Permisi pak. Menurut yang saya baca, Apple di situs resminya melarang tindakan jailbreak. Tahun 2010 dulu jailbreak legal tapi sejak awal 2013 menjadi ilegal. Menurut saya, kalau sudah kita beli, iPhone jadi milik kita, jadi bisa kita apakan saja. Tapi bagaimana kalau saya punya toko yang menyediakan jasa untuk men-jailbreak iPhone, Apakah melanggar undang-undang? Apakah saya bisa ditangkap polisi? Dan bagaimana status pelanggan/pengguna jasa jailbreak, apakah mereka termasuk pelanggar hak cipta juga? Terimakasih.
DAFTAR ISI
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Secara sederhana, jailbreakingialah modifikasi terhadap iOS (sistem operasi perangkat bergerak yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc) untuk mengangkat pembatasan-pembatasan yang telah dibangun oleh Apple sehingga memberikan pengguna kontrol yang lebih besar terhadap perangkatnya termasuk mengunduh aplikasi atau konten melalui mekanisme selain App Store.
Jailbreaking merupakan perbuatan yang tidak disetujui pihak Apple karena produsen ini telah merancang sistem operasi dan pengamanannya secara khusus. Tindakan modifikasi terhadap iOS tanpa persetujuan Apple dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai permasalahan bagi pengguna, khususnya kerentanan terhadap keamanan informasi. Dengan terbukanya kerentanan informasi, pelaku kejahatan dapat mengambil informasi pribadi atau menyebarkan malware dan virus. Selain itu, jailbreaking dinilai akan menimbulkan ketidakstabilan terhadap perangkat Apple. Oleh karena itu, larangan melakukan jailbreaking merupakan mekanisme control agar pengguna dapat menggunakan layanan dan perlindungan dengan maksimal.
Di sisi lain, para pengguna mengharapkan, atau bahkan menuntut agar Apple lebih memberikan kebebasan bagi mereka untuk melakukan interoperabilitas. Larangan atau pembatasan yang terlalu ketat dinilai sebagai tindakan monopoli yang tidak menghargai prinsip netral teknologi dalam pemanfaatan Teknologi Informasi (Kweller, 2010). Sebagai contoh, pengguna tidak dapat menginstal aplikasi selalin melalui App Store.
Di Amerika Serikat, pengaturan untuk menilai legalitas jailbraking didasarkan pada The Digital Millinium Copyright Act (DMCA). Undang-undang ini merupakan aturan untuk mengatur perlindungan hak cipta dalam dunia virtual. Salah satu implikasi dari undang-undang ini ialah melarang penggunaan teknologi termasuk aplikasi yang dapat melanggar hak dari pemegang hak cipta. Librarian of Congress merupakan institusi yang diberikan wewenang untuk menetapkan pengecualian-pengecualian pengaturan dalam DMCA. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal untuk penerapan pengecualian yang dimaksud. Salah satu contohnya ialah proposal yang diajukan oleh Electronic Frontier Foundation (“EFF”).
EFF mengajukan petisi kepada Librarian of Congress untuk membuat pengecualian terhadap Jailbreaking. EFF mengajukan argumen bahwa jailbreaking termasuk dalam salah satu pengecualian dalam 1201 (f) DMCA, yaitu bahwa aplikasi untuk jailbreaking termasuk dalam kategori computer programs that enable wireless telephone handsets to execute lawfully obtained software applications, where circumvention is accomplished for the sole purpose of enabling interoperability of such applications with computer programs on the telephone handset. Librarian of Congress akan menetapkan aturan mengenai pengecualian yang dapat diperbarui atau diganti pada periode berikutnya.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Pada Tahun 2013, Library of Congress (LoC) Amerika juga telah mengeluarkan aturan bahwa jailbreaking iPad (bukan iPhone) dan unlocking iPhones setelah Januari 2013 adalah tindakan illegal di Amerika Serikat. Terkait dengan jailbreaking, berikut aturan dari LoC.
Computer programs that enable wireless telephone handsets to execute lawfully obtained software applications, where circumvention is accomplished for the sole purpose of enabling interoperability of such applications with computer programs on the telephone handset.
