Diana Kusumasari, S.H., M.H.

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Utang Biaya Perkawinan, Siapakah Harus Menanggung?

Si Pokrol

Dasar Hukum dan Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Tarif Pajak untuk Tunjangan Hari Raya

THR Bagi Pekerja Dalam Masa Skorsing

Dapatkah Pembayaran Pesangon dengan Dicicil?

Bantuan Biaya Persalinan yang Wajib Ditanggung Perusahaan

Bolehkah Karyawan Menolak Penempatan Kerja/Mutasi?

Status Kewarganegaraan WNI Keturunan Tionghoa yang Lahir di Indonesia

Sanksi Bagi Pelanggar PKB yang Masih Terkena Surat Peringatan

Bolehkah Dipekerjakan pada Sabtu-Minggu Terus-menerus?

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?

Haruskah PT Pemegang Saham Setor Modal dari Rekening Sendiri?

Mandor Pimpin Buruh Lepas, Termasuk Outsourcing?

Langkah Hukum Jika Upah Dosen di Bawah UMP

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media online masih belum lazim digunakan.

Meski demikian, kami berpendapat sumbangan online tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan online sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Indonesian Center for Legislative Drafting

Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.

Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini!  #HukumonlinePodcast (Part 1)

Arsip Jawaban Diana Kusumasari, S.H., M.H.