Prosedur Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

PERTANYAAN

Bagaimana prosedur pendirian perkumpulan berbadan hukum? Apa syarat-syarat untuk melakukan pendaftaran? Berapa lama jangka waktu dari pendaftaran hingga perkumpulan tersebut disahkan?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Prosedur Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H., pertama kali dipublikasikan pada 07 September 2010, dimutakhirkan pertama kali oleh Abi Jam'an Kurnia, S.H. pada 14 Maret 2019, dan dimutakhirkan kedua kali oleh Tiara Amanda Putri, S.H. pada 14 Januari 2025.

KLINIK TERKAIT

Apakah Asosiasi sama dengan Perkumpulan?

30 Okt, 2025

Apa Perbedaan Perkumpulan dan Yayasan?

15 Jul, 2025

Persamaan Asosiasi dengan Perkumpulan dan Prosedur Pendiriannya

06 Sep, 2022

Apa Perbedaan Perkumpulan dengan Perhimpunan?

25 Jan, 2012

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Perkumpulan

Perlu diketahui sebelumnya, pengaturan mengenai badan hukum perkumpulan dapat dilihat dalam Staatsblad 1870-64 dan Buku III Bab IX KUH Perdata .

Adapun menurut Pasal 1 angka 1 Permenkum 18/2025, perkumpulan adalah badan hukum yang didirikan oleh sekumpulan orang yang memiliki kesamaan maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan anggotanya dan bersifat nirlaba.

Prosedur Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

Pada dasarnya, setiap dua orang atau lebih dapat mendirikan suatu perkumpulan. Namun, apabila perkumpulan tersebut ingin bertindak atas nama sendiri, maka perkumpulan tersebut harus memiliki status badan hukum. Prosedur pengesahan badan hukum perkumpulan dapat merujuk pada ketentuan Permenkum 18/2025. Kemudian, sebagai informasi, pengesahan perkumpulan ini dilakukan oleh Menteri Hukum (“Menkum”).[1]

Sepanjang penelusuran kami, prosedur pengesahan perkumpulan untuk menjadi badan hukum terdiri dari 2 tahap:

1. Permohonan pemakaian nama perkumpulan; dan
2. permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan.

Berikut ulasannya.

Permohonan Pemakaian Nama Perkumpulan

Berdasarkan Pasal 3 Permenkum 18/2025, pengesahan perkumpulan harus didahului dengan pengajuan pemakaian nama perkumpulan. Pengajuan pemakaian nama perkumpulan dilakukan oleh pemohon kepada Menkum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (“Dirjen AHU”) yang dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir pengajuan pemakaian nama melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”) melalui laman AHU Online.[2] Formulir ini paling sedikit memuat:[3]

1. identitas pemohon;
2. nama perkumpulan;
3. deskripsi yang memuat uraian mengenai latar belakang yang penggunaan nama dan tujuan pendirian perkumpulan; dan
4. tempat kedudukan perkumpulan.

Sebagai informasi, pemohon adalah notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum, perubahan anggaran dasar, dan berakhirnya status badan hukum perkumpulan melalui SABH.[4]

Nama perkumpulan sendiri harus memenuhi ketentuan:[5]

1. menggunakan huruf latin;
2. paling sedikit terdiri dari 3 kata;
3. tidak menggunakan nama yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan baik secara penulisan, bunyi ucapan, maupun konseptual dengan nama perkumpulan, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum lain yang terdaftar;
4. tidak menggunakan tanda baca dan simbol;
5. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai nama perkumpulan;
6. sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perkumpulan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan akan digunakan sebagai bagian dari nama perkumpulan;
7. penggunaan kata “asosiasi”, “ikatan”, “persatuan”, “perhimpunan” atau sebutan lain yang mempunyai persamaan makna atau sinonim dengan kata perumpulan, dapat digunakan sepanjang bukan sebagai kata pembeda dari nama perkumpulan yang telah terdaftar; dan
8. bukan merupakan badan hukum atau organisasi yang tidak memerlukan pengesahan sebagai badan hukum oleh Menkum.

Selanjutnya, Pasal 6 Permenkum 18/2025 mengatur bahwa dalam hal tertentu, pengajuan pemakaian nama perkumpulan harus mengunggah pertimbangan dalam bentuk rekomendasi atau pernyataan tidak keberatan atau pemaian nama dari instansi atau pihak terkait.

Selain mengisi formulir pengajuan pemakaian nama, pemohon juga harus mengisi kolom yang menyatakan bahwa nama perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama perkumpulan yang dipesan.[6]

Pengajuan pemakaian nama perkumpulan dilakukan verifikasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak pengajuan pemakaian nama disampaikan.[7] Hasil verifikasi pengajuan pemakaian nama perkumpulan ini dapat disetujui atau ditolak.[8]

Permohonan ditolak jika hasil verifikasi pengajuan nama perkumpulan tidak memenuhi ketentuan.[9] Namun, jika hasil verifikasi pengajuan pemakaian nama perkumpulan telah terpenuhi dan sesuai, maka permohonan dinyatakan disetujui.[10]

Selain ditolak dan disetujui, terhadap pengajuan pemakaian nama perkumpulan juga dapat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, atas alasan:[11]

1. tidak mencantumkan deskripsi yang memuat uraian mengenai latar belakang penggunaan nama dan tujuan pendirian perkumpulan; dan/atau
2. tidak mengunggah surat rekomendasi atau pernyataan tidak keberatan atas pemakaian nama dari instansi atau pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Permenkum 18/2025.

