Minim Verifikasi Picu Sengketa, Ditjen AHU Benahi Sistem Administrasi Korporasi Lewat Permenkumham 49/2025
Sistem yang sebelumnya berbasis self-declaration dan sepenuhnya mengandalkan input dari notaris tanp...
Notaris dan Direksi Wajib Tahu! 4 Aturan Main Baru Perseroan di Permenkum 49/2025
Perubahan meliputi penambahan dokumen pemilik manfaat, kewajiban unggah dokumen pendukung, pemeriksa...
Ditjen AHU Beberkan Kesalahan Umum dalam Transaksi Perubahan Data Perseroan
Kesalahan paling umum yang ditemukan adalah tidak dilampirkannya berita acara rapat, notulen RUPS, a...
Langkah Strategis Ditjen AHU, Verifikasi Ketat Perubahan Data PT demi Tata Kelola Sahih
Pemeriksaan substantif merupakan upaya untuk mengurangi sengketa dan memberikan kepastian hukum, yan...
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU: Kecepatan Verifikasi Substantif Bergantung pada Korporasi dan Notaris
Andi menjelaskan verifikasi terus dioptimalkan maksimal 14 hari. Jika pemegang saham sulit dihubungi...
Verifikasi Substantif AHU Online: Tantangan Baru bagi In-House Counsel dan Notaris
Penerapan verifikasi substantif AHU Online membawa pembaruan dalam alur layanan yang kini memerlukan...
Prosedur Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
Pengesahan perkumpulan harus didahului dengan pengajuan pemakaian nama perkumpulan oleh pemohon kep...
Masih Gangguan, Sistem AHU Rugikan Notaris dan Advokat
Menjelaskan situasi ini kepada klien, terutama klien asing menjadi tantangan besar.














