Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Bisakah Prajurit TNI Diadili di Peradilan Umum?

Bisakah Prajurit TNI Diadili di Peradilan Umum?
Bisakah Prajurit TNI Diadili di Peradilan Umum?

PERTANYAAN

Atas peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivitas HAM Andrie Yunus, Polda Metro Jaya merilis setidaknya 2 pelaku yang teridentifikasi berinisial BHC dan MAK. Kemudian, Polisi Militer (Danpuspom) TNI juga menyebut 4 pelaku merupakan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS). Saya membaca, dalam penanganan perkara ini harus menggunakan mekanisme koneksitas. Bagaimana mekanisme koneksitas itu? Apakah prajurit TNI yang terlibat bisa diadili melalui peradilan umum?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Peradilan Bagi Prajurit TNI

    Mengenai hukum peristiwa penyiraman air keras yang Anda sebutkan dalam pertanyaan, dapat Anda baca penjelasannya dalam artikel Jerat Hukum Pelaku Penyiraman Air Keras.

    Kemudian, perlu diketahui bahwa baik peradilan umum maupun peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Kekuasaan kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

    Berkaitan dengan badan peradilan yang berwenang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) ketentuannya dapat ditemukan dalam Pasal 65 ayat (2) dan (3) UU TNI, sebagai berikut:

    1. Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.
    2. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

    Sebagai informasi, ketentuan di atas juga diatur dalam Pasal 3 ayat (4) TAP MPR VII/MPR/2000.

    Namun, dalam membaca ketentuan di atas, harus melihat ketentuan peralihan dalam Pasal 74 UU TNI, yang berbunyi:

    1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.
    2. Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

    Artinya, ketentuan Pasal 65 UU TNI baru berlaku jika terdapat undang-undang peradilan militer yang baru. Namun, sampai saat artikel ini diterbitkan, undang-undang peradilan militer masih mengacu pada UU Peradilan Militer yang berlaku sejak tahun 1997.

    Sebagaimana diterangkan dalam artikel Peluang Peradilan Umum Mengadili Pelaku Tindak Pidana dari Kalangan Militer bahwa selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dapat direalisasikan pembentukannya, maka militer yang melakukan tindak pidana umum akan tetap tunduk pada yurisdiksi peradilan militer sesuai dengan UU Peradilan Militer. Hal ini berarti bahwa yurisdiksi peradilan terhadap militer pelaku tindak pidana umum masih akan dijalankan oleh peradilan militer hingga terbentuknya undang-undang peradilan militer baru.

    Adapun, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Peradilan Militer, peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit.

    Peradilan Koneksitas

    Walaupun demikian, jika dalam kasus yang Anda paparkan terdapat subjek sipil terlibat sebagai pelaku tindak pidana di samping subjek militer, maka dapat digunakan mekanisme peradilan koneksitas.

    Andi Hamzah, dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia (hal. 214) menyatakan bahwa peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer. Atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer.

    Selain itu, J.C.T. Simorangkir sebagaimana dikutip oleh Lusia Sulastri dalam bukunya Buku Ajar Hukum Acara Pidana (hal. 187) mengemukakan bahwa peradilan koneksitas merujuk pada situasi di mana individu-individu yang seharusnya berada di bawah yurisdiksi berbeda terlibat dalam satu perkara bersama-sama.

    Tujuan dari peradilan koneksitas atau kejahatan koneksitas ini adalah untuk mewujudkan sistem peradilan yang efisien, tidak berlarut-larut dan menjamin kesatuan penilaian hukum. Tanpa mekanisme koneksitas, perkara yang sama berpotensi diperiksa oleh dua pengadilan yang berbeda dan menghasilkan putusan yang tidak konsisten.[1]

    Ketentuan mengenai peradilan koneksitas dapat ditemukan dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

    Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

    Aturan mengenai peradilan koneksitas lebih lanjut dapat ditemukan dalam Pasal 170 s.d Pasal 172 UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[2] Secara historis, ketentuan ini pernah diatur di dalam Pasal 89 s.d Pasal 94 KUHAP lama yang saat ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[3]

    Adapun, berkaitan dengan perbedaannya antara aturan koneksitas dalam KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP baru dapat Anda baca dalam artikel Quo Vadis Peradilan Koneksitas dalam KUHAP Baru.

    Adapun bunyi Pasal 170 UU 20/2025 dan Pasal 89 KUHAP lama (yang sudah tidak berlaku) adalah sebagai berikut:

    Pasal 89 KUHAP lama

    Pasal 170 UU 20/2025

    (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

    (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang berdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana;

    (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

    (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

    (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

    (3) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama penyidik dan polisi militer TNI di bawah koordinasi penuntut umum dan oditur militer.

    (4) Penyidik dan polisi militer TNI dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak penyidikan selesai dilakukan harus melaporkan penyidikan perkara koneksitas kepada penuntut umum dan oditur militer.

    (5) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

    Dalam menetapkan pengadilan mana yang berwenang mengadili tindak pidana, maka dilakukan koordinasi antara penuntut umum dengan oditur militer atas dasar hasil penyidikan.[4]

    Penetapan pengadilan yang berwenang tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh penuntut umum dan oditur militer.[5] Kemudian, salinan berita acaranya disampaikan kepada jaksa tinggi bidang pidana militer dan oditur militer tinggi.[6]

    Melihat ketentuan di atas, pada dasarnya pelaku tindak pidana yang merupakan prajurit TNI dimungkinkan untuk diadili melalui peradilan umum melalui mekanisme peradilan koneksitas. Selama dalam kasus tersebut titik berat kerugiannya tidak terletak pada kepentingan militer.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
    4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
    5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
    6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
    7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

    Referensi:

    1. Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019;
    2. Lusia Sulastri. Buku Ajar Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021;
    3. Pardamean Harahap dan Sidi Ahyar Wiraguna. Hukum Acara Pidana. Purwokerto: Revormasi, 2026.

    [1] Pardamean Harahap dan Sidi Ahyar Wiraguna. Hukum Acara Pidana. Purwokerto: Revormasi, 2026, hal. 101

    [2] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)

    [3] Pasal 362 UU 20/2025

    [4] Pasal 171 ayat (1) UU 20/2025

    [5] Pasal 171 ayat (2) UU 20/2025

    [6] Pasal 171 ayat (3) UU 20/2025

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000