Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Hak Asasi Manusia

Hak Privasi Termasuk Derogable Rights atau Non-Derogable Rights?

Hak Privasi Termasuk Derogable Rights atau Non-Derogable Rights?
Hak Privasi Termasuk Derogable Rights atau Non-Derogable Rights?

PERTANYAAN

Saya mau menanyakan apakah hak privasi itu termasuknon derogable rightatauderogable right?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Hak Privasi yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. yang pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 17 Februari 2011, dan pertama kali dimutakhirkan oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 9 Februari 2022.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Sebelum membahas lebih jauh apakah privasi termasuk derogable rights atau non-derogable rights, ada baiknya kita pahami arti privasi terlebih dahulu.

    Arti Privasi

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Dalam KBBI, privasi diartikan sebagai kebebasan atau keleluasaan pribadi. Sedangkan, hak privasi adalah hak untuk menjaga informasi pribadi dari publik.

    Untuk pertama kalinya, konsep privasi dikembangkan oleh Warren dan Brandheis dengan menulis sebuah artikel berjudul “The Right to Privacy” di dalam jurnal ilmiah sekolah hukum Universitas Harvard.[1] Sebagaimana dikutip oleh Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya dalam jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi (hal. 21) Warren dan Brandeis menyatakan bahwa privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.

    Masih dalam artikel yang sama, ahli lain, yaitu Alan Westin berpendapat kalau privasi adalah klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.[2]

    Sebagai informasi, salah satu bagian dari hak privasi sebagai hak asasi manusia (“HAM”) yang dilindungi dengan instrumen hukum adalah perlindungan yang memuat informasi atau data pribadi seseorang.[3]

    Perihal perlindungan data pribadi, artikel Perbedaan Pelindungan Data Pribadi dan Hak Privasi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan hak privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Lebih lanjut, setiap individu memiliki hak privasi atas data pribadinya yang dimilikinya yaitu hak untuk dapat mengatur, mengedit, mengelola, dan menghapus data pribadi yang ia miliki, serta menentukan kapan, bagaimana dan untuk apa data tersebut dikomunikasikan kepada pihak lain.

    Mengenal Derogable Rights, dan Non-derogable Rights

    Setelah mengetahui arti privasi, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan derogable rights dan non-derogable rights.

    1. Non-derogable rights

    Non-derogable rights adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan/atau keadaan darurat.[4]

    Hak-hak yang termasuk dalam non-derogable rights menurut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 meliputi:

    1. hak untuk hidup;
    2. hak untuk tidak disiksa;
    3. hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
    4. hak beragama;
    5. hak untuk tidak diperbudak;
    6. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan
    7. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

    Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 4 UU HAM dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang disahkan melalui UU 12/2005.

    1. Derogable rights

    Derogable rights adalah hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Untuk mempermudah pemahaman terkait hal ini, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam non-derogable rights merupakan derogable rights.

    Hak Privasi, Termasuk Derogable Rights atau Non-Derogable Rights?

    Berdasarkan arti privasi yang telah diterangkan sebelumnya, apakah privasi termasuk derogable rights ataukah non-derogable rights?

    Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, bahwa hak yang tidak termasuk dalam non-derogable termasuk derogable rights. Dalam hal ini, karena privasi tidak termasuk non-derogable rights, maka dapat disimpulkan bahwa hak privasi adalah derogable rights

    Seperti disebutkan di atas, salah satu contoh hak privasi adalah hak pelindungan data pribadi. Berkenaan soal pelindungan data pribadi diatur dalam UU PDP. Pada Pasal 1 angka 2 UU PDP, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

    Adapun hak-hak subjek data pribadi antara lain meliputi:

    1. hak menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi;[5]
    2. hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek data pribadi;[6]
    3. hak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;[7]
    4. hak mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik;[8]
    5. hak menggunakan dan mengirimkan data pribadi tentang dirinya ke pengendali data pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip pelindungan data pribadi berdasarkan UU PDP.[9]

    Walaupun hak-hak di atas dilindungi oleh undang-undang, namun hak-hak tersebut dapat dikecualikan untuk:[10]

    1. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
    2. kepentingan proses penegakan hukum;
    3. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
    4. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
    5. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

    Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak privasi seseorang adalah derogable rights karena masih dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan tertentu.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
    3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
    4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

    Referensi:

    1. Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya. Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. Jurnal Al-Wasath, Volume 2, Nomor 1, 2021;
    2. Sinta Dewi Rosadi. Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No.27 Tahun 2022). Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023;
    3. Hak privasi, KBBI, yang diakses pada 01 Desember 2025, pukul 17.24 WIB;
    4. Privasi, KBBI, yang diakses pada 01 Desember 2025, pukul 17.23 WIB.


    [1] Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya. Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi. Jurnal Al-Wasath, Volume 2, Nomor 1, 2021, hal. 21

    [2] Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya. Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi. Jurnal Al-Wasath, Volume 2, Nomor 1, 2021, hal. 22

    [3] Sinta Dewi Rosadi. Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No.27 Tahun 2022). Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023, hal. 4

    [6] Pasal 10 ayat (1) UU PDP

    [7] Pasal 12 ayat (1) UU PDP

    [8] Pasal 13 ayat (1) UU PDP

    [9] Pasal 13 ayat (2) UU PDP

    [10] Pasal 15 ayat (1) UU PDP

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000