Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Unsur-Unsur Pidana Pencabulan di Lingkungan Kerja oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 18 Desember 2018.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Mengenai tindak pidana perbuatan cabul di lingkungan kerja diatur dalam dalam KUHP yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan.[1] Adapun hukumnya pejabat yang melakukan percabulan adalah sebagai berikut:
R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 216) berpendapat, dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP dapat dikenakan pula misalnya sebagai contoh “mamak” (paman dari garis ibu) di tanah Minangkabau yang menurut adat menjabat sebagai kepala keluarga dan menjalankan kekuasaan orang tua, segala macam guru, misalnya guru ngaji, guru olahraga, instruktur dan sebagainya. Tidak perlu perbuatan itu dilakukan selama jam mengajar.
Lebih lanjut R. Soesilo menjelaskan pada Pasal 294 ayat (1) KUHP menyebutkan semua terhadap orang yang belum dewasa, sedangkan pada Pasal 294 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana dapat pula dilakukan terhadap orang dewasa. Yang dimaksud dengan dewasa ialah sudah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun namun sudah kawin atau pernah kawin.
Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 418 ayat (1) UU 1/2023 termasuk dalam tindak pidana yang dikenal sebagai inses. Sementara tindak pidana pada Pasal 418 ayat (2) UU 1/2023 pada dasarnya sama dengan perbuatan cabul atau persetubuhan yang diatur dalam pasal terdahulu. Namun perbuatan cabul atau persetubuhan yang diatur dalam ketentuan ini dilakukan terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan pelaku tindak pidana.
Tentang perbuatan cabul menurut R. Soesilo (hal. 216 dan 212) merujuk pada Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri. Yang dilarang bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.
Baca juga: Jika Ada Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, Lakukan ini
Lantas, apa saja unsur-unsur tindak pidana pencabulan di lingkungan kerja? Kami berpendapat unsur-unsur tindak pidana pencabulan di lingkungan kerja adalah:
-
- barang siapa atau dalam hal ini pejabat;
- melakukan perbuatan cabul;
- dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
Lebih lanjut pasal perbuatan cabul di lingkungan kerja juga diatur dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS dengan berbunyi :
Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300 juta.
Patut dicatat, jerat pidana yang tertera dalam Pasal 6 UU TPKS ditambah 1/3 dalam hal dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya.[2]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Referensi:
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.