Apakah Bencana Alam Termasuk Peristiwa Hukum?

PERTANYAAN

Apakah banjir dan gempa bumi merupakan peristiwa hukum? Kalau ya, peristiwa hukum apa? Tolong dijelaskan?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Banjir dan Gempa Bumi dari Kacamata Hukum yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 30 Maret 2011.

KLINIK TERKAIT

Aturan Antisipasi dan Mitigasi Bencana Gempa Megathrust

27 Agt, 2024

Begini Ketentuan Jalur Evakuasi Gedung Jika Terjadi Bencana

15 Mar, 2022

Rumah Banjir karena Tetangga Membeton Selokan, Ini Langkah Hukumnya

14 Mar, 2022

Jika Buaya Piaraan Lepas Saat Banjir dan Menimbulkan Korban

07 Feb, 2020

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Peristiwa Hukum

Pada dasarnya, peristiwa hukum merupakan kejadian yang mampu mengaktifkan peraturan hukum, sehingga aturan tersebut dapat secara efektif menjalankan fungsinya dalam mengatur. Mengacu pada penjelasan Satjipto Rahardjo dalam buku Ilmu Hukum (hal. 35), peristiwa hukum adalah suatu kejadian yang menimbulkan dampak hukum atau konsekuensi legal.

Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa suatu kejadian baru dapat disebut sebagai peristiwa hukum jika memiliki konsekuensi hukum. Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan peristiwa hukum sebagai kejadian yang telah diatur oleh hukum.^[1]

Bentuk-Bentuk Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Keadaan
   1. Alamiah: peristiwa alami yang terjadi secara otomatis, seperti pergantian siang dan malam.
   2. Kejiwaan: kondisi mental seseorang, misalnya dalam keadaan normal atau abnormal.
   3. Sosial: situasi dalam masyarakat, seperti adanya keadaan perang.
2. Kejadian
   1. Peristiwa-peristiwa khusus, seperti keadaan darurat.
   2. Peristiwa alamiah, misalnya kelahiran atau kematian.
   3. Peristiwa hukum yang timbul akibat waktu, seperti kedaluwarsa.
3. Sikap Tindak dalam Hukum
   1. Menurut Hukum
      • Sepihak: tindakan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja.
      • Banyak pihak: tindakan hukum yang melibatkan dua atau lebih pihak.
   2. Melanggar Hukum
      • Hukum Tata Negara: tindakan melampaui batas kewenangan (excess de pouvoir).
      • Hukum Administrasi Negara: penyalahgunaan kekuasaan (detournement de pouvoir).
      • Hukum Perdata: tindakan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.
      • Hukum Pidana: perbuatan melanggar hukum yang juga diancam pidana (strafbaar feit), meskipun sering kali berkaitan dengan pelanggaran di bidang hukum lainnya.
4. Sikap Tindak Lain

Contohnya adalah tindakan zaakwaarneming dalam hukum perdata, yang mengacu pada pengurusan kepentingan orang lain tanpa diminta, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Bencana Alam sebagai Peristiwa Hukum

Force majeure sering kali merujuk pada kejadian alam (act of God), seperti bencana alam (banjir, gempa bumi), epidemi, kerusuhan, pernyataan perang, perang, dan sebagainya. Lantas, apa itu force majeure?

Menurut Riduan Syahrani dalam buku Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata (hal. 243), force majeure yang juga disebut dengan overmacht adalah keadaan memaksa dan dapat disebut juga sebagai sebab kahar.

Menurut Subekti dan R. Tjitrosudibio sebagaimana dikutip Riduan Syahrani, keadaan memaksa adalah suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, keadaan memaksa adalah sebab asing yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (hal. 244-245).

Overmacht dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang bersifat mutlak (absolut) dan nisbi (relatif). Overmacht yang bersifat mutlak adalah suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan bagaimanapun tidak mungkin bisa dilaksanakan. Sedangkan overmacht yang bersifat nisbi adalah keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan hanya dapat dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan-pengorbanan yang besar sehingga tidak sepantasnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan perikatan tersebut (hal. 246 – 247).

Dalam KUH Perdata, force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245, bahwa keadaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika tidak dapat memenuhi perjanjian akibat kejadian yang tidak dapat diprediksi atau dihindari.

Pasal 1244 KUH Perdata

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Pasal 1245 KUH Perdata

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Rumusan force majeure dalam KUH Perdata tersebut haruslah peristiwa yang:[2]

1. tidak terduga oleh para pihak atau tidak termasuk dalam asumsi dasar saat para pihak membuat kontrak;
2. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi;
3. diluar kesalahan pihak debitur;
4. diluar kesalahan para pihak;
5. para pihak tidak dalam keadaan iktikad buruk;
6. ketika terjadi force majeure maka kontrak gugur dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah melakukan perjanjian;
7. para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi, namun masih dimungkinkan pemberian restitusi atau quantum merit;
8. risiko sebagai akibat dari force majeure beralih dari pihak kreditur kepada debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan.

Baca juga: Force Majeure dalam Hukum Indonesia

Dengan demikian, bencana alam seperti banjir dan gempa bumi termasuk ke dalam kategori force majeure atau overmacht, yaitu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa para pihak yang terlibat yang juga dapat disebut sebagai keadaan darurat.

Lebih lanjut, force majeure umumnya menimbulkan akibat hukum atau konsekuensi legal seperti bisa menjadi alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi jika tidak dapat memenuhi perjanjian. Oleh sebab itu, maka kejadian yang termasuk ke dalam force majeure seperti bencana alam adalah peristiwa hukum.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Referensi:

1. Agri Chairunisa Isradjuningtias. Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia. Veritas et Justitia, Vol. 1 No. 1, 2015
2. Fahruz Risqy. Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak. Vol. 30 No. 2, Mei 2015;
3. Riduan Syahrani. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Cetakan II. Bandung: Alumni, 1989

^[1] Moch. Fahruz Risqy, Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak, Vol. 30 No. 2, Mei 2015, hal. 283

[2] Agri Chairunisa Isradjuningtias. Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia. Veritas et Justitia, Vol. 1 No. 1, 2015, hal. 147 – 148