Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Arti Calls on Shares dalam Hukum PT

Arti Calls on Shares dalam Hukum PT
Arti Calls on Shares dalam Hukum PT

PERTANYAAN

Apa itu perjanjian call on shares?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksud call on shares adalah berkenaan dengan hukum perusahaan, utamanya perseroan terbatas.

    Sepanjang penelusuran kami, dalam konteks hukum perusahaan, calls on shares merupakan permintaan dari perusahaan (perseroan) kepada para pemegang saham untuk membayar sebagian atau seluruh saham yang belum dibayar atau belum disetor.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Jika ditelusuri dalam UU PT sebagaimana telah diubah dengan Perppu Cipta Kerja call on shares berkaitan dengan modal ditempatkan.

    Disarikan dari artikel Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT pengertian modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar. Dengan kata lain, modal ditempatkan merupakan modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki.

    Pada saat pendirian perseroan terbatas (“PT”), minimal 25% dari modal ditempatkan tersebut disetor sepenuhnya dengan bukti penyetoran yang sah.[1] Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh atau tidak dimungkinkan dengan cara mengangsur.[2]

    Dengan demikian, pada dasarnya perusahaan berhak menagih modal yang ditempatkan kepada pemegang saham yang telah mengambil bagian, namun belum melunasi pembayarannya. Penagihan ini dapat dilakukan pada saat pendirian maupun ketika penambahan modal ditempatkan.

    Penagihan tersebut pada dasarnya dapat dilakukan salah satunya dengan perjanjian, namun tidak boleh bertentangan dengan UU PT dan anggaran dasar perseroan. Misalnya, tidak diperbolehkan memperjanjikan pembayaran secara mengangsur.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

    [1] Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

    [2] Pasal 33 ayat (3) UU PT dan penjelasannya

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000