Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perdata

Bisakah Barang Agunan Kredit Diletakkan Sita Jaminan?

Bisakah Barang Agunan Kredit Diletakkan Sita Jaminan?
Bisakah Barang Agunan Kredit Diletakkan Sita Jaminan?

PERTANYAAN

Bisakah harta debitur yang dijadikan agunan kredit seperti tanah/rumah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh pengadilan?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bisakah Diletakkan Sita Jaminan atas Agunan Kredit? yang dibuat oleh Tb. A. Adhi R. Faiz, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 9 September 2011.

    Jaminan Kebendaan

    Kami mengasumsikan bahwa pertanyaan Anda terkait dengan peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap agunan yang dipegang oleh pihak lain. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai apakah bisa meletakan sita jaminan atas suatu barang yang telah dijadikan objek jaminan kebendaan oleh pihak lain, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai hukum jaminan.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    KUH Perdata mengatur mengenai jaminan dalam Pasal 1131 dan 1132 yang berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 1131 KUH Perdata

    Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

    Pasal 1132 KUH Perdata

    Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

    Selanjutnya, dalam Pasal 1133 KUH Perdata diatur bahwa terdapat hak untuk didahulukan di antara kreditur, hak tersebut timbul di antaranya kepada pemegang gadai dan hipotik yang umumnya dikenal sebagai suatu jaminan kebendaan. Dalam perkembangannya, jaminan kebendaan ini bertambah menjadi gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia, dan resi gudang.

    Baca juga: 5 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan

    Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

    Disarikan dari artikel Mengenal Jenis-Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata, menurut Sudikno Mertokusumo, sita jaminan adalah tindakan persiapan dari penggugat berupa permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Adapun, dasar hukum sita jaminan (conservatoir beslag) adalah Pasal 227 HIR ayat (1)/ Pasal 261 ayat (1) RBg.

    Menurut M. Yahya Harahap, pemberlakuan sita jaminan bertujuan untuk menjamin pembayaran utang debitur agar pelunasan utang yang dituntut oleh kreditur dapat terpenuhi.[1]

    Pengertian sita jaminan atau conservatoir beslag diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBg atau Pasal 720 Rv:

    • Menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut;
    • Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.[2]

    Bisakah Barang Agunan Diletakkan Sita Jaminan?

    Peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) kepada harta debitur yang telah dibebankan jaminan kebendaan kepada kreditur lain secara prinsip akan melanggar asas droit de preference sebagaimana diatur dalam Pasal 1133 KUH Perdata. Menurut Frieda Husni Hasbullah, droit de preference merupakan hak untuk didahulukan (preferent) dalam pemenuhan piutang di antara kreditur-kreditur lainnya.[3] Pemenuhan utang atas penjualan barang-barang tersebut akan diutamakan kepada pemegang jaminan kebendaan.

    Hal ini juga sesuai dengan kaidah hukum yang ditemukan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, salah satunya Putusan MA No. 394 K/PDT/1984 sebagai berikut:

    Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag.

    Kemudian, dalam konteks barang yang diagunkan itu berupa rumah atau tanah, maka berlaku ketentuan dalam UU Hak Tanggungan.[4]Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan juga menegaskan bahwa sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrahct). Dengan kata lain, ketentuan ini memberikan kepastian hukum atas hak jaminan kebendaan kepada pemegang hak tanggungan yang tidak dapat dikesampingkan melalui sita jaminan (conservatoir beslag) karena kewenangan eksekusi atas objek jaminan tersebut terletak pada pemegang hak tanggungan.

    Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) tidak dapat diletakkan terhadap agunan kredit yang berada di bawah penguasaan pihak lain (kreditur preferen). Hal ini karena secara prinsip bertentangan dengan asas droit de preference demi melindungi kepentingan pihak pemegang hak jaminan kebendaan yang beriktikad baik.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S.1941-44);
    3. Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg.) (S.1927-227);
    4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/PDT/1984.

    Referensi:

    1. Frieda Husni Hasbullah. Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan (Jilid 2). Jakarta: IHC, 2009;
    2. M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

    [1] Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 397

    [2] Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 397

    [3] Frieda Husni Hasbullah. Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan (Jilid 2). Jakarta: IHC, 2009, hal. 17

    [4] Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000