Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Aturan Mutasi bagi PNS

Aturan Mutasi bagi PNS
Aturan Mutasi bagi PNS

PERTANYAAN

Apa saja aturan mutasi PNS terbaru? Apa saja syarat mutasi PNS dan alasan yang bisa digunakan?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Ketentuan Mutasi dan Penurunan Jabatan PNS yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 15 Maret 2017.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Kewajiban Pegawai ASN

    Secara umum, ketentuan mengenai pegawai negeri sipil (“PNS”) dapat ditemukan dalam UU ASN. Pasal 1 angka 1 UU ASN menyatakan bahwa aparatur sipil negara (“ASN”) adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (“PPPK”) pada instansi pemerintah.

    Adapun yang dimaksud dengan pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.[1]

    Berdasarkan penjelasan di atas, PNS merupakan bagian dari pegawai ASN bersama dengan PPPK. Pasal 1 angka 3 UU ASN mendefinisikan PNS sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

    Sebagai pegawai ASN, PNS memiliki kewajiban yaitu:[2]

    1. setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah;
    2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
    4. menjaga netralitas; dan
    5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

    Berdasarkan kewajiban PNS di atas, seorang PNS pada dasarnya harus bersedia untuk dimutasi karena ia wajib untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Namun, hal ini bukan berarti mutasi dapat dilakukan tanpa prosedur yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lantas, bagaimana ketentuan mengenai mutasi PNS?

    Aturan Mutasi PNS

    Sebelumnya perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan mutasi PNS adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 instansi daerah, antar-instansi daerah, antar-instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.[3]

    Adapun, aturan mutasi PNS terbaru dapat ditemukan dalam PP 11/2017 dan perubahannya serta Peraturan BKN 5/2019. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan BKN 5/2019 dijelaskan bahwa instansi pemerintah perlu menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:[4]

    1. kompetensi;
    2. pola karier;
    3. pemetaan pegawai;
    4. kelompok rencana suksesi (talent pool);
    5. perpindahan dan pengembangan karier;
    6. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
    7. kebutuhan organisasi; dan
    8. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan

    Sebagaimana dijelaskan dalam definisi mutasi PNS sebelumnya, mutasi PNS terdiri atas:[5]

    1. mutasi dalam satu instansi pusat atau instansi daerah;
    2. mutasi antara kabupaten/kota dalam satu provinsi;
    3. mutasi antar kabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi;
    4. mutasi provinsi/kabupaten/kota ke instansi pusat atau sebaliknya;
    5. mutasi antar-instansi pusat; dan
    6. mutasi ke perwakilan negara kesatuan republik Indonesia ke luar negeri.

    Terkait dengan prosedur mutasi PNS dari masing-masing mutasi PNS di atas diatur dalam Pasal 4 s.d. Pasal 10 Peraturan BKN 5/2019.

    Mutasi tersebut baru dapat dilakukan dalam jangka waktu paling singkat adalah 2 tahun dan paling lama 5 tahun.[6]

    Kemudian, mutasi haruslah dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.[7] Selain itu, mutasi PNS juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.[8]

    Khusus mutasi atas permintaan sendiri, diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:[9]

    1. memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;
    2. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    3. tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi; dan
    4. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang ditandatangani oleh uni kerja yang menangani kepegawaian.

    Baca juga: PNS Keberatan Dimutasi? Lakukan Upaya Ini

    Persyaratan Pengajuan Mutasi

    Lantas, apa saja syarat mutasi PNS? Persyaratan mutasi PNS yang harus dipenuhi yaitu:[10]

    1. berstatus PNS;
    2. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
    3. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
    4. surat usul mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (“PPK”) instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
    5. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
    6. surat pernyataan dari instansi awal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPk atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
    7. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
    8. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
    9. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau
    10. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat dimana PNS tersebut berasal.

    Jadi, dalam melakukan mutasi PNS terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi sebagaimana diuraikan di atas. Jika mutasi PNS dilakukan tidak sesuai prosedur, maka dapat berpotensi terjadi sengketa pegawai ASN, yang dapat diselesaikan melalui upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU ASN. Upaya upaya administratif ini terdiri atas keberatan dan banding administratif.[11]

    Baca juga: Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
    5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

    [1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”)

    [2] Pasal 24 ayat (1) UU ASN

    [3] Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (“Peraturan BKN 5/2019”)

    [4] Pasal 2 ayat (2) Peraturan BKN 5/2019

    [5] Pasal 190 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (“PP 11/2017”) jo Pasal 2 ayat (3) Peraturan BKN 5/2019

    [6] Pasal 2 ayat (4) Peraturan BKN 5/2019

    [7] Pasal 2 ayat (5) Peraturan BKN 5/2019

    [8] Pasal 2 ayat (6) Peraturan BKN 5/2019

    [9] Pasal 10 ayat (1) Peraturan BKN 5/2019

    [10] Pasal 3 ayat (1) Peraturan BKN 5/2019

    [11] Pasal 64 ayat (2) UU ASN

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000