Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Kepailitan

PERTANYAAN

Apakah BHP berwenang untuk menarik kembali harta pailit yang sudah dipindahtangankan oleh debitur pailit? Jika iya, bagaimana cara penarikan tersebut apakah seperti cara eksekusi dalam acara perdata? Jika bukan wewenang BHP, lantas apa kewenangan BHP dalam kepailitan?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama, yang dibuat oleh Haris Satiadi, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 16 Maret 2022.

KLINIK TERKAIT

Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?

10 Mar, 2022

Transparansi Daftar Piutang bagi Kreditur Kepailitan & PKPU

16 Feb, 2022

Status Perjanjian Sewa Jika Objeknya Disita Pengadilan

10 Feb, 2022

Cara Bagi Harta Pailit Menurut Asas Pari Passu Prorata Parte

21 Okt, 2021

Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu terkait kewenangan Balai Harta Peninggalan (“BHP”) sebagai kurator dalam perkara kepailitan.

Fungsi BHP sebagai Kurator dalam Kepailitan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 Permenkumham 7/2021, dijelaskan bahwa BHP adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang memiliki tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BHP memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsi BHP berdasarkan Pasal 3 huruf d Permenkumham 7/2021 adalah bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan, dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan.

Selain digariskan dalam Permenkumham 7/2021, fungsi BHP selaku kurator dalam perkara kepailitan juga diatur dalam UU KPKPU tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sebagaimana diperbaharui oleh UU 4/2023.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KPKPU, dijelaskan bahwa kurator adalah BHP atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan UU KPKPU. Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (2) UU KPKPU juga mengatur dalam hal debitur, kreditur, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan, maka BHP-lah yang diangkat selaku kurator.

Berdasarkan uraian tersebut, BHP sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga memiliki fungsi sebagai kurator dalam perkara kepailitan selayaknya kurator perorangan, dengan tugas dan wewenang yang diatur lebih lanjut dalam UU KPKPU.

Kewenangan BHP dalam Actio Pauliana

Selanjutnya, penting untuk mengetahui kewenangan BHP untuk menarik kembali harta debitur yang sudah dipindahtangankan oleh debitur pailit melalui actio pauliana.

Pada dasarnya, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU KPKPU). Dalam praktiknya, sebelum dijatuhkannya putusan pailit, debitur yang beriktikad buruk bisa saja melakukan tindakan-tindakan terhadap harta kekayaannya, yang mana diketahuinya dapat merugikan kreditur (seperti memindahtangankan melalui jual beli atau hibah). Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindari kewajiban pembayaran utang kepada kreditur.

Baca juga: Debitur Pailit Bisa Dipenjara Jika Lakukan Kecurangan Ini

Suatu upaya hukum dapat diajukan ke pengadilan guna membatalkan tindakan tersebut. Upaya hukum ini dikenal sebagai actio pauliana.

Actio pauliana secara umum diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata, yang berbunyi:

Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur.

Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.

Jika diartikan, pada intinya pasal di atas mengatur tiap orang yang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan, yang dilakukan oleh si berutang maupun orang-orang berpiutang, asal dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.

Adapun menurut M. Hadi Shubhan dalam bukunya yang berjudul Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, dijelaskan bahwa actio pauliana dalam perkara kepailitan sebenarnya merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1341 KUH Perdata, hanya ada ketentuan-ketentuan khusus dalam actio pauliana pada perkara kepailitan (hal. 175).

Berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata tersebut, maka diketahui actio pauliana secara umum dapat diajukan oleh orang yang berpiutang (kreditur). Namun, berbeda dengan actio pauliana dalam kepailitan, berdasarkan Pasal 47 UU KPKPU dan sebagaimana ditegaskan oleh M. Hadi Shubhan, actio pauliana dalam perkara kepailitan diajukan oleh kurator ke pengadilan (hal. 176).

Selanjutnya, Pasal 41 dan Pasal 42 UU KPKPU mengatur bahwa pada dasarnya upaya actio pauliana dalam kepailitan diajukan terhadap segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, hal mana perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum pernyataan pailit diucapkan dan haruslah dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum itu dilakukan, debitur atau pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh debitur (asas pembuktian terbalik).

Masih bersumber dari buku yang sama, M. Hadi Shubhan menjelaskan bahwa gugatan actio pauliana dalam kepailitan disyaratkan bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Gugatan actio pauliana dalam kepailitan harus memenuhi kriteria (hal. 176):

1. perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit;
2. perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang tidak wajib dilakukan oleh debitur pailit;
3. perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang merupakan perjanjian di mana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
4. perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih; atau
5. perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang dilakukan terhadap pihak terafiliasi. Pihak terafiliasi ditentukan sebagaimana dalam Pasal 42 UU KPKPU.

Selain itu, menurut Fred B. G. Tumbuan sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, persyaratan actio pauliana adalah (hal. 364):

1. debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
2. perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur;
3. perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditur;
4. pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditur; dan
5. pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Dengan diajukannya actio pauliana, maka perbuatan hukum debitur pailit untuk memindahtangankan harta debitur yang dilakukan sebelum dibacakannya putusan pernyataan pailit dapat dibatalkan, dan oleh karenanya hakim dapat menyatakan harta debitur yang dipindahtangankan tersebut dimasukkan sebagai boedel pailit, sebagaimana contoh-contoh putusan:

1. Putusan PN Medan No. 1/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN Niaga Mdn. jo. Putusan PN Medan No. 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn.; dan
2. Putusan MA No. 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.

Kemudian, apabila actio pauliana dikabulkan, bagaimana implikasinya terhadap pihak ketiga? Lalu, kepada siapa debitur pailit memindahtangankan hartanya tersebut?

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU KPKPU, terhadap setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitur yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, maka ia harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas. Apabila ia tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, maka ia wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit.

Untuk memperkaya pemahaman Anda, penjelasan mengenai actio pauliana juga dapat Anda simak dalam artikel berikut:

1. Syarat Pengajuan Actio Pauliana oleh Kurator Kepailitan;
2. Mengenal Gugatan Lain-lain dalam Kepailitan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal debitur pailit melakukan perbuatan hukum untuk memindahtangankan harta debitur pailit sebelum dijatuhkannya putusan pailit dan perbuatan tersebut diketahuinya atau patut diketahuinya akan menyebabkan kerugian bagi kreditur (sesuai syarat-syarat yang telah disebutkan di atas), maka BHP yang telah ditunjuk sebagai kurator atas perkara kepailitan debitur pailit tersebut berhak untuk mengajukan upaya actio pauliana terhadap debitur pailit, dengan tujuan agar perbuatan hukum debitur pailit tersebut dibatalkan dan harta debitur yang telah dipindahtangankan tersebut dimasukkan sebagai boedel pailit untuk membayar kewajiban debitur pailit kepada krediturnya.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Putusan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn.;
2. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN Niaga Mdn.;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.

Referensi:

1. M. Hadi Shubhan. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Penerbit Kencana, 2008;
2. Sutan Remy Sjahdeini. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.