This exemption is a modification of the proponents’ proposal. It permits the circumvention of computer programs on mobile phones to enable interoperability of non-vendor- approved software applications (often referred to as “jailbreaking”), but does not apply to tablets – as had been requested by proponents – because the record did not support it.
Sedangkan mengenai aturan larangan unlocking, berikut ketentuan yang dikeluarkan LoC.
In addition the new exemptions only allow for phones you already have, as well as those purchased before January, to be unlocked. Phones purchased after January 2013 can only be unlocked with the carrier's permission.
Computer programs, in the form of firmware or software, that enable a wireless telephone handset originally acquired from the operator of a wireless telecommunications network or retailer no later than ninety days after the effective date of this exemption to connect to a different wireless telecommunications network, if the operator of the wireless communications network to which the handset is locked has failed to unlock it within a reasonable period of time following a request by the owner of the wireless telephone handset, and when circumvention is initiated by the owner, an individual consumer, who is also the owner of the copy of the computer program in such wireless telephone handset, solely in order to connect to a different wireless telecommunications network, and such access to the network is authorized by the operator of the network.
This exemption is a modification of the proponents’ proposal. It permits the circumvention of computer programs on mobile phones to enable such mobile phones to connect to alternative networks (often referred to as “unlocking”), but with limited applicability. In order to align the exemption to current market realities, it applies only to mobile phones acquired prior to the effective date of the exemption or within 90 days thereafter.
Unlocking adalah tindakan untuk melepaskan ikatan satu operator terhadap perangkat Apple (iPhone) yang digunakan, sehingga pengguna dapat mengganti operator telekomunikasi. Salah satu alasan unlocking illegal di Amerika Serikat ialah karena biasanya operator telekomunikasi memberikan harga yang lebih murah untuk membeli perangkat Apple dengan layanan mereka (bundling) dibandingkan hanya membeli perangkat Apple saja. Pihak operator akan membuat kontrak dengan pengguna yang akan berlangsung dalam kurun waktu tertentu (misalnya 2 tahun). Tindakan melakukan unlock sebelum kurun waktu tersebut selesai merupakan perbuatan melanggar perjanjian antara pengguna dan operator.
Dalam konteks di Indonesia, perlu digarisbawahi sebagai berikut. Pertama, ketentuan yang dikeluarkan oleh Librarian of Congress di Amerika Serikat tidak berlaku secara langsung di Indonesia. Yang berlaku adalah ketentuan yang disepakati antara Apple dengan penggunanya dalam berbagai perjanjian antara mereka, seperti Hardware Warranty.
Hardware Warranty diberikan kepada pengguna ketika mengaktifkan perangkat Apple miliknya. Dalam satu klausulnya disebutkan bahwa garansi tersebut tidak berlaku, antara lain: “(f) bagi kerusakan yang disebabkan oleh layanan (termasuk pemutakhiran-pemutakhiran (upgrades) dan penambahan-penambahan (expansions) yang dilakukan oleh siapapun yang bukan merupakan perwakilan Apple atau suatu Penyedia Layanan Perbaikan Resmi Apple (“AASP”); (g) bagi suatu Produk Apple yang telah dimodifikasi untuk mengubah fungsi atau kemampuan tanpa izin tertulis dari Apple.”
Pada dasarnya pengguna Apple memiliki hak untuk melakukan modifikasi terhadap perangkatnya. Akan tetapi, yang perlu dipahami ialah bahwa tindakan modifikasi tersebut menghilangkan hak pengguna untuk mendapatkan layanan (servis) dan dukungan teknis dari produsen sebagaimana dimaksud di atas. Tindakan modifikasi yang dimaksud tidak boleh dilakukan untuk melakukan tindakan illegal, seperti menginstal aplikasi berbayar bajakan atau melanggar hak kekayaan intelektual orang lain.
Pasal 25 UU ITE mengatur Informasi dan Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, Pasal 25 UU ITE juga mengacu pada undang-undang Hak Cipta.
