Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Keluarga

Bisakah Mengubah Status Perkawinan di KTP Tanpa Akta Perceraian?

Bisakah Mengubah Status Perkawinan di KTP Tanpa Akta Perceraian?
Bisakah Mengubah Status Perkawinan di KTP Tanpa Akta Perceraian?

PERTANYAAN

Saya menikah secara agama kristen lalu bercerai tanpa dokumen resmi karena gereja tidak mengakui perceraian. Pernikahan tersebut dicatatkan oleh orang tua saya dalam sistem kependudukan. Meski sudah bercerai, saat ini status KTP saya masih tertulis menikah. Padahal, saya hendak menikah lagi dan hal tersebut menghambat proses pernikahan baru saya. Karena saya bercerai dengan mantan istri dalam kondisi yang tidak baik, kira-kira apakah mungkin saya mengubah status pernikahan di KTP sebelumnya tanpa melibatkan mantan istri saya untuk mengurus proses perceraian?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh NAYARA Advocacy dan pertama kali dipublikasikan pada 27 Juni 2016.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Cara Mengubah Data Kependudukan Dari Menikah Menjadi Lajang Pada KTP-el

    Sebelum menjawab bagaimana mengubah staus perkawinan dalam kartu tanda penduduk (“KTP”). Perlu diketahui sebelumnya bahwa KTP elektronik (“KTP-el”) adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil (“Disdukcapil”) kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil.[1]

    KTP memuat informasi kependudukan seseorang seperti nama, tempat tanggal lahir, termasuk status perkawinan seseorang. Penerbitan KTP-el khusunya bagi warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan melampirkan kartu keluarga (“KK”).[2]

    Selanjutnya, karena yang Anda tanyakan berkaitan dengan status perkawinan pada KTP, maka kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pencatatan sipil sebagai pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Disdukcapil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil.[3] Salah satu pelayanan pencatatan sipil yang dimaksud yaitu perkawinan dan perceraian.[4]

    Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa peristiwa penting merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang, termasuk perceraian yang Anda tanyakan.

    Selanjutnya, berkaitan dengan pertanyaan Anda yang ingin mengubah status perkawinan karena perceraian yang Anda alami, perlu diketahui bahwa status perkawinan Anda yang semula “menikah”, akan berubah menjadi “cerai hidup” atau “cerai mati”. Untuk mengubah status perkawinan tersebut, Anda harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:[5]

    1. KK;
    2. KTP-el lama;
    3. kartu izin tinggal tetap; dan
    4. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

    Persyaratan keempat berupa surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting inilah yang menurut asumsi kami belum dapat Anda penuhi untuk mengubah status perkawinan dalam KTP Anda. Hal ini tentunya karena Anda belum memiliki surat keterangan atau bukti resmi yang menunjukkan perubahan peristiwa penting berupa perceraian dengan istri Anda.

    Lebih lanjut, dalam pertanyaan, Anda juga menyebutkan bahwa perkawinan yang Anda lakukan di gereja dicatat dan didaftarkan secara sah kepada negara, namun kendati demikian orang tua Anda yang kemudian mengurus mengenai pencatatan pernikahan tersebut.

    Terkait hal ini, karena Anda sudah melakukan perceraian, maka sebaiknya Anda mengurus perceraian tersebut secara resmi melalui proses pengadilan. Setelah melalui proses persidangan cerai secara resmi, selanjutnya dapat dilaporkan pencatatan perceraian sesuai wilayah domisili dengan memenuhi persyaratan:[6]

    1. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    2. kutipan akta perkawinan;
    3. KK; dan
    4. KTP-el.

    Setelah memenuhi prosedur tersebut, Anda akan mendapatkan kutipan akta perceraian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai syarat penerbitan KTP-el baru. Akta cerai ini merupakan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa penting.

    Barulah setelah melalui proses yang sudah disebutkan di atas, Anda dapat mengajukan perubahan status Anda pada KTP yang semula “kawin” menjadi “cerai hidup”. Tidak lupa, Anda juga sebagai pemilik wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (8) UU 24/2013 berikut.

    Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

    Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengubah status perkawinan pada KTP Anda tetap dibutuhkan akta cerai sebagai bukti atau keterangan peristiwa penting. Untuk mendapatkan akta cerai tersebut, tentunya Anda harus melewati serangkaian proses perceraian secara resmi melalui persidangan. Dalam hal ini, mau tidak mau Anda harus melibatkan mantan istri Anda untuk mengurus perceraian tersebut agar tidak terjadi kendala administrasi lainnya di masa mendatang seperti dalam hal Anda atau mantan istri Anda hendak melakukan perkawinan lagi.

    Baca juga: Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
    2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
    3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

    [2] Pasal 15 Perpres 96/2018

    [3] Pasal 1 angka 2 Perpres 96/2018

    [4] Pasal 31 huruf c dan e Perpres 96/2018

    [5] Pasal 19 Perpres 96/2018

    [6] Pasal 42 Perpres 96/2018

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000