Aturan Seputar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

PERTANYAAN

Saya memiliki pertanyaan mengenai aturan seputar hukum acara Mahkamah Konstitusi:

1. Apa sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi?
2. Apa teorihukum acara Mahkamah Konstitusi? Apa asas hukum acara Mahkamah Konstitusi?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Abi Jam'an Kurnia, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 02 April 2019.

KLINIK TERKAIT

Penggunaan Dissenting Opinion Hakim MK sebagai Rujukan Hukum

20 Apr, 2026

Perbedaan Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu

22 Mar, 2024

Kedudukan SKB Menteri dalam Peraturan Perundang-undangan

12 Mar, 2019

Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?

11 Mar, 2019

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

MK dan Hukum Acara MK

Untuk menjawab pertanyaan Anda yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi (“MK”), kami akan merujuk pada ketentuan UU MK dan perubahannya.

Sebelumnya, Pasal 1 angka 1 Perppu 1/2013 mengatur bahwa MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut UU MK. Lebih tegasnya dapat dilihat dalam Pasal 86 UU MK sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini.

Menurut Abi Jam'an Kurnia (penulis sebelumnya), ketentuan di atas dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan UU MK dan perubahannya.

Kemudian, mengutip buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (hal. 14) yang diterbitkan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hukum acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakan hukum materiilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Terdapat karakteristik hukum acara MK yang khusus, karena hukum materiil yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri.

Baca juga: Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dan UU MK

Sumber Hukum Acara MK

Menjawab pertanyaan pertama Anda, untuk mengetahui sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi, dapat didekati dari aspek materiil dan formil. Dari aspek materiil, untuk mengetahui sumber hukum acara MK harus dilihat dari mana materi ketentuan hukum acara dimaksud diambil, atau hal apa saja yang mempengaruhi materi hukum acara MK. Dalam konteks hukum positif, hukum acara MK bersumber pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu, yang menentukan materi hukum acara MK adalah asas-asas hukum terkait dengan penyelenggaraan peradilan yang disesuaikan dengan karakteristik hukum acara MK dan dijadikan sebagai asas hukum acara MK. Asas-asas dan materi hukum acara MK tersebut dalam pembuatannya dipengaruhi oleh teori atau ajaran hukum, terutama teori konstitusi dan ilmu hukum tata negara.[1]

Sedangkan aspek formil hukum acara MK adalah ketentuan hukum positif yang mengatur hukum acara MK atau yang terkait dengan hukum acara MK. Misalnya, ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Selain itu, hukum acara MK juga diatur di dalam UU MK dan perubahannya, yaitu pada Bab V mulai dari Pasal 28 s.d. Pasal 85.[2]

Selain UUD 1945, UU MK dan perubahannya, terdapat ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan wewenang MK, seperti UU Kekuasaan Kehakiman.[3]

Baca juga: Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum

Berkaitan dengan pertanyaan kedua Anda, kami memiliki keterbatasan informasi mengenai teori hukum acara MK seperti apa yang Anda maksud. Guna menyederhanakan jawaban, kami akan merangkum beberapa hal penting seputar hukum acara MK, dari asas-asas hukum acara MK hingga beban pembuktian beracara di MK.

7 Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Apa asas hukum acara Mahkamah Konstitusi? Mengutip dari buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, setidaknya terdapat 7 asas hukum acara MK, antara lain:[4]

1. Ius Curia Novit

Asas ius curia novit adalah asas yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Pengejawantahan asas ini dapat ditemukan pada Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

2. Persidangan Terbuka untuk Umum

Asas ini berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Asas ini tertuang dalam ketentuan Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 40 ayat (1) UU MK, yang menyatakan bahwa sidang MK terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Tujuannya agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan lebih objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan. Selain itu, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim.

3. Independen dan Imparsial

Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, yang ditegaskan dalam Pasal 2 UU MK.

Sedangkan Pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

4. Peradilan Dilaksanakan Secara Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Prinsip ini bertujuan supaya proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu equality before the law.