Terhadap nama perkumpulan yang telah disetujui, berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan.[12] Jika dalam jangka waktu tersebut nama perkumpulan tidak digunakan, maka dinyatakan kadaluarsa dan dapat mengajukan permohonan pemakaian nama perkumpulan kembali.[13]

Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

Setelah mendapatkan pemberitahuan persetujuan pemakaian nama perkumpulan, pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkumpulan.[14] Permohonan pengesahan perkumpulan diajukan oleh pemohon kepada Menkum melalui Dirjen AHU yang diajukan secara elektronik dengan mengisi formulir pendirian melalui SABH pada laman AHU Online, yang harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal akta pendirian perkumpulan ditandatangani.[15]

Formulir pendirian sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit memuat:[16]

1. nama notaris, nomor akta, dan tanggal akta;
2. kedudukan perkumpulan;
3. domisili perkumpulan;
4. rapat anggota atau sebutan lainnya;
5. pengurus dan pengawas perkumpulan;
6. maksud dan tujuan meliputi:

1. asas, tujuan dan fungsi;
2. hak dan kewajiban anggota;
3. pengelola keuangan;
4. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
5. pembubaran organisasi; dan

7. pemilik manfaat.

Selain mengisi formulir pendirian, pemohon juga harus mengunggah salinan akta pendirian perkumpulan dan mengisi kolom pernyataan yang menyatakan bahwa:[17]

1. dokumen pendirian perkumpulan telah lengkap; dan
2. dokumen yang disampaikan adalah benar.

Adapun pemohon yang mengajukan permohonan pengesahan perkumpulan harus melengkapi dokumen yang meliputi:[18]

1. salinan akta pendirian perkumpulan yang memuat anggaran dasar perkumpulan;
2. surat keterangan domisili atau surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap perkumpulan yang ditandatangani pengurus perkumpulan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;
3. daftar anggota perkumpulan yang mempunyai hak suara dalam rapat anggota atau sebutan lainnya;
4. sumber pendanaan perkumpulan;
5. program kerja perkumpulan;
6. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
7. notula rapat pendirian perkumpulan; dan
8. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.

Permohonan pengesahan perkumpulan ini dilakukan verifikasi dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak permohonan pengesahan perkumpulan disampaikan.[19] Berdasarkan hasil verifikasi, permohonan pengesahan badan hukum dapat disetujui atau ditolak.[20]

Dalam hal permohonan pengesahan badan hukum disetujui, Menkum menerbitkan keputusan mengenai pengesahan perkumpulan secara elektronik.[21] Kemudian, pemohon melakukan pencetakan keputusan Menkum mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan secara mandiri.[22] Keputusan Menkum ini harus ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum”.[23]

Penting untuk diketahui, Menkum berwenang mencabut Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan jika dokumen sebagaimana dimaksud di atas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Permenkum 18/2025.

Ketentuan selengkapnya mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan dapat Anda simak dalam Pasal 2 s.d. Pasal 16 Permenkum 18/2025.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan.

Referensi:

1. AHU Online, yang diakses pada 18 Agustus 2025, pukul 18.24 WIB.

---

[1] Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan (“Permenkum 18/2025”)

[2] Pasal 4 ayat (1) dan (2) Permenkum 18/2025

[3] Pasal 4 ayat (3) Permenkum 18/2025

[4] Pasal 1 angka 5 Permenkum 18/2025

[5] Pasal 5 ayat (1) Permenkum 18/2025

[6] Pasal 7 Permenkum 18/2025

[7] Pasal 8 ayat (1) Permenkum 18/2025

[8] Pasal 8 ayat (2) Permenkum 18/2025

[9] Pasal 10 ayat (1) Permenkum 18/2025

[10] Pasal 10 ayat (2) Permenkum 18/2025

[11] Pasal 9 ayat (1) Permenkum 18/2025

[12] Pasal 11 ayat (1) Permenkum 18/2025

[13] Pasal 11 ayat (2) Permenkum 18/2025

[14] Pasal 12 ayat (1) Permenkum 18/2025

[15] Pasal 12 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Permenkum 18/2025

[16] Pasal 13 ayat (3) Permenkum 18/2025

[17] Pasal 13 ayat (4) Permenkum 18/2025

[18] Pasal 12 ayat (3) Permenkum 18/2025

[19] Pasal 14 ayat (1) Permenkum 18/2025

[20] Pasal 14 ayat (2) Permenkum 18/2025

[21] Pasal 15 ayat (1) Permenkum 18/2025

[22] Pasal 15 ayat (2) Permenkum 18/2025

[23] Pasal 15 ayat (3) Permenkum 18/2025