Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Menggugat Di Luar Tempat Penyelesaian Perkara yang Diperjanjikan yang dibuat oleh Alfin Sulaiman, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 8 Januari 2015.
Pada dasarnya pilihan forum dalam perjanjian merupakan bentuk dari kebebasan berkontrak para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata sebagai berikut:
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Asas kebebasan berkontrak yang menjadi inti dari pasal tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk membuat suatu perjanjian dan menentukan klausul apa yang akan disepakati oleh para pihak di dalamnya. Termasuk menentukan forum tempat di mana para pihak akan menyelesaikan perselisihan.
Baca juga: Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata
Dalam hal adanya perselisihan, penggugat harus memperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Dalam praktiknya, surat gugatan secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif. Ini sangat penting karena bila surat gugatan tidak sesuai dengan kompetensi relatif, maka gugatan berisiko dinyatakan tidak dapat diterima.
Hal tersebut dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 51–52) sebagai berikut:
Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif, maka gugatan mengandung cacat formil karena diajukan ke pengadilan yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang. Konsekuensinya, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadili.
Berkenaan dengan kompetensi relatif pengadilan negeri, ketentuannya dapat ditemukan dalam Pasal 118 HIR sebagai berikut :
Pasal 118 ayat (1) HIR
Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harusdimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau olehwakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapatergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggalsebetulnya.
Pasal 118 ayat (4) HIR
Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat,jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalamdaerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.
Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan mengenai dimana gugatan dapat diajukan, yaitu secara umum gugatan diajukan ke pengadilan negeri domisili tergugat. Tetapi apabila ada forum pilihan dalam perjanjian, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang dipilih para pihak.
Walaupun dalam Pasal 118 ayat (4) HIR menggunakan kata “dapat”, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2815 K/Pdt/2009 (hal. 17) tanggal 18 Maret 2010 menegaskan bahwa pasal tersebut pada hakikatnya harus ditafsirkan secara imperatif bersama Pasal 1338 KUH Perdata, dengan pertimbangan sebagai berikut :
Bahwa walaupun Pasal 118 ayat (4) HIR tersebut menggunakan kata-kata "dapat", sehingga dapat ditafsirkan tidak imperatif, namun kalau kita kembali kepada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung ketentuan tersebut adalah bersifat khusus, sehingga Pasal 118 ayat (4) diperkuat oleh Pasal 1338 KUHPerdata harus ditafsirkan sebagai imperatif sifatnya.
Oleh karena itu, meskipun tergugat berdomisili di Bandung, jika akta kerja sama notariil Anda telah menentukan bahwa forum penyelesaian sengketa adalah Pengadilan Negeri (“PN”) Bogor, gugatan seharusnya diajukan ke PN Bogor sesuai dengan perjanjian. Mengajukan gugatan ke PN Bandung akan membuka peluang bagi tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif dan berakibat gugatan dinyatakan tidak diterima.
Sehubungan dengan itu, gugatan rekan-rekan Anda yang ingin menggugat bersama, menurut hemat kami, juga tidak dapat digabung karena masing-masing akta mencantumkan tempat pilihan penyelesaian sengketa yang berbeda-beda, mulai dari Jakarta, Bandung, Tangerang, hingga Bekasi. Hal tersebut bertentangan dengan kompetensi relatif yang ditentukan dalam akta masing-masing. Sehingga solusi yang sah secara hukum adalah setiap penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai forum pilihan yang tercantum dalam perjanjiannya masing-masing.
Dengan demikian, forum pilihan dalam perjanjian atau akta notariil bersifat mengikat dan wajib dihormati. Menggugat di luar forum tersebut berisiko gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga setiap penggugat harus menempuh gugatan sesuai forum yang tercantum dalam perjanjian masing-masing.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S.1941-44).
Putusan:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2815 K/PDT/2009.
Referensi:
M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.