimiliki oleh suami dan istri sebelum perkawinan menjadi bagian dari harta bersama, begitu pula dengan harta yang diperoleh dalam perkawinan, akan menjadi harta bersama atau harta gono gini.

    Oleh karena itu, hibah saham yang diberikan kepada orang tersebut akan menjadi bagian dari harta bersama dalam perkawinannya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa hibah saham tersebut tidak menjadi bagian dari harta bersama jika sebelumnya ada perjanjian perkawinan yang mengatur berbeda mengenai harta istri dan suami.[2]

    Selain itu, hibah saham tersebut juga bisa tidak masuk ke dalam harta bersama jika penghibah telah memperjanjikan demikian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 120 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

    Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

    Ketentuan Setelah Berlakunya UU Perkawinan

    Sedangkan dalam hal perkawinan yang Anda tanyakan terjadi setelah berlakunya UU Perkawinan, merujuk pada Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, maka harta benda yang diperoleh oleh suami atau istri sebagai hadiah atau warisan, menjadi harta bawaan sebagai berikut.

    Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

    Adapun hal ini dapat diartikan bahwa hibah saham yang diberikan kepada orang tersebut tidak akan menjadi bagian dalam harta bersama atau harta gono gini, melainkan merupakan harta bawaan. Terkait harta bawaan, maka hanya pihak tersebut (suami) yang mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta yang berasal dari hibah sebagaimana Anda tanyakan.[3]

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

    [1] Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)

    [3] Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000