Syarat Membentuk Perhimpunan Pemilik Kios

PERTANYAAN

Mohon informasi tentang langkah-langkah dan tata cara, membentuk sebuah perhimpunan pemilik kios, kebetulan kami dan teman-teman memiliki kios di sebuah trade center. Apakah tunduk pada UU Rusun? Bagaimana aturannya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulBagaimana Membentuk Perhimpunan Pemilik Kios? yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Oktober 2010.

KLINIK TERKAIT

Prosedur Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

19 Agt, 2025

Apa Perbedaan Perkumpulan dan Yayasan?

15 Jul, 2025

Persamaan Asosiasi dengan Perkumpulan dan Prosedur Pendiriannya

06 Sep, 2022

Apa Perbedaan Perkumpulan dengan Perhimpunan?

25 Jan, 2012

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang apakah membentuk perhimpunan pemilik kios didasarkan pada UU Rusun, dapat kami sampaikan bahwa pemilik kios dapat saja menggunakan dasar hukum ini untuk membentuk perhimpunan pemilik atau penghuni satuan rumah susun. Adapun definisi perhimpunan pemilik atau penghuni satuan rumah susun (“PPPSRS”) adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni rusun.[1]

Namun, karena kios yang Anda maksud berada pada lingkungan trade center (pusat perbelanjaan) yang ditujukan untuk perdagangan, sementara rumah susun pada dasarnya digunakan sebagai tempat hunian,[2] maka menurut pendapat kami, konstruksi perhimpunan pemilik kios seharusnya tidak merujuk pada PPPSRS yang diatur dalam UU Rusun, melainkan merujuk pada bentuk perkumpulan yang didasarkan pada UU Ormas.

Perkumpulan merupakan salah satu bentuk dari organisasi kemasyarakatan (“ormas”) yang berbadan hukum dan berbasis anggota.[3] Adapun definisi dari ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[4]

Kemudian, syarat-syarat untuk mendirikan perkumpulan yaitu:[5]

1. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
2. program kerja;
3. sumber pendanaan;
4. surat keterangan domisili;
5. NPWP atas nama perkumpulan; dan
6. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Jika telah memenuhi syarat pendirian, selanjutnya perkumpulan perlu disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.[6]

Untuk mengetahui langkah mengesahkan perkumpulan, Anda dapat membaca artikel Prosedur Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

[1] Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU Rusun”)

[2] Lihat Pasal 1 angka 1 UU Rusun

[3] Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU Ormas”)

[4] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

[5] Pasal 12 ayat (1) UU Ormas

[6] Pasal 12 ayat (2) dan (3) UU Ormas