Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pemrosesan Data Visual Tidak Sah, Ini Sanksinya yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 30 September 2022.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum lebih jauh menjawab perlu Anda ketahui bahwa alat pemroses atau pengolah data visual tidak hanya alat yang sifatnya statis, namun juga yang bergerak, termasuk alat yang dikendalikan secara otomatis.[1]
Dalam UU PDP ketentuan mengenai alat pemroses atau pengolah data visual dapat ditemukan pada Pasal 17 UU PDP.
Pada dasarnya, pemasangan alat pemrosesan atau pengolah data visual di tempat umum dan/atau pada fasilitas pelayanan publik dilakukan dengan ketentuan:[2]
- untuk tujuan keamanan, pencegahan bencana, dan/atau penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan, analisis, dan pengaturan informasi lalu lintas;
- harus menampilkan informasi pada area yang telah dipasang alat pemrosesan atau pengolah data visual; dan
- tidak digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.
Akan tetapi, batasan pada poin a dan c dikecualikan untuk pencegahan tindak pidana dan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[3] Pengecualian ini harus tetap memastikan perekamanan dilakukan secara konsisten dan memastikan pelindungan data pribadi.[4] Dalam pengecualian ini juga, pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi hanya dapat menempatkan dan menggunakan alat pemrosesan atau pengolah data visual, untuk memantau area yang dituju sesuai dengan tujuan pemantauan.[5]
Ketentuan di atas diperinci dalam PP 33/2026. Menurut Pasal 17 ayat (3) PP 33/2026, pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual merupakan tanggung jawab pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi.
Selain itu, pemasangan alat pemrosesan atau pengolah data visual tetap mempertimbangkan aspek privasi, yaitu bahwa selain mempertimbangkan tujuan pemrosesan data pribadi juga mempertimbangkan aspek yang terkait dengan privasi, misalnya lokasi, tempat, dan/atau sudut pengaturan alat pemrosesan atau pengolah data visual.[6]
Adapun dalam hal pemrosesan data pribadi melalui alat pemroses atau pengolah data visual, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP dan peraturan pelaksananya PP 33/2026.[7]
Kemudian, pada Pasal 19 ayat (1) PP 33/2026 diatur bahwa dalam hal pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi menempatkan alat pemroses atau pengolah data visual di area publik atau tempat umum dan melakukan perekaman, pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi harus menampilkan informasi bahwa pada area tersebut terpasang alat pemrosesan atau pengolah data visual.
Informasi tersebut harus disampaikan secara jelas, lugas, dan ringkas bahwa terdapat alat pemrosesan atau pengolah data visual yang beroperasi, yang paling sedikit:[8]
- informasi bahwa alat pemrosesan atau pengolah data visual sedang beroperasi; dan
- narahubung dari alat pemrosesan atau pengolah data visual.
Informasi ini diletakkan pada:[9]
- pintu masuk area terpasang alat pemroses atau pengolah data visual yang tertutup; atau
- lokasi yang muda diakses dan dibaca sebelum memasuki area yang terpantau oleh alat pemroses atau pengolah data visual pada area yang terbuka.
Baca juga: Landasan Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia
Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas bahwa pemasangan alat pemrosesan atau pengolah data visual di tempat umum dan/atau pada fasilitas pelayanan publik hanya dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan tertentu. Salah satunya adalah dengan tidak digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.
Ditambah pemrosesan data pribadi melalui alat pemroses atau pengolah data visual, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan harus berdasarkan ketentuan pelindungan data pribadi.
Perlu Anda ketahui pemrosesan data pribadi meliputi:[10]
- pemerolehan dan pengumpulan;
- pengolahan dan penganalisisan;
- penyimpanan;
- perbaikan dan pembaruan;
- penampilan, pengumuan, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
- penghapusan atau pemusnahan.
Setidaknya fungsi alat pemrosesan atau pengolah data visual adalah melakukan tindakan pemrosesan data pribadi berupa pemerolehan, pengumpulan, dan penyimpanan.
Pengendali data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi sebelum pengendali data pribadi melakukan pemrosesan data pribadi.[11] Adapun dasar pemrosesan data pribadi meliputi:[12]
- persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi;
- pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
- pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pemenuhan pelindungan kepentingan vital subjek data pribadi;
- pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi.
Oleh karena itu, perbuatan pemrosesan data pribadi melalui alat pemroses atau pengolah data visual yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak memiliki dasar pemrosesan data pribadi dalam hal alat pemroses atau pengolah data visual digunakan untuk pemrosesan data pribadi, merupakan perbuatan yang melawan hukum.
Berhubungan dengan sanksinya, walaupun alat pemroses atau pengolah data visual tidak secara eksplisit dalam Pasal 67 ayat (1) UU PDP. Perbuatan pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual atau penggunaan alat pemroses atau pengolah data visual untuk identifikasi secara melawan hukum dapat dipidana dengan ketentuan tersebut.
Bunyi dari Pasal 67 ayat (1) UU PDP jo. Pasal II ayat (5) huruf d UU 1/2026 adalah sebagai berikut:
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu sebesar Rp200 juta.[13]
Selain dapat dijatuhi pidana berdasarkan pasal di atas, pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.[14]
Di lain sisi, terdapat juga sanksi administratif yang dapat dikenakan, berupa:[15]
- peringatan tertulis;
- penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi;
- penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
- denda administratif paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.[16]
Kemudian dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi.[17]
Sedangkan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.[18]
Selain dijatuhi pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:[19]
- perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
- pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi;
- pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi;
- melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
- pembayaran ganti kerugian;
- pencabutan izin; dan/atau
- pembubaran korporasi.
Dengan demikian, tidak tepat apabila pemasangan atau pengoperasian alat pemroses data visual yang tidak sesuai ketentuan dianggap sama sekali tidak dapat dikenai sanksi. Alasannya, karena pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dijelaskan di atas.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
[3] Pasal 17 ayat (1) UU PDP
[4] Pasal 18 ayat (1) PP 33/2026
[5] Pasal 18 ayat (2) PP 33/2026
[6] Pasal 17 ayat (4) PP 33/.2026 dan penjelasannya
[7] Pasal 17 ayat (5) PP 33/2026
[8] Pasal 19 ayat (2) dan (3) PP 33/2026
[9] Pasal 19 ayat (4) PP 33/2026
[10] Pasal 16 ayat (1) UU PDP
[11] Pasal 30 ayat (1) dan (2) PP 33/2026
[12] Pasal 30 ayat (3) PP 33/2026
[15] Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU PDP
[16] Pasal 57 ayat (3) UU PDP
[17] Pasal 70 ayat (1) UU PDP
[18] Pasal 70 ayat (2) dan (3) UU PDP
[19] Pasal 70 ayat (4) UU PDP