Hak Asasi Manusia
Hak Privasi Termasuk Derogable Rights atau Non-Derogable Rights?
Bacaan 7 Menit

PERTANYAAN
Saya mau menanyakan apakah hak privasi itu termasuknon derogable rightatauderogable right?


Bacaan 7 Menit

Saya mau menanyakan apakah hak privasi itu termasuknon derogable rightatauderogable right?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Hak Privasi yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. yang pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 17 Februari 2011, dan pertama kali dimutakhirkan oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 9 Februari 2022.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum membahas lebih jauh apakah privasi termasuk derogable rights atau non-derogable rights, ada baiknya kita pahami arti privasi terlebih dahulu.
Dalam KBBI, privasi diartikan sebagai kebebasan atau keleluasaan pribadi. Sedangkan, hak privasi adalah hak untuk menjaga informasi pribadi dari publik.
Untuk pertama kalinya, konsep privasi dikembangkan oleh Warren dan Brandheis dengan menulis sebuah artikel berjudul “The Right to Privacy” di dalam jurnal ilmiah sekolah hukum Universitas Harvard.[1] Sebagaimana dikutip oleh Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya dalam jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi (hal. 21) Warren dan Brandeis menyatakan bahwa privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.
Masih dalam artikel yang sama, ahli lain, yaitu Alan Westin berpendapat kalau privasi adalah klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.[2]
Sebagai informasi, salah satu bagian dari hak privasi sebagai hak asasi manusia (“HAM”) yang dilindungi dengan instrumen hukum adalah perlindungan yang memuat informasi atau data pribadi seseorang.[3]
Perihal perlindungan data pribadi, artikel Perbedaan Pelindungan Data Pribadi dan Hak Privasi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan hak privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Lebih lanjut, setiap individu memiliki hak privasi atas data pribadinya yang dimilikinya yaitu hak untuk dapat mengatur, mengedit, mengelola, dan menghapus data pribadi yang ia miliki, serta menentukan kapan, bagaimana dan untuk apa data tersebut dikomunikasikan kepada pihak lain.
Setelah mengetahui arti privasi, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan derogable rights dan non-derogable rights.
Non-derogable rights adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan/atau keadaan darurat.[4]
Hak-hak yang termasuk dalam non-derogable rights menurut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 meliputi:
Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 4 UU HAM dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang disahkan melalui UU 12/2005.
Derogable rights adalah hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Untuk mempermudah pemahaman terkait hal ini, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam non-derogable rights merupakan derogable rights.
Berdasarkan arti privasi yang telah diterangkan sebelumnya, apakah privasi termasuk derogable rights ataukah non-derogable rights?
Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, bahwa hak yang tidak termasuk dalam non-derogable termasuk derogable rights. Dalam hal ini, karena privasi tidak termasuk non-derogable rights, maka dapat disimpulkan bahwa hak privasi adalah derogable rights
Seperti disebutkan di atas, salah satu contoh hak privasi adalah hak pelindungan data pribadi. Berkenaan soal pelindungan data pribadi diatur dalam UU PDP. Pada Pasal 1 angka 2 UU PDP, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.
Adapun hak-hak subjek data pribadi antara lain meliputi:
Walaupun hak-hak di atas dilindungi oleh undang-undang, namun hak-hak tersebut dapat dikecualikan untuk:[10]
Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak privasi seseorang adalah derogable rights karena masih dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan tertentu.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya. Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi. Jurnal Al-Wasath, Volume 2, Nomor 1, 2021, hal. 21
[2] Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya. Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi. Jurnal Al-Wasath, Volume 2, Nomor 1, 2021, hal. 22
[3] Sinta Dewi Rosadi. Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No.27 Tahun 2022). Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023, hal. 4
[4] Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”)
[5] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”)
[6] Pasal 10 ayat (1) UU PDP
[7] Pasal 12 ayat (1) UU PDP
[8] Pasal 13 ayat (1) UU PDP
[9] Pasal 13 ayat (2) UU PDP
[10] Pasal 15 ayat (1) UU PDP