Apakah Tenaga Kerja Asing Wajib Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan?

PERTANYAAN

Apakah BPJS Ketenagakerjaan wajib bagi Tenaga Kerja Asing (TKA)? Sedangkan TKA tersebut sudah memiliki asuransi pekerjaan yang sejenis.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 13 Februari 2015.

KLINIK TERKAIT

Langkah Jika Surat Keterangan Kerja Tak Kunjung Diberikan

25 Agt, 2025

Kewajiban Perusahaan atas Biaya Pemeriksaan Kehamilan dan Persalinan Pekerja

10 Nov, 2014

Jaminan Kecelakaan Kerja Pasca Diterbitkannya UU BPJS

09 Mei, 2014

Apakah Perusahaan Wajib Menanggung Biaya Pengobatan Anak Karyawan?

30 Apr, 2014

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian dan Dasar Hukum BPJS

Sebelumnya, Anda perlu mengetahui apa itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”). Menurut Pasal 1 angka 1 UU BPJS, BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Adapun jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.[1]

Kemudian, perlu diketahui bahwa dengan UU BPJS ini telah dibentuk 2 bentuk BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.[2] BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.[3] Dalam artikel ini, sesuai dengan pertanyaan Anda, kami akan fokus membahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan.

Siapa Saja Peserta BPJS?

Pada dasarnya, Pasal 1 angka 4 UU BPJS telah mengatur siapa saja yang menjadi peserta BPJS, yang berbunyi sebagai berikut:

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Menjawab pertanyaan Anda, ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 14 UU BPJS yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Artinya, BPJS Ketenagakerjaan wajib bagi Tenaga Kerja Asing (“TKA”).

Dengan demikian, segala ketentuan tentang tata cara pendaftaran dan aturan lainnya soal BPJS Ketenagakerjaan berlaku pula bagi TKA yang bekerja di Indonesia.

Baca juga: Sanksi Perusahaan Tidak Bayar BPJS Karyawan

Selengkapnya mengenai wajibnya keikutsertaan pekerja dalam BPJS terdapat dalam Pasal 15 UU BPJS jo. Putusan MK No. 82/PUU-X/2012, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
3. Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Menurut Tri Jata Ayu Pramesti (penulis sebelumnya), karena sifat dari kepesertaan BPJS adalah wajib, walaupun TKA yang bersangkutan telah memiliki asuransi pekerjaan yang sejenis, TKA tetap harus terdaftar sebagai peserta BPJS. Namun, dalam hal ini perlu diketahui bahwa pihak yang wajib mendaftarkan pekerjanya adalah pemberi kerja.

Sanksi Jika Pengusaha Tidak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS

Jika pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka terdapat sejumlah sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pemberi kerja tersebut, yakni sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU BPJS:

1. teguran tertulis;
2. denda; dan/atau
3. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Lebih rinci, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu diatur ke dalam Pasal 9 ayat (1) PP 86/2013, yang meliputi:

1. perizinan terkait usaha;
2. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
3. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
4. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
5. Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”).

Penjelasan selengkapnya dapat Anda temukan dalam artikel Pengusaha Tak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS, Adakah Sanksinya?

Baca juga: 4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012.

---

[1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”)

[2] Pasal 5 UU BPJS

[3] Pasal 83 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 ayat (2) UU BPJS