Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Aturan Pemberian Nama Anak Terbaru di Indonesia

Aturan Pemberian Nama Anak Terbaru di Indonesia
Aturan Pemberian Nama Anak Terbaru di Indonesia

PERTANYAAN

Apakah ada aturan yang mengatur pemberian nama anak di Indonesia? Apakah nama anak harus 2 atau 3 kata? Jika nama anak lebih dari 70 karakter apakah boleh?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Aturan Pemberian Nama Anak di Indonesia yang dipublikasikan pada 27 Agustus 2025.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Berdasarkan Permendagri 73/2022, nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri.[1] Sementara itu, pencatatan nama adalah penulisan nama penduduk untuk pertama kali pada dokumen kependudukan yang meliputi:[2]

    1. biodata penduduk;
    2. kartu keluarga;
    3. kartu identitas anak;
    4. kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el);
    5. surat keterangan kependudukan; dan
    6. akta pencatatan sipil.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Pada dasarnya, pencatatan nama pada dokumen kependudukan diperlukan setiap penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan pelindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan.

    Aturan Pemberian Nama Anak Terbaru

    Peraturan terbaru di Indonesia sebenarnya tidak mengatur pemberian nama anak secara spesifik. Orang tua tetap bebas memberikan nama anak sebagaimana diinginkan. Peraturan di Indonesia sebatas mengatur tata cara pencatatan nama dalam dokumen resmi, yang meliputi:[3]

    1. menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;
    2. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan; dan
    3. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.

    Kemudian, pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang:[4]

    1. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
    2. menggunakan angka dan tanda baca; dan
    3. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

    Lantas, apa aturan pemberian nama anak? Pencatatan nama pada dokumen kependudukan setidaknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[5]

    1. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
    2. jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi; dan
    3. jumlah kata paling sedikit 2 kata.

    Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda tentang berapa huruf maksimal nama anak dan apakah nama anak harus 3 kata, adalah maksimal 60 huruf termasuk spasi dan minimal 2 kata. Sementara itu, nama yang Anda maksud terdiri dari 70 karakter, maka tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

    Sanksi Jika Nama Anak Tidak Sesuai Ketentuan

    Menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permendagri 73/2022, nama yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak akan dicatatkan dan diterbitkan dokumen kependudukannya. Jika pejabat Disdukcapil atau perwakilan Republik Indonesia yang bertugas tetap melakukan pencatatan nama yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

    Dengan demikian, pencatatan nama dalam dokumen kependudukan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendagri 73/2022. Jika tidak sesuai, nama tersebut tidak akan diterbitkan, dan pejabat yang tetap mencatatkannya dalam dokumen kependudukan dapat dikenakan sanksi administratif.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

    [1] Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan (“Permendagri 73/2022”)

    [2] Pasal 1 angka 4 dan Pasal 3 Permendagri 73/2022

    [3] Pasal 5 ayat (1) Permendagri 73/2022

    [4] Pasal 5 ayat (3) Permendagri 73/2022

    [5] Pasal 4 ayat (2) Permendagri 73/2022

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000