Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perdata

Apakah Asosiasi sama dengan Perkumpulan?

Apakah Asosiasi sama dengan Perkumpulan?
Apakah Asosiasi sama dengan Perkumpulan?

PERTANYAAN

Apakah asosiasi itu sama seperti perkumpulan atau tidak? Terima kasih, mohon untuk penjelasannya.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang pertama kali dipublikasikan pada 7 Januari 2016.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].

    Perkumpulan Berbadan Hukum dan Tanpa Badan Hukum

    Asosiasi merupakan satu wadah bersama bagi perusahaan atau profesi tertentu. Dalam praktiknya, asosiasi termasuk dalam perkumpulan. Lebih lanjut, ada dua jenis perkumpulan yang dikenal, yakni perkumpulan berbadan hukum dan perkumpulan tidak berbadan hukum.

    Apakah perbedaan keduanya? Apakah perkumpulan yang tidak berbadan hukum adalah perkumpulan yang ilegal? Faktanya, perkumpulan tidak berbadan hukum tidak serta merta berarti perkumpulan Anda ilegal. Pasalnya, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dijamin dalam konstitusi. Dalam pemilihan badan hukum atau tidak, Anda perlu mengenali tujuan dan sifat dari perkumpulan Anda. Selain itu, Anda juga perlu memperhatikan konsekuensi, sebagai berikut:

    1. Jika Anda memilih mendirikan perkumpulan tanpa badan hukum, perkumpulan tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata. Artinya dalam hal perkumpulan membuat perikatan/perjanjian dengan pihak ketiga, seluruh anggota perkumpulan harus menandatangani perjanjian atau seluruh anggota terlebih dulu memberikan kuasa pada salah satu anggota perkumpulan untuk membuat dan menandatangani perjanjian tersebut. Perikatan yang lahir dari perjanjian mengikat seluruh anggota perkumpulan secara tanggung renteng.
    2. Jika Anda memilih mendirikan perkumpulan yang berbadan hukum, perkumpulan Anda memperoleh status persona standi in judictio, artinya di mata hukum, perkumpulan ini dipandang sama seperti manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Perkumpulan pun dapat melakukan tindakan-tindakan keperdataan, sehingga dalam hal perkumpulan membuat perjanjian, maka perikatan yang lahir dari perjanjian mengikat kepada perkumpulan sebagai badan hukum, bukan kepada perseorangan.
    3. Perkumpulan berbadan hukum dapat membuka rekening atas nama perkumpulan tersebut. Sedangkan perkumpulan yang tidak berbadan hukum tidak dapat membuka rekening atas nama perkumpulan.

    Dari uraian di atas, kami merekomendasikan Anda untuk mendirikan perkumpulan berbadan hukum saja untuk asosiasi Anda. Selain keuntungan yang telah disebutkan di atas, perkumpulan yang berbadan hukum juga dapat memiliki aset tetap sebagai kekayaan perkumpulan.

    Sedangkan mengenai izin dari asosiasi, akan bergantung pada kegiatan atau sektor terkait secara spesifik. Karena pengaturan mengenai izin terhadap asosiasi diatur secara sektoral, tergantung pada kegiatan usaha atau profesi tersebut.

    Lebih lanjut, kami informasikan bahwa dasar hukum perkumpulan adalah Staatsblad Nomor 64 Tahun 1870 dan KUH Perdata. Adapun, untuk perkumpulan berbadan hukum diatur dalam Permenkum 18/2025.

    Lantas, apa itu perkumpulan? Yang dimaksud perkumpulan adalah badan hukum yang didirikan oleh sekumpulan orang yang memiliki kesamaan maksud dan tujuan untuk mengambangkan dan memberdatakan anggotanya dan bersifat nirlaba.[1]

    Cara Mendirikan Perkumpulan Berbadan Hukum

    Pertama, harus memenuhi syarat pendirian perkumpulan berbadan hukum antara lain:[2]

    1. membuat akta pendirian perkumpulan yang memuat anggaran dasar perkumpulan;
    2. mengurus surat keterangan domisili atau surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap perkumpulan yang ditandatangani pengurus perkumpulan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat;
    3. merinci daftar anggota perkumpulan yang punya hak suara dalam rapat anggota atau sebutan lain;
    4. adanya sumber pendanaan perkumpulan;
    5. ada program kerja perkumpulan;
    6. membuat surat pernyataan tidak sedang sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
    7. notula rapat pendirian perkumpulan; dan
    8. membuat surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.

    Kemudian, mengesahkan perkumpulan berbadan hukum dengan mengikuti prosedur dapat Anda baca dalam artikel Prosedur Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban kami terkait perkumpulan dan asosiasi sebagaimana ditanyakan. Semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Staatsblad 1870 Nomor 64;
    3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan.

    [1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan (“Permenkum 18/2025”)

    [2] Pasal 12 ayat (3) Permenkum 18/2025

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000