Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Sebelumnya perlu Anda ketahui terlebih dahulu mengenai dasar hukum tentang masa pelindungan merek dan alasan mengapa ada pembatasan masa pelindungan dan masa perpanjangan pelindungan merek.
Kepastian hukum atas perlindungan merek haruslah diatur, termasuk masa berlaku merek yang sudah terdaftar. Hal ini penting untuk memastikan merek barang dan/atau jasa tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsi merek yakni secara garis besar melindungi pelaku usaha termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (“UMKM”).
Selain itu, keberadaan UU MIG seharusnya menumbuhkembangkan UMKM dalam lingkup perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan,[1] sementara tanggal penerimaan adalah sejak tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.[2] Sementara persyaratan minimum yang dimaksud adalah formulir permohonan yang telah diisi lengkap, label merek, dan bukti pembayaran biaya.[3]
Kemudian terkait perpanjangan pendaftaran merek, pemilik merek diberi kesempatan untuk melakukan perpanjangan pelindungan mereknya sampai 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan merek terdaftar dengan dikenai biaya.[4]
Namun demikian, perpanjangan masih dapat dilakukan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu pelindungan merek terdaftar dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan hak atas mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran merek.[5]
Merujuk dari F.A.Q Ditjen Kekayaan Intelektual, syarat perpanjangan pelindungan merek yang pemohon perlu persiapkan adalah:
- Etiket/label merek;
- Sertifikat merek;
- Surat kuasa konsultan kekayaan intelektual bermeterai (jika menggunakan Konsultan);
- Surat pernyataan penggunaan merek;
- Surat pernyataan tidak menggunakan kelas barang/jasa (untuk multi kelas);
- Surat rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli).
Adapun biaya perpanjangan pelindungan merek untuk umum Rp2,25 juta/kelas dan untuk UMKM sebesar Rp1 juta/kelas.
Selanjutnya, permohonan perpanjangan disetujui jika pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:[6]
- merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut; dan
- barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.
Menjawab pertanyaan Anda, bisakah orang lain menggunakan merek yang sama dan mendaftarkannya apabila sudah habis masa perpanjangan perlindungan dan yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan? Kami berpendapat, karena masa perlindungan telah berakhir maka orang lain dapat mendaftarkan tanpa harus ada izin atau persetujuan dari pemilik merek sebelumnya.
Sebagai tambahan informasi, merek terdaftar juga dapat diajukan penghapusan sebagaimana Pasal 74 ayat (1) UU MIG terdaftar tersebut dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
Terkait dengan Pasal 74 ayat (1) UU MIG sampai artikel ini diterbitkan sementara diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara: 144/PUU-XXI/2023.
Untuk lebih lanjut agar dapat mendapatkan informasi yang lebih lengkap, saudara dapat menghubungi Konsultan Kekayaan Intelektual.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Referensi:
- F.A.Q Ditjen Kekayaan Intelektual, yang diakses pada 13 Mei 2024, pukul 13.00 WIB;
- Judicial Review Nomor Perkara 144/PUU-XXI/2023, yang diakses pada 13 Mei 2024, pukul 13.30 WIB.
[2] Pasal 1 angka 16 UU MIG
[4] Pasal 35 ayat (3) UU MIG
[5] Pasal 35 ayat (4) UU MIG