Baca juga: Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tentang Equality Before the Law

5. Hak untuk Didengar Secara Seimbang

Pada peradilan MK, hak untuk didengar secara seimbang (audi et alteram partem) berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, melainkan juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan.

6. Hakim Aktif dalam Persidangan

Maruarar Siahaan menyebut asas ini sebagai “hakim pasif dan aktif dalam proses persidangan”. Hakim pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara. Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan. Pada saat suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif bergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif. Sebaliknya, dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif.

7. Asas Praduga Keabsahan

Asas praduga keabsahan atau praesumptio iustae causa adalah tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Perwujudan dari asas ini dalam wewenang MK dapat dilihat pada kekuatan mengikat putusan MK, yaitu sejak selesai dibacakan dalam sidang pleno pengucapan putusan terbuka untuk umum. Sebelum adanya putusan MK, maka tindakan penguasa yang dimohonkan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan.

Baca juga: Catat! Ini 21 Asas Hukum yang Perlu Dipahami

Wewenang, Kewajiban dan Jenis Sengketa MK

Berkaitan dengan wewenang MK atau jenis sengketa yang dapat diajukan permohonannya ke MK, telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kemudian, MK juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) mengenai dugaan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945.[5]

Siapa yang Boleh Mengajukan Permohonan?

Untuk mempersingkat jawaban, akan kami uraikan pihak yang boleh mengajukan permohonan dalam perkara pengujian undang-undang dan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang boleh mengajukan permohonan ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 PMK 7/2025. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang atau perppu, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
4. lembaga negara.

Baca juga: Mengenal Apa Itu Legal Standing dan Contohnya

Sementara itu, untuk perselisihan hasil pemilihan umum (“pemilu”), dalam Pasal 74 ayat (1) UU MK dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023 jis. Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023, pemohon adalah:

1. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
2. pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden;
3. partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”);
4. perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
5. partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (“DPRA”) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Aceh (“DPRK”);
6. perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.

Sebagai informasi, menurut Maruarar Siahaan dalam buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (hal. 63), hukum acara MK tidak mengenal adanya intervensi baik dengan menggabungkan diri dengan pemohon atau termohon. Dalam hukum acara perdata, intervensi disebut voeging sehingga gugatan intervensi tidak dikenal. Alasannya adalah karena pengujian undang-undang maupun sengketa kewenangan dan impeachment sesungguhnya tidak mewakili kepentingan pribadi yang bersifat individual melainkan menyangkut kepentingan umum.

Beban Pembuktian

Masih bersumber dari buku yang sama (hal. 108-109), Maruarar Siahaan berpendapat bahwa pemohon yang mendalilkan adanya undang-undang yang melanggar konstitusi atau kesalahan perhitungan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) dalam pemilu atau kewenangan berdasar UUD 1945 yang diambil satu lembaga negara lain maupun pelanggaran hukum yang dilakukan presiden, wajib meyakinkan hakim akan kebenaran dalil tersebut dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana disebut di dalam undang-undang.

Namun, apabila pembuktian yang diajukan dipandang tidak mencukupi atau tidak meyakinkan, maka hakim MK karena jabatannya dapat memerintahkan saksi dan/atau ahli tertentu untuk hadir guna didengar keteranganya di depan MK sehubungan dengan permohonan pemohon. Berdasarkan keadaan ini, kita dapat mengatakan bahwa hukum acara MK menganut teori pembuktian bebas karena baik luas maupun beban pembuktian diserahkan pada hakim konstitusi. Lebih lanjut, Maruarar Siahaan mengutip pendapat Indroharto yang menyebutkan hal yang demikian sebagai ajaran pembuktian bebas yang terbatas karena alat bukti yang boleh digunakan dalam membuktikan sesuatu sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
10. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
11. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Referensi:

1. Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika, 2012;
2. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.

---

[1] Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hal. 26

[2] Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hal. 26

[3] Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hal. 27

[4] Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hal. 15-24

[5] Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi