Bisakah Mencabut Laporan Jika Perkara Sudah Disidangkan?

PERTANYAAN

Apakah kita bisa mencabut laporan kasus penganiayaan ketika sudah sampai persidangan di pengadilan?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Januari 2023.

KLINIK TERKAIT

Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini

15 Jan, 2024

Bisakah Kuasa Mencabut Laporan di Polisi Tanpa Izin Korban?

06 Jul, 2022

Laporan Penganiayaan Dicabut, Bolehkah Polisi Menghentikan Pemeriksaan?

09 Sep, 2021

Prosedur Bila Polisi Tidak Menindaklanjuti Laporan Perkara

09 Mar, 2020

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pencabutan Laporan Berdasarkan Jenis Delik

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami sampaikan bahwa pada dasarnya pemrosesan tindak pidana tergantung pada jenis deliknya. Terdapat 2 jenis delik yang berhubungan dengan pemrosesan perkara pidana yaitu delik biasa dan delik aduan.

Delik Biasa

Delik biasa (gewone delic) adalah delik yang dapat dituntut atau diproses tanpa dibutuhkan adanya pengaduan.[1] Pada delik biasa, pelaksanaannya tidak digantungkan pada persetujuan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan, melainkan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk menentukan apakah dan sampai di manakah hukum pidana akan dilaksanakan dengan menggunakan kepentingan publik sebagai ukuran.[2] Perkara yang termasuk dalam kategori delik pada umumnya tidak dapat dihentikan meskipun para pihak telah memutuskan untuk berdamai.[3]

Untuk dapat menghentikan proses penyidikan pada delik biasa, maka harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[4] Sebelumnya, ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP lama yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berikut perbandingan aturannya:

Pasal 24 ayat (2) UU 20/2025

Pasal 109 ayat (2) KUHAP lama

Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena: tidak terdapat cukup alat bukti; peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; penyidikan dihentikan demi hukum; terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tersangka atas perkara yang sama; kedaluwarsa; tersangka meninggal dunia; ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan; tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif; tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu sebesar Rp10 juta;[5] atau tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV, yaitu sebesar Rp200 juta[6] atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu sebesar Rp50 juta.[7]

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Delik Aduan

Delik aduan (klackt delic) adalah delik yang hanya dapat diproses apabila aduan dari pihak yang dirugikan.[8] Menurut E. Utrecht dalam buku Hukum Pidana II sebagaimana dikutip dalam artikel Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan Beserta Contohnya,dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban.

Berbeda dengan delik biasa dimana korban atau pihak yang dirugikan tidak dapat menarik kembali laporannya, dalam delik aduan korban atau pihak yang dirugikan dapat menarik kembali aduannya. Lantas, kapan delik aduan bisa dicabut? Hal ini diatur di dalam Pasal 30 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[9] Sebagai perbandingan, kami juga akan menyajikan aturan dalam Pasal 75 KUHP yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai berikut.

Pasal 30 UU 1/2023	Pasal 75 KUHP
Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 bulan terhitung sejak pengaduan diajukan. Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.	Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Pencabutan Laporan Penganiayaan di Persidangan

Berdasarkan keterangan yang Anda sampaikan, tindak pidana yang dimaksud adalah penganiayaan. Soal penganiayaan diatur dalam ketentuan Pasal 466 UU 1/2023 yang sebelumnya pernah diatur di dalam Pasal 351 KUHP lama. Berikut perbandingannya:

Pasal 466 UU 1/2023

Pasal 351 KUHP

Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu sebesar Rp50 juta.[10] Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[11] Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pada pasal di atas, tidak ada ketentuan yang mensyaratkan bahwa harus ada aduan dari korban terlebih dahulu agar perkaranya dapat diperiksa secara hukum. Oleh karena itu, ketentuan pada pasal di atas merupakan jenis delik biasa yang penuntutannya karena jabatan dan penindaknya adalah petugas kepolisian. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. pada artikel Laporan Penganiayaan Dicabut, Bolehkah Polisi Menghentikan Pemeriksaan?

Namun demikian, perlu diingat bahwa dalam dalam rezim hukum acara pidana pasca berlakunya UU 20/2025, terdapat peraturan tentang keadilan restoratif atau restorative justice. Jadi bisa saja korban dan pelaku penganiayaan menyelesaikan perkara pidananya melalui mekanisme restorative justice.

Menurut Pasal 1 angka 21 UU 20/2025, keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.

Mekanisme keadilan restoratif ini dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa:[12]

1. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
2. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
4. ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban;
5. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban; atua
6. membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Kemudian, mekanisme keadilan restoratif dilaksanakan pada tahap:[13]

1. penyelidikan;
2. penyidikan;
3. penuntutan; dan
4. pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pemulihan keadaan dalam mekanisme keadilan restoratif harus dituangkan dalam kesepakatan dan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari.[14]Setelah seluruh kesepakatan dipenuhi, pencabutan laporan atau pengaduan dapat dilakukan.[15] Kemudian, setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan.[16]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa laporan terhadap kasus penganiayaan dapat dicabut sepanjang walaupun itu sudah masuk persidangan di pengadilan. Dengan ketentuan bahwa penyelesaian perkara tersebut dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif dan kesepakatan antara para pihak telah terlaksana.

Walaupun demikian, tetap harus memperhatikan syarat-syarat berikut agar suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, yaitu:[17]

1. tindak pidana diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III, yaitu sebesar Rp50 juta[18] atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun;
2. tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau
3. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

Oleh karena itu, selama penganiayaan yang dilakukan tidak mengakibatkan kematian, atau bukan penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun ke atas, maka meskipun laporan tersebut masuk tahap persidangan di pengadilan, bisa dicabut melalui mekanisme keadilan restoratif.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Referensi:

Hanafi Amrani. Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2 (2018).

[1] Hanafi Amrani, Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2 (2018), hal. 354

[2] Hanafi Amrani, Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2 (2018), hal. 349-350

[3] Hanafi Amrani, Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2 (2018), hal. 354

[4] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)

[5] Pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023)

[6] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023

[7] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023

[8] Hanafi Amrani, Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2 (2018), hal. 354

[9] Pasal 624 UU 1/2023

[10] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023

[11] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, denda dikali 1.000

[12] Pasal 79 ayat (1) UU 20/2025

[13] Pasal 79 ayat (8) UU 20/2025

[14] Pasal 79 ayat (2) dan (3) UU 20/2025

[15] Pasal 79 ayat (4) UU 20/2025

[16] Pasal 79 ayat (5) UU 20/2025

[17] Pasal 80 ayat (1) UU 20/2025

[18] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023