Bolehkah Bank Syariah Mengadakan Undian Berhadiah?

PERTANYAAN

Saya dengar beberapa bank syariah ada yang mengadakan undian untuk nasabahnya. Bukankah undian sifatnya untung-untungan? Apakah tidak bertentangan dengan syariah/hukum Islam?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Ainunnisa Rezky Asokawati, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 29 Maret 2021.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Dasar Hukum Undian Berhadiah

Pertama-tama, sebelum lebih jauh membahas boleh atau tidaknya bank syariah mengadakan undian berhadiah, kami akan menerangkan terlebih dahulu mengenai undian berhadiah dan dasar hukumnya.

Indonesia pada dasarnya memiliki aturan khusus mengenai undian yang terdapat dalam UU 22/1954 tentang undian. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU 22/1954, yang dimaksud dengan undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.

Selain itu, terdapat juga peraturan turunannya, yaitu Permensos 3/2024 tentang penyelenggaraan undian gratis berhadiah (“UGB”). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permensos 3/2024, UGB adalah tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara undi atau cara lain.

Bagi setiap penyelenggaraan UGB harus memenuhi unsur:[1]

1. penyelenggara;
2. produk barang/jasa yang dipromosikan;
3. hadiah sudah tersedia yang terbatas dan telah ditetapkan;
4. hadiah bukan makhluk hidup, barang bekas, dan barang yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. peserta UGB tidak terbatas;
6. jangka waktu terbatas; dan
7. bersifat undian tidak mengandung unsur perjudian.

Kami asumsikan bahwa yang Anda maksud dengan undian dalam pertanyaan adalah undian yang memenuhi unsur penyelenggaraan UGB dan tidak mengandung unsur perjudian.

Bank Syariah dan Prinsipnya

Selanjutnya, kami akan menerangkan mengenai bank syariah, yang merupakan penyelenggara undian pada kasus Anda. Definisi perbankan syariah dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 15 angka 1 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU Perbankan Syariah, sebagai berikut:

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Dilihat dari definisinya, perbankan syariah menyangkut juga bank syariah, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lain berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perekonomian rakyat syariah.[2]

Berdasarkan definisi bank syariah di atas, kegiatan usaha bank syariah dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 2 UU Perbankan Syariah, yang berbunyi:

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi,[3] dan prinsip kehati-hatian.[4]

Adapun kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:[5]

1. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah);
2. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
3. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
4. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
5. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Undian Pada Bank Syariah

Kemudian, perihal undian dan hadiah undian yang dilakukan oleh bank syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (“DSN-MUI”) telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI 86/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah (“LKS”). Adapun yang dimaksud dengan LKS adalah lembaga yang melakukan pengumpulan dana berupa tabungan, giro, dan deposito dengan akad wadiah dan mudharabah.[6] Fatwa ini mengatur mengenai hadiah yang dapat diberikan oleh LKS, seperti ketentuan hukum tentang hadiah dan cara penentuan penerima hadiah.

Undian atau qur’ah didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan dalam menentukan pihak yang berhak untuk mendