Perdata
Bisakah Barang Agunan Kredit Diletakkan Sita Jaminan?
Bacaan 5 Menit

PERTANYAAN
Bisakah harta debitur yang dijadikan agunan kredit seperti tanah/rumah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh pengadilan?


Bacaan 5 Menit

Bisakah harta debitur yang dijadikan agunan kredit seperti tanah/rumah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh pengadilan?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bisakah Diletakkan Sita Jaminan atas Agunan Kredit? yang dibuat oleh Tb. A. Adhi R. Faiz, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 9 September 2011.
Kami mengasumsikan bahwa pertanyaan Anda terkait dengan peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap agunan yang dipegang oleh pihak lain. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai apakah bisa meletakan sita jaminan atas suatu barang yang telah dijadikan objek jaminan kebendaan oleh pihak lain, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai hukum jaminan.
KUH Perdata mengatur mengenai jaminan dalam Pasal 1131 dan 1132 yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1131 KUH Perdata
Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.
Pasal 1132 KUH Perdata
Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.
Selanjutnya, dalam Pasal 1133 KUH Perdata diatur bahwa terdapat hak untuk didahulukan di antara kreditur, hak tersebut timbul di antaranya kepada pemegang gadai dan hipotik yang umumnya dikenal sebagai suatu jaminan kebendaan. Dalam perkembangannya, jaminan kebendaan ini bertambah menjadi gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia, dan resi gudang.
Baca juga: 5 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan
Disarikan dari artikel Mengenal Jenis-Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata, menurut Sudikno Mertokusumo, sita jaminan adalah tindakan persiapan dari penggugat berupa permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Adapun, dasar hukum sita jaminan (conservatoir beslag) adalah Pasal 227 HIR ayat (1)/ Pasal 261 ayat (1) RBg.
Menurut M. Yahya Harahap, pemberlakuan sita jaminan bertujuan untuk menjamin pembayaran utang debitur agar pelunasan utang yang dituntut oleh kreditur dapat terpenuhi.[1]
Pengertian sita jaminan atau conservatoir beslag diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBg atau Pasal 720 Rv:
Peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) kepada harta debitur yang telah dibebankan jaminan kebendaan kepada kreditur lain secara prinsip akan melanggar asas droit de preference sebagaimana diatur dalam Pasal 1133 KUH Perdata. Menurut Frieda Husni Hasbullah, droit de preference merupakan hak untuk didahulukan (preferent) dalam pemenuhan piutang di antara kreditur-kreditur lainnya.[3] Pemenuhan utang atas penjualan barang-barang tersebut akan diutamakan kepada pemegang jaminan kebendaan.
Hal ini juga sesuai dengan kaidah hukum yang ditemukan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, salah satunya Putusan MA No. 394 K/PDT/1984 sebagai berikut:
Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag.
Kemudian, dalam konteks barang yang diagunkan itu berupa rumah atau tanah, maka berlaku ketentuan dalam UU Hak Tanggungan.[4]Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan juga menegaskan bahwa sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrahct). Dengan kata lain, ketentuan ini memberikan kepastian hukum atas hak jaminan kebendaan kepada pemegang hak tanggungan yang tidak dapat dikesampingkan melalui sita jaminan (conservatoir beslag) karena kewenangan eksekusi atas objek jaminan tersebut terletak pada pemegang hak tanggungan.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) tidak dapat diletakkan terhadap agunan kredit yang berada di bawah penguasaan pihak lain (kreditur preferen). Hal ini karena secara prinsip bertentangan dengan asas droit de preference demi melindungi kepentingan pihak pemegang hak jaminan kebendaan yang beriktikad baik.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/PDT/1984.
Referensi:
[1] Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 397
[2] Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 397
[3] Frieda Husni Hasbullah. Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan (Jilid 2). Jakarta: IHC, 2009, hal. 17
[4] Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah