Perbedaan Surat Keputusan dan Perjanjian

PERTANYAAN

Saya ingin bertanya apakah Surat Keputusan bisa disamakan dengan perjanjian?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apakah Surat Keputusan Bisa Disamakan dengan Perjanjian? yang dibuat oleh Albert Aries, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 19 Februari 2016.

KLINIK TERKAIT

Hukumnya Jika Surat Pengangkatan Pegawai Tak Kunjung Diberikan

07 Agt, 2024

Seluk Beluk Gugatan Sederhana

05 Mar, 2021

Pembatalan Sepihak Surat Pernyataan Diterima Sebagai Karyawan

23 Des, 2014

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Surat Keputusan (“SK”) dan perjanjian.

Pengertian Surat Keputusan

Menurut KBBI, keputusan didefinisikan sebagai tindakan memutuskan; menentukan. Adapun menurut hemat kami, keputusan merupakan sikap terakhir atau segala sesuatu yang berkaitan dengan putusan yang sudah dipertimbangkan, difikirkan, dan sebagainya.[1]

Kemudian, Titin Astini dan Aah Johariyah dalam bukunya Melakukan Proses Administrasi (hal. 20), memberikan definisi mengenai Surat Keputusan yang berarti surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.

Pengertian Perjanjian

Sedangkan menurut Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap
satu orang lain atau lebih.

Kemudian menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian (hal. 29), perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu, merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Baca juga: Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya

Unsur-Unsur Surat Keputusan

Berdasarkan praktik dan pengalaman pribadi penulis, unsur-unsur dari SK pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Konsideran

Landasan atau dasar hukum dibuatnya keputusan tersebut. Adapun yang dimuat dalam bagian ini adalah nama undang-undang, keputusan terdahulu, peraturan, usul, dan saran yang dirinci ke dalam sub topik menimbang, mengingat, membaca, mendengar, dan memperhatikan.

2. Desideratum

Bagian ini merupakan tujuan (untuk apa) SK itu dibuat. Dalam setiap SK, tentu mempunyai tujuan, di mana tujuan itu bisa lebih dari satu atau lebih.

3. Diktum

Bagian ini merupakan isi dalam suatu SK yang biasanya ditandai dengan kata-kata seperti memutuskan dan menetapkan.

Unsur-Unsur Perjanjian

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perikatan (hal. 78), menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian sebagai berikut:

1. Ada Pihak-Pihak

Pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.

2. Ada Persetujuan

Persetujuan dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.

3. Ada Tujuan yang Hendak Dicapai

Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

4. Ada Prestasi yang Akan Dilaksanakan

Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

5. Ada Bentuk Tertentu, Lisan atau Tulisan

Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

6. Ada Syarat-Syarat Tertentu

Syarat menurut undang-undang, agar suatu perjanjian atau kontrak menjadi sah.

Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan berbeda dengan perjanjian. Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami akan jelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Faktor Pembeda	Surat Keputusan	Perjanjian
Siapa yang Membuat	Dibuat secara sepihak oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga yang berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.	Dibuat oleh satu orang atau lebih yang mempunyai tujuan untuk mengikatkan diri satu sama lain.
Keberadaan Pertimbangan	Dibuat dengan adanya pertimbangan dasar hukum terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya suatu SK.	Dibuat tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu sepanjang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian.
Keberadaan Negosiasi	Tanpa melalui adanya negosiasi antara pihak yang membuat maupun pihak yang menerima SK.	Adanya negosiasi bagi para pihak yang membuat perjanjian.
Terdapat Prestasi atau Tidak	Tidak menimbulkan prestasi bagi pihak yang membuat maupun pihak yang menerima suatu SK.	Menimbulkan prestasi bagi para pihak yang membuat suatu Perjanjian.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Referensi:

1. Abdulkadir Muhammad. Hukum Perikatan. Bandung: PT. Citra Aditya, 1992;
2. Siti Aldhawaty Syam (et.al). Pengaruh Preferensi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk pada Marketplace. Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 18, No. 2, 2022;
3. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa, 1987;
4. Titin Astini dan Johariyah. Melakukan Proses Administrasi. Bandung: Armico, 2004;
5. KBBI, keputusan, yang diakses pada 13 Maret 2025, pukul 19.00 WIB.

---

[1] Siti Aldhawaty Syam (et.al). Pengaruh Preferensi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk pada Marketplace. Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 18, No. 2, 2022, hal. 75