Blacklist dalam Pengadaan Barang/Jasa dan Cara Pemulihannya

PERTANYAAN

Pengusaha yang mau mengikuti proses tender/PBJ pemerintah, bisa masuk daftar hitam karena alasan apa saja? Dan apakah daftar hitam (blacklist) itu bisa dicabut?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 1 angka 49 Perpres 46/2025, mendefinisikan sanksi daftar hitam sebagai berikut:

KLINIK TERKAIT

Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

10 Jul, 2025

Bisakah Kuasa Direksi Tanda Tangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa?

27 Feb, 2025

Ketentuan Perusahaan Asing Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa

03 Agt, 2023

Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Barang/Jasa oleh Swasta

12 Okt, 2021

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian, blacklist atau sanksi daftar hitam merupakan pembatasan partisipasi dalam pengadaan barang/jasa selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan secara tegas dalam keputusan pemberian sanksi.

Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam harus memuat masa berlaku sanksi daftar hitam sebagaimana termaktub dalam Lampiran II Peraturan LKPP 4/2021.

Perbuatan yang Dikenai Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa

Butir 3.1 Lampiran II Peraturan LKPP 4/2021 mengatur terkait ruang lingkup pengenaan daftar hitam. Peserta pemilihan/penyedia, baik secara individu maupun yang tergabung dalam suatu konsorsium, kerja sama operasi, kemitraan, atau bentuk kerja sama lainnya, dikenakan sanksi daftar hitam apabila terbukti melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
2. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
3. peserta pemilihan terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme (KKN) dalam pemilihan penyedia;
4. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima pejabat pengadaan/pokja pemilihan/agen pengadaan;
5. peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
6. pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak;
7. penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen (“PPK”) yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa; atau
8. penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, Butir 3.4 Lampiran II Peraturan LKPP 4/2021 menjelaskan bahwa dalam hal sanksi daftar hitam dikenakan terhadap kantor pusat suatu perusahaan, sanksi tersebut berlaku pula terhadap seluruh kantor cabang atau perwakilan perusahaan di berbagai wilayah karena dianggap sebagai bagian integral dari entitas hukum yang sama. Sebaliknya, apabila sanksi dijatuhkan kepada kantor cabang atau perwakilan perusahaan, akibat hukumnya juga berlaku terhadap kantor pusat serta seluruh kantor cabang atau perwakilan lainnya.

Namun, dalam konteks hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan, sanksi daftar hitam tidak berlaku secara otomatis antar entitas, mengingat keduanya merupakan subjek hukum yang berbeda secara kelembagaan dan administratif.[1] Oleh karena itu, sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan induk tidak serta-merta berlaku bagi anak perusahaannya, begitu pula sebaliknya, kecuali terdapat bukti yang menunjukkan keterlibatan langsung dalam pelanggaran yang sama.

Keberatan, Penundaan, dan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam

Ketentuan terkait keberatan, penundaan, serta pembatalan sanksi daftar hitam dapat diatur dalam Lampiran II Peraturan LKPP 4/2021.

Dalam hal peserta pemilihan/penyedia merasa dirugikan atau tidak sependapat dengan usulan penetapan sanksi daftar hitam, peserta pemilihan/penyedia memiliki hak untuk menyampaikan keberatan secara tertulis kepada pengguna anggaran (“PA”), kuasa pengguna anggaran (“KPA”), atau instansi terkait di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, dengan menyampaikan tembusan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (“APIP”).[2]

Keberatan tersebut wajib diajukan paling lambat dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan surat usulan penetapan sanksi, dan harus disertai bukti-bukti pendukung yang sah dan relevan guna memperkuat alasan keberatan. Apabila keberatan disampaikan setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi atas usulan penetapan sanksi daftar hitam, maka keberatan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak akan diproses lebih lanjut, sehingga penetapan sanksi tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.[3]

Selanjutnya, APIP akan menindaklanjuti keberatan tersebut dengan melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi untuk menentukan apakan peserta/penyedia layak diberikan sanksi daftar hitam atau tidak.[4]

