Menyoal Mekanisme Peradilan Umum atau Militer Dalam Kasus Pembunuhan Warga Aceh
Sejatinya, perkara yang melibatkan subjek hukum sipil dan militer secara bersama sudah diatur dalam ...
Perlu Komitmen Kuat Pemerintah-DPR Merevisi UU Peradilan Militer
Kajian mendalam terlebih dulu sebelum merevisi UU Peradilan Militer.
Mengurai Sengkarut Penanganan Perkara Koneksitas
KUHAP sudah mengatur secara gamblang perkara yang melibatkan subjek hukum sipil dan militer secara b...
Melihat Kasus Kabasarnas dari Perkara Ginandjar Kartasasmita
Polemik tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana khususnya kasus...
Polemik Penanganan Kasus Korupsi Basarnas, Peradilan Umum atau Militer?
UU Peradilan Militer sudah mengatur pembentukan tim koneksitas terlebih dahulu sepanjang ditemukan p...
Imparsial: Penanganan Kasus korupsi di Basarnas Harus Mengacu UU Tipikor dan UU KPK
Selanjutnya, Presiden Jokowi segera mengajukan naskah revisi UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan M...
Ragam Usulan Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Mulai dari tujuan dan pedoman pemidanaan, hingga sanksi pidana tambahan berupa pemecatan sampai penu...
Jadi Instrumen Impunitas, Koalisi Desak Revisi UU Peradilan Milter
Revisi UU Peradilan Militer mandek sejak 2004 sampai sekarang. Sementara UU TNI memandatkan prajurit...