Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Profesi Hukum

Apakah Hakim Ad Hoc Termasuk Pejabat Negara?

Apakah Hakim Ad Hoc Termasuk Pejabat Negara?
Apakah Hakim Ad Hoc Termasuk Pejabat Negara?

PERTANYAAN

Saya ingin bertanya bagaimana kedudukan hakim ad hoc? Apakah hakim ad hoc termasuk pejabat negara? Kemudian, bagaimana kedudukan hakim ad hoc menurut UU ASN?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas Pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hakim Ad Hoc adalah Pejabat Negara yang dibuat oleh Bilal Dewansyah, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 05 Februari 2014.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman, hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Hakim ad hoc diangkat dengan keputusan presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP 24/2006. Adapun masa tugas hakim ad hoc adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali masa tugas.[1] Sepanjang penelusuran kami, hakim ad hoc diangkat untuk bertugas di pengadilan khusus, yang merupakan pengadilan dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Misalnya hakim ad hoc pada Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Perikanan, atau Pengadilan Niaga.

    Apakah Hakim Ad Hoc Merupakan Pejabat Negara?

    Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah hakim ad hoc merupakan pejabat negara atau bukan, penting untuk memahami terlebih dahulu hakekat kekuasaan kehakiman dan lembaga kekuasaan kehakiman.

    Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi sebagai alat kelengkapan negara yang menjalankan fungsi ketatanegaraan. Hal ini menegaskan bahwa hakim di seluruh tingkatan badan peradilan, termasuk Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, berkedudukan sebagai pejabat negara.

    Sementara itu, dalam hukum positif, kedudukan hakim sebagai pejabat negara juga ditegaskan lebih lanjut dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 5 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim meliputi hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

    Selanjutnya, Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman juga menggarisbawahi bahwa hakim sebagaimana disebutkan di atas dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang.

    Hakim ad hoc adalah hakim yang bertugas di pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Namun, meskipun kedudukannya sebagai pejabat negara sama dengan hakim pada umumnya, perbedaannya terletak pada masa tugas yang bersifat sementara dan keterampilan khusus yang dimiliki hakim tersebut.

    Pengadilan khusus yang menjadi tempat pelaksanaan tugas hakim ad hoc sendiri tidak selalu bersifat ad hoc (sementara). Sebagian besar pengadilan khusus adalah pengadilan permanen. Sepanjang penelusuran kami, salah satu contoh pengadilan khusus yang bersifat ad hoc adalah Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia (“HAM”). Selain itu, terdapat juga pengadilan permanen, seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

    Dalam pengadilan-pengadilan khusus ini, majelis hakim terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc. Misalnya, dalam Pengadilan HAM, majelis hakim berjumlah lima orang, dengan tiga di antaranya adalah hakim ad hoc.[2] Begitu pula dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, majelis hakim berjumlah ganjil, dengan minimal tiga orang, yang terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc.[3]

    Hakim ad hoc umumnya bertugas di pengadilan khusus permanen, yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara sesuai undang-undang. Karena itu, hakim ad hoc, seperti hakim pada umumnya, menjalankan fungsi ketatanegaraan dan dapat dikategorikan sebagai pejabat negara.

    Baca juga: Mengenal Pengadilan Ad Hoc dan Hakim Ad Hoc di Indonesia

    Kedudukan Hakim Ad Hoc dalam UU ASN

    Namun demikian, terkait hakim ad hoc ini, terdapat Pasal 58 huruf e UU ASN yang mengecualikan hakim ad hoc sebagai pejabat negara. Menurut hemat kami, hal ini tidak tepat karena hakim ad hoc menjalankan fungsi ketatanegaraan, yang menjadikannya pejabat negara. Selain itu pengaturan pejabat negara dalam UU ASN lebih mengarah pada pengaturan pegawai negeri sipil dan pegawal pemerintah dengan perjanjian kerja, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 UU ASN, yang menyebutkan bahwa aparatur sipil negara (“ASN”) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerinttah yang bekerja di instansi pemerintah serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 UU ASN, undang-undang ini seharusnya hanya mengatur tentang tata kelola ASN, yang mencakup pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah yaitu pegawai di bawah lingkungan kekuasaan eksekutif, baik pusat maupun daerah.

    Sementara itu, istilah pejabat negara lebih luas dan mencakup pejabat pada lingkungan kekuasaan lainnya, seperti legislatif, yudisial dan lembaga negara lainnya.

    Adapun pengaturan tentang pejabat negara, termasuk hakim ad hoc, seharusnya mengacu pada UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman, bukan pada UU ASN. Meskipun UU ASN tidak mengategorikan hakim ad hoc sebagai pejabat negara dalam konteks pengaturan ASN, dalam konteks kekuasaan kehakiman, hakim ad hoc tetap berperan sebagai pejabat negara, sesuai dengan ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

    Pertanyaannya kemudian, mengenai keberlakuan Pasal 58 huruf e UU ASN, secara normatif tetap sah (valid) dan berlaku, karena dibentuk oleh pejabat/lembaga yang berwenang.[4] Namun demikian, implikasinya menjadi tidak harmonis dengan UU Kekuasaan Kehakiman, dan bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman.

    Oleh karena itu, pasal tersebut dapat dibatalkan (voidable) jika diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan diputuskan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak berlaku lagi. Namun, jika tidak ada pengujian atau pengujian ditolak, maka pasal tersebut tetap berlaku.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
    3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
    4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
    5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000