Bacaan 8 Menit
Saya mau tanya perihal penyitaan aset/harta milik terpidana korupsi. Aset yang saya maksud ini atas nama istrinya dan perolehan aset/harta pada tahun 2015 pada saat sudah menikah. Sedangkan kasus yang menimpa suaminya muncul di tahun 2019. Adakah kemungkinan hakim menyita aset tersebut yang atas nama istrinya dan tidak ada hubungan dengan tindak pidananya?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apa Saja Aset Koruptor yang Dapat Dirampas oleh Negara? yang dibuat oleh Negarawati Ester Benedicta Sihombing, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Agustus 2022.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pengertian aset menurut Pasal 499 KUH Perdata adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Selain dalam KUH Perdata, istilah aset juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 13 UU TPPU, yang disebut juga sebagai harta kekayaan yang pengertiannya adalah sebagai berikut:
Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu kami luruskan bahwa yang berwenang menyita aset bukanlah hakim, melainkan penyidik. Sedangkan hakim berwenang untuk melakukan perampasan.
Berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP lama yang saat artikel ini diterbitkan sudah tidak berlaku dan Pasal 1 angka 35 UU 20/2025 tentang KUHAP yang berlaku mulai 2 Januari 2026,[1] menerangkan pengertian penyitaan:
Pasal 1 angka 16 KUHAP lama | Pasal 1 angka 35 UU 20/2025 |
Penyitaan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. | Penyitaan adalah tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. |
Lantas apa itu perampasan aset? Istilah perampasan diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor yang berbunyi:
Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
Kemudian, menurut Pasal 38B ayat (2) UU 20/2001, perampasan aset dapat dilakukan sebagai berikut:
Dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
Dengan demikian, penyitaan aset korupsi atau harta kekayaan merupakan upaya paksa dari tindakan penyidik yang bertujuan untuk mencegah hilangnya harta kekayaan negara akibat tindak kejahatan.
Sedangkan perampasan aset atau harta kekayaan yang disita dari hasil tindak pidana korupsi berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan upaya pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan.
Harta kekayaan atau barang yang dapat disita menurut KUHAP lama dan UU 20/2025 adalah sebagai berikut:
Pasal 39 ayat (1) KUHAP lama | Pasal 123 ayat (1) UU 20/2025 |
|
|
Adapun menurut Bahder Johan Nasution, harta benda selain dari hasil tindak pidana korupsi yang dapat dirampas adalah harta benda seseorang atau suatu badan yang dengan sengaja tidak diterangkan olehnya atau oleh pengurusnya, harta yang tidak jelas siapa pemiliknya dan harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya.[2]
Setelah dilakukan perampasan, lantas kemana uang sitaan korupsi? Perlu diketahui bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi, dikenal juga dengan istilah pengembalian aset atau asset recovery yang bertujuan untuk membekukan atau mengembalikan aset yang di dapat dari hasil kegiatan tindak kejahatan atau melawan hukum.
Adapun perampasan aset harus berdasarkan putusan pengadilan yang tertuang dalam amar putusan dengan penetapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah atau senilai yang dinikmati oleh terpidana. Berdasarkan Pasal 18 ayat 2 UU Tipikor, dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka aset atau harta kekayaan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti guna pengembalian aset dalam kerugian negara.
Negarawati Ester Benedicta Sihombing (penulis sebelumnya) memberikan contoh dalam praktik kasus korupsi Jiwasraya dalam kurun waktu 10 tahun sejak 2008-2018, aset koruptor disita oleh jaksa sebesar Rp18,4 triliun. Sedangkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jumlah kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun.
Jumlah harta yang disita lebih besar dari jumlah kerugian negara dengan tujuan agar aset atau harta yang disita tersebut nantinya akan dimintakan ke pengadilan untuk dirampas negara dan dikembalikan ke Jiwasraya untuk membayar ganti kerugian dan pengembalian uang nasabah Jiwasraya.
Berdasarkan permasalahan yang Anda sampaikan, aset atau harta kekayaan yang dimiliki atas nama istri selama perkawinan sejak tahun 2015 sampai tahun 2019, atau sebelum terjadinya tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh suami, maka aset tersebut tidak dapat dirampas untuk negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) UU Tipikor bahwa pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan perampasan barang yang bukan milik terdakwa korupsi jika hak pihak ketiga yang beriktikad baik akan dirugikan.
Akan tetapi jika aset tersebut didapat setelah tahun 2019 sebagai hasil dari tindak pidana korupsi dan tidak dapat dibuktikan sebaliknya serta setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencaharian, maka jaksa berdasarkan perintah hakim dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) dapat melakukan perampasan aset sebagai bentuk pengembalian terhadap kerugian negara yang timbul akibat dari tindak pidana korupsi.
Demikian jawaban dari kami tentang perampasan aset korupsi, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008.
[1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)
[2] Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008, hal. 104
