Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Sepanjang penelusuran kami, sabun artisan adalah sabun yang dibuat secara manual atau handmade. Sering kali, sabun artisan dibuat menggunakan bahan alami/natural dengan teknik tertentu.
Dalam peraturan perundang-undangan, sabun artisan memang belum didefinisikan secara jelas. Namun, menurut kami, sabun artisan merupakan sebuah produk kosmetika sebagaimana diatur di dalam Peraturan BPOM 33/2021. Adapun definisi kosmetika menurut Pasal 1 angka 1Peraturan BPOM 33/2021 adalah sebagai berikut:
Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
Selain itu, di dalam Lampiran XII Peraturan BPOM 33/2021 ditegaskan juga bahwa salah satu jenis sediaan kosmetika adalah sabun batangan, yang umumnya merupakan bentuk produk dari sabun artisan.
Atas produk kosmetika tersebut, pada dasarnya perlu mendapatkan sertifikasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (“BPOM”). Apa dasar hukumnya?
Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan BPOM 33/2021 menerangkan bahwa :
- Industri Kosmetika dalam melakukan kegiatan pembuatan Kosmetika wajib menerapkan pedoman CPKB.
- Penerapan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- Sertifikat CPKB; atau
- Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB.
Adapun, CPKB adalah cara pembuatan kosmetika yang baik yaitu seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.[1]
Lebih lanjut, dalam Pasal 15 ayat (3) dan (4) Peraturan BPOM 33/2021 diatur bahwa industri kosmetika wajib membuat kosmetika sesuai dengan bentuk sediaan yang disetujui oleh BPOM yang nantinya akan tercantum dalam sertifikat CPKB atau sertfikat pemenuhan aspek CPKB.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai sertifikasi produk dan persetujuan BPOM ini bersifat wajib. Terhadap produsen yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan BPOM 33/2021 berupa:
- peringatan tertulis;
- penghentian sementara kegiatan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun; dan/atau
- pencabutan sertifikat CPKB atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB.
Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya proses produksi kosmetika harus mendapatkan sertifikasi dari BPOM.
Tidak hanya itu, setelah produsen kosmetika memiliki sertifikat CPKB atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB, produk yang telah diproduksi tidak dapat langsung diedarkan. Sebab, produk tersebut harus memiliki sertifikasi lanjutan yang diatur dalam Peraturan BPOM 21/2022.
Pasal 4 ayat (1)Peraturan BPOM 21/2022 menegaskan mengenai kewajiban pengedaran kosmetika di wilayah Indonesia yang berbunyi:
Untuk menjamin Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha wajib mengedarkan Kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa Notifikasi.
Adapun, ketentuan pada Pasal 2 Peraturan BPOM 21/2022 yang dimaksud dalam Pasal 4 di atas yakni pelaku usaha wajib menjamin kosmetika yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Lantas, apa yang dimaksud dengan notifikasi dalam Pasal 4 Peraturan BPOM 21/2022 di atas? Notifikasi kosmetika adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala BPOM terhadap pemberitahuan dari pelaku usaha untuk mengedarkan kosmetika di wilayah Indonesia setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan pengajuan permohonan izin edar kosmetika.[2]
Apabila pelaku usaha melanggar kewajiban yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan BPOM 21/2022 di atas, maka produsen dapat dikenai sanksi administratif berupa:[3]
- peringatan tertulis;
- pencabutan notifikasi;
- penutupan akses daring pengajuan permohonan notifikasi paling lama 1 tahun; dan/atau
- penutupan akses daring pengajuan permohonan surat keterangan impor paling lama 1 tahun.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa produk sabun artisan memerlukan sertifikasi dari BPOM, baik sebelum melakukan produksi sabun artisan maupun dalam pengedarannya.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik;
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
[1] Pasal 1 angka 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
[2] Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (“Peraturan BPOM 21/2022”)
[3] Pasal 51 ayat (2) Peraturan BPOM 21/2022