Berbeda dengan keberatan yang dilakukan tanpa didasarkan atas putusan pengadilan, penundaan serta pembatalan sanksi daftar hitam harus berdasarkan pada putusan pengadilan. Penundaan sanksi daftar hitam dapat dilakukan apabila terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan penundaan terhadap surat keputusan penetapan sanksi tersebut. Berdasarkan putusan pengadilan, PA/KPA atau instansi terkait wajib menerbitkan surat keputusan penundaan sanksi daftar hitam paling lambat 5 hari kerja sejak putusan diterima dan menyampaikan salinannya kepada peserta pemilihan atau penyedia pada hari yang sama dengan tanggal penetapannya.[5]

Selama masa penundaan berlangsung, surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam tidak berlaku. Apabila kemudian terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam batal, instansi terkait wajib menerbitkan surat keputusan pembatalan sanksi.[6]

Namun, jika putusan pengadilan menyatakan sanksi tersebut sah, instansi menerbitkan surat keputusan perubahan untuk menyesuaikan masa berlaku sanksi dengan cara mengurangi total masa sanksi dengan masa yang telah dijalani sebelumnya. Selanjutnya, penyesuaian masa berlaku tersebut wajib ditayangkan kembali dalam daftar hitam nasional melalui portal pengadaan nasional, sesuai dengan perubahan yang telah ditetapkan.[7]

Pembatalan sanksi daftar hitam juga serupa dengan penundaan sanksi daftar hitam karena hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal terdapat putusan pengadilan menetapkan pembatalan sanksi daftar hitam, PA/KPA atau instansi berwenang pada kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah wajib menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan sanksi daftar hitam paling lambat dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal diterimanya salinan resmi putusan pengadilan.[8]

Surat keputusan pembatalan sanksi daftar hitam tersebut bersifat final dalam konteks administratif, dan menjadi dasar hukum yang sah untuk menghapus nama peserta dari daftar hitam nasional. Selanjutnya, surat keputusan itu wajib disampaikan secara resmi kepada pihak yang sebelumnya dikenai sanksi, serta kepada PPK, pokja pemilihan, atau pejabat pengadaan terkait pada hari yang sama dengan tanggal penetapan keputusan pembatalan.[9]

Contoh Putusan

Salah satu contoh putusan terkait pengenaan sanksi daftar hitam adalah Putusan PTUN Jakarta No. 159/G/2020/PTUN.JKT. Penggugat menggugat Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik (“BPS”) yang menetapkan sanksi daftar hitam terhadap perusahaannya (hal. 2).

Penggugat merasa dirugikan secara ekonomi dan administratif akibat tidak dapat lagi mengikuti lelang pengadaan pemerintah (hal. 6). Penggugat mendalilkan bahwa keputusan tersebut cacat prosedur, tidak didahului pemeriksaan oleh APIP, bertentangan dengan addendum kontrak yang menyebut pembiayaan menggunakan anggaran tahun 2020, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, keterbukaan, dan proporsionalitas (hal. 6 – 11).

Namun, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menilai bahwa keputusan BPS telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang sah, yaitu konkrit, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Majelis berpendapat bahwa proses administratif seperti usulan sanksi dari PPK, permintaan rekomendasi APIP, dan penerbitan keputusan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun penggugat mengalami kerugian, hal tersebut tidak membatalkan keabsahan keputusan yang secara hukum dinilai sah. Oleh karena itu, majelis memutuskan untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp274.000,00 (hal. 51 – 54).

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Putusan:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

[1] Lihat Butir 3.4 huruf c dan d Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Peraturan LKPP 4/2021”)

[2] Butir 4.3.3 huruf a Lampiran II Peraturan LKPP 4/2021

[3] Butir 4.3.3 huruf b dan c Lampiran II Peraturan LKPP 4/2021

[4] Butir 4.3.5 Lampiran II Peraturan LKPP 4/2021

[5] Butir 5.1 huruf a, b, c Lampiran Peraturan LKPP 4/2021

[6] Butir 5.1 huruf d, e Lampiran Peraturan LKPP 4/2021

[7] Butir 5.1 huruf f Lampiran Peraturan LKPP 4/2021

[8] Butir 5.2 huruf a, b Lampiran Peraturan LKPP 4/2021

[9] Butir 5.1 huruf c Lampiran Peraturan LKPP 4/2021