Saya suka membaca putusan MA yang diunggah di website Direktori Putusan MA, secara tidak sengaja saya menemukan kesalahan penulisan yang tidak bersifat substansial. Apakah saya sebagai pihak yang tidak berpekara dapat mengajukan renvoi atas putusan tersebut?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Putusan pengadilan merupakan produk hukum dari pengadilan yang memeriksa dan mengadili suatu perkara. Tidak jarang, dalam suatu putusan kita temukan kesalahan penulisan/ketik (typo) yang dapat menyebabkan perbedaan penafsiran atas putusan tersebut.
Dalam istilah hukum, kita mengenal clerical error yang berarti kekeliruan penulisan dalam suatu putusan berkekuatan hukum tetap oleh petugas atau hakim saat mencermati arsip putusan sebelum ditandatangani.
Kami mengasumsikan bahwa putusan yang Anda maksud dalam pertanyaan adalah putusan Mahkamah Agung (“MA”). Pembetulan kesalahan ketik dalam suatu putusan disebut dengan renvoi. Renvoi dilakukan terhadap kesalahan penulisan yang tidak bersifat substansi perkara pada petikan dan/atau putusan MA serta salinannya yang telah dikirim kepada pengadilan pengaju.[1]
Pembetulan petikan atau putusan tersebut dilakukan dengan cara menambahkan, mengganti, atau mencoret kata pada bagian atau kalimat, kemudian ditandatangani oleh majelis hakim agung dan panitera pengganti pada margin kiri petikan/putusan.[2]
Salinan petikan dan/atau putusan yang telah dilakukan pembetulan, dibuat dalam bentuk elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik oleh panitera muda perkara MA, untuk selanjutnya diunggah ke dalam SIP dan akan terkirim secara otomatis ke pengadilan pengaju.[3]
Setelah diunggah ke SIP, pengadilan pengaju harus mengirimkan salinan petikan/putusan kepada para pihak melalui SIP paling lambat 2 hari kerja setelah menerima pengiriman salinan petikan/putusan yang telah direnvoi.[4] Jika para pihak tidak memiliki domisili elektronik, pemberitahuan salinan petikan/putusan disampaikan secara langsung.[5]
Baca juga: Dasar Hukum dan Tata Cara Renvoi Putusan MA
Berdasarkan ketentuan Pasal 35 PERMA 6/2022, pembetulan kesalahan penulisan atau renvoi terhadap petikan dan/atau putusan MA beserta salinannya dilakukan terhadap kesalahan yang tidak bersifat substantif.
Namun, tidak berarti bahwa setiap orang yang menemukan kesalahan penulisan dalam putusan MA otomatis memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan renvoi. Perlu dibedakan antara hak untuk mengajukan permohonan pembetulan secara formal dan tindakan menyampaikan informasi mengenai adanya dugaan kesalahan penulisan kepada pengadilan.
Seseorang yang bukan pihak dalam perkara pada prinsipnya tidak dapat menjadi pemohon renvoi. Hal ini karena renvoi berkaitan dengan pembetulan dokumen resmi putusan dalam perkara tertentu yang berkaitan dengan para pihak yang beperkara.
Namun, apabila seseorang di luar para pihak menemukan kesalahan penulisan yang tidak bersifat substantif dalam putusan MA yang dipublikasikan melalui direktori putusan, ia dapat menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada MA.
Apabila Anda bukan merupakan pihak yang beperkara, langkah yang dapat ditempuh adalah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai dugaan kesalahan penulisan tersebut, dengan mencantumkan nomor perkara, bagian putusan yang dianggap keliru, serta usulan pembetulannya. Pemberitahuan itu sebaiknya ditujukan kepada MA sebagai pihak yang mempublikasikan putusan tersebut.
Namun, penyampaian pemberitahuan ini berbeda dengan mekanisme renvoi secara formal dan tidak menjamin bahwa pembetulan akan dilakukan. Apabila kesalahan yang ditemukan ternyata berkaitan dengan substansi, pertimbangan hukum, atau amar putusan, maka tidak menggunakan mekanisme renvoi sekalipun yang mengajukan adalah pihak beperkara.
Dapat disimpulkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan renvoi pada dasarnya adalah para pihak yang beperkara. Selain pihak yang beperkara, langkah yang tepat jika menemukan kesalahan penulisan putusan MA yaitu menyampaikan informasi tersebut kepada MA. Cara ini tetap memungkinkan masyarakat berkontribusi dalam menjaga ketelitian publikasi putusan, tanpa mencampuradukkan peran masyarakat sebagai pengguna informasi peradilan dengan kewenangan MA untuk melakukan renvoi.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik (“PERMA 6/2022”).
[2] Pasal 35 ayat (2) PERMA 6/2022.
[3] Pasal 35 ayat (4) jo. Pasal 34 ayat (6) PERMA 6/2022.
[4] Pasal 35 ayat (5) jo. Pasal 34 ayat (7) PERMA 6/2022.
[5] Pasal 34 ayat (8) PERMA 6/2022.
