Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Apakah Mencium Anak Termasuk Pencabulan?

Apakah Mencium Anak Termasuk Pencabulan?
Apakah Mencium Anak Termasuk Pencabulan?

PERTANYAAN

Baru-baru ini viral video yang menunjukan seseorang pemuka agama bernama Gus Elham Yahya yang mencium anak kecil. Perbuatan ini menimbulkan kontroversi di masyarakat, banyak yang menilai bahwa perbuatan tersebut termasuk pelecehan seksual atau pelecehan anak. Lantas, apakah benar yang dilakukan termasuk pencabulan anak? Jika iya, berapa hukuman pidana pelecehan seksual?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pidana Pencabulan Anak

    Menurut KBBI kata cabul berarti keji dan kotor; senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Perbuatan cabul sendiri termasuk salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual (“TPKS”). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS yang berbunyi:

    Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

    1. perkosaan;
    2. perbuatan cabul;
    3. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
    4. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
    5. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
    6. pemaksaan pelacuran;
    7. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
    8. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
    9. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
    10. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Kemudian, karena korbannya adalah anak, maka perbuatan cabul tersebut telah melanggar hak-hak anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU 35/2014, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

    1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
    2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
    3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
    4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur-unsur kekerasan;
    5. pelibatan dalam peperangan; dan
    6. kejahatan seksual.

    Kemudian terkait dengan sanksi pidana pencabulan anak dapat merujuk beberapa undang-undang, seperti KUHP dan UU 1/2023 tentang KUHP baru, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS.

    Pidana Pencabulan Anak Menurut KUHP

    Baik KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku maupun UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] mengatur mengenai pencabulan dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain, Pasal 289 s.d Pasal 296 KUHP lama dan Pasal 414 s.d Pasal 423 UU 1/2023 tentang KUHP baru.

    Namun, karena Anda hanya menyebutkan bahwa korban merupakan anak. Maka, menurut hemat kami, ketentuan yang berpotensi untuk menjerat pelaku adalah Pasal 290 KUHP lama dan Pasal 415 UU 1/2023 tentang KUHP baru, yang berbunyi:

    Pasal 290 KUHP

    Pasal 415 UU 1/2023

    Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:

    1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
    2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan waktunya untuk dikawin;
    3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

    Dipidana dengan pidana penjara paling alam 9 tahun, setiap orang yang:

    1. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
    2. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.

    Perlu diketahui bahwa KUHP tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pencabulan. Namun, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 212), yang mengatakan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

    Menurut Ratna Batara Munti dalam artikel Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, sesuai dengan definisi di atas, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.

    Kemudian, R. Soesilo juga menerangkan soal Pasal 290 KUHP bahwa dalam pasal ini dapat dihukum juga: (hal. 213)

    1. orang yang membujuk atau menggoda seseorang yang umurnya belum cukup 15 tahun atau belum masanya dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul; atau
    2. orang yang membujuk atau menggoda seseorang (laki-laki atau perempuan) yang belum cukup umur 15 tahun atau belum masanya dikawin untuk bersetubuh dengan orang lain di luar nikah.

    Berbeda dengan KUHP, dalam UU 1/2023 melalui Penjelasan Pasal 415 UU 1/2023 mendefinisikan perbuatan cabul sebagai kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan.

    Melihat uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mencium pada dasarnya dapat dianggap sebagai perbuatan cabul jika perbuatan mencium itu dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan. Oleh karena itu, perlu dilihat apakah perbuatan mencium itu melanggar kesopanan/kesusilaan atau tidak.

    Pidana Pencabulan Anak Menurut UU Perlindungan Anak

    Selain KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP baru, pidana pencabulan anak juga dapat merujuk pada UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Menurut Pasal 1 angka 1 UU 35/2014, diatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

    Terhadap pencabulan anak, UU Perlindungan Anak dan perubahannya telah melarang perbuatan tersebut melalui Pasal 76E UU 35/2014, yang berbunyi:

    Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

    Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.[2] Selain itu, pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.[3] Lalu, dalam hal pelaku adalah orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana di atas.[4]

    Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam ketentuan ini terdapat unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pencabulan dengan mencium anak baru dapat dipidana dengan pasal ini jika memenuhi unsur tersebut.

    Pidana Pencabulan Anak Menurut UU TPKS

    Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, bahwa perbuatan cabul termasuk pada salah satu jenis TPKS. Oleh karena itu, pelaku perbuatan pencabulan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU TPKS.

    Menurut hemat kami, ketentuan yang dapat menjerat pelaku pencabulan terhadap anak bisa merujuk pada ketentuan Pasal 6 huruf c UU TPKS, yang berbunyi:

    Dipidana karena pelecehan seksual fisik setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan atau menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300 juta.

    Berapa hukuman pidana pelecehan seksual? Menurut Pasal 6 UU TPKS tersebut, pelaku pencabulan terhadap anak dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pedanda denda paling banyak Rp300 juta. Namun, karena korban adalah anak, maka pidana ditambah 1/3, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g UU TPKS.

    Contoh Kasus

    Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami akan memberikan contoh pidana pencabulan anak pada Putusan PN Ranai 47/Pid.Sus/2020/PN RAN. Awalnya korban yang merupakan anak berusia 17 tahun berniat untuk meminta uang kepada terdakwa di dalam kamarnya. Namun, setelah diberikan uang, terdakwa malah menarik korban dan mencium-cium pipi korban serta meraba payudara korban. Setelah itu, korban bereaksi dengan menyikut terdakwa (hal. 4-5).

    Atas perbuatannya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Perppu 1/2016 dengan dipidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sejumlah Rp50 juta (hal. 44).

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
    6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
    7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Putusan:

    Putusan Pengadilan Negeri Ranai 47/Pid.Sus/2020/PN RAN.

    Referensi:

    1. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995;
    2. Cabul, KBBI, yang diakses pada 13 November 2023, pukul 13.02 WIB.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000