Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu kita pahami terlebih dahulu perbedaan mendasar antara hibah dan warisan, serta pengaturannya.
Dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dengan demikian, begitu akad hibah dilaksanakan dan objek hibah diserahkan, kepemilikan atas harta tersebut secara sah berpindah dari pemberi hibah kepada penerima hibah saat itu juga.
Sedangkan yang dimaksud dengan waris adalah perpindahan hak milik orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Pendapat lain menyatakan bahwa waris merupakan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal.[1] Peralihan hak atas warisan ini terjadi secara otomatis demi hukum pada saat pewaris meninggal dan pembagiannya berdasarkan ketentuan hukum waris Islam (faraidh).
Oleh karena itu, harta yang telah dihibahkan secara sah dan telah terjadi serah terima, tidak dapat menjadi harta warisan. Sebab pada saat pemberi hibah meninggal dunia, harta tersebut sudah bukan menjadi milik pewaris lagi. Sementara itu, harta warisan hanya mencakup harta benda yang secara sah masih dimiliki oleh seseorang pada saat ia meninggal dunia.
Meskipun pada dasarnya harta yang telah dihibahkan pewaris ketika masih hidup tidak dapat ditarik kembali, tetapi KHI memberikan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 212 yang berbunyi:
Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
Penarikan hibah sebagaimana dimaksud Pasal 212 KHI dimaksudkan agar orang tua yang memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan.[2] Namun, jika hibah sudah dilaksanakan dan harta telah dikuasai anak, untuk menarik kembali harta hibah tersebut harus dengan persetujuan anak atau putusan pengadilan. Jika tidak, maka orang tua dianggap merampas harta anak.[3]
Walaupun hibah adalah hak seseorang untuk memberikan hartanya saat hidup, KHI memberikan batasan untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak ahli waris di masa depan. Hal ini diatur dalam Pasal 210 ayat (1) KHI yang menyatakan:
Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa hibah dibatasi maksimal 1/3 dari total harta pemberi hibah. Tujuan pembatasan ini adalah untuk melindungi hak ahli waris dan menjaga keadilan dalam pembagian harta.[4] Jika hibah melebihi 1/3 dan merugikan ahli waris, maka kelebihan tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dikurangi nilainya melalui Pengadilan Agama oleh ahli waris yang merasa dirugikan.
Selain itu, Pasal 211 KHI secara spesifik mengatur bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
Pasal ini menjadi dasar hukum bagi ahli waris untuk meminta agar hibah yang diterima oleh salah satu anak dari orang tuanya saat masih hidup, diperhitungkan sebagai bagian dari jatah warisannya kelak. Tujuan Pasal 211 KHI adalah untuk mencegah ketidakadilan di mana satu anak mendapatkan bagian yang sangat besar melalui hibah, sementara anak-anak lain tidak mendapatkan bagian yang proporsional dari harta warisan.
Penarikan hibah orang tua kepada anaknya perlu memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Mazhab Imam Malik, Syafi’i dan Zhahir yaitu:[5]
- Harta yang diberikan sebagai hibah masih tetap menjadi milik anak.
- Hak untuk menggunakan atau membelanjakan harta tersebut tetap berada di tangan anak.
- Penarikan kembali hibah tidak berkaitan dengan kepentingan atau hak orang lain selain anak itu sendiri.
- Harta hibah tersebut tidak mengalami penambahan yang menyatu (tidak terpisah), seperti bertambah gemuk atau besar, dan diketahui bahwa penambahan itu merupakan hasil usaha.
Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya harta hibah yang diterima nenek Anda selama tidak melebihi 1/3 dari total harta pemberi hibah yaitu kakek Anda, tidak dapat ditarik kembali untuk dijadikan harta waris.
Khusus untuk harta hibah yang diberikan kakek Anda kepada ibu dan paman Anda selaku anak dari pewaris, maka dapat diperhitungkan sebagai jatah warisan paman dan ibu Anda.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Referensi:
- Mustamam dan Zulfan AZ. Analisis Yuridis tentang Pencabutan Hibah Orang Tua kepada Anak Kandungnya dalam Perspektif Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/ PA.Mdn). J. Huk. Kaidah, Vol. 20, No. 1, 2023;
- Syaikhu dan Ibnu Elmi A. S. Pelu. Epistemologi Hukum Waris Antara Tradisi Hukum Normatif dan Kultural. Yogyakarta: K-Media, 2018;
- Tiara Jelita Andalusianti Roozan et al. Analisis Yuridis Konsep Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). J. Ris. Rumpun Agama dan Filsafat, Vol. 4, No. 1, 2025.
[1] Syaikhu dan Ibnu Elmi A. S. Pelu. Epistemologi Hukum Waris Antara Tradisi Hukum Normatif dan Kultural. Yogyakarta: K-Media, 2018, hal. 7
[2] Mustamam dan Zulfan AZ. Analisis Yuridis tentang Pencabutan Hibah Orang Tua kepada Anak Kandungnya dalam Perspektif Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/ PA.Mdn). J. Huk. Kaidah, Vol. 20, No. 1, 2023, hal. 38
[3] Mustamam dan Zulfan AZ. Analisis Yuridis tentang Pencabutan Hibah Orang Tua kepada Anak Kandungnya dalam Perspektif Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/ PA.Mdn). J. Huk. Kaidah, Vol. 20, No. 1, 2023, hal. 41 – 42
[4] Tiara Jelita Andalusianti Roozan et al.Analisis Yuridis Konsep Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). J. Ris. Rumpun Agama dan Filsafat, Vol. 4, No. 1, 2025, hal. 484
[5] Mustamam dan Zulfan AZ. Analisis Yuridis tentang Pencabutan Hibah Orang Tua kepada Anak Kandungnya dalam Perspektif Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/ PA.Mdn). J. Huk. Kaidah, Vol. 20, No. 1, 2023, hal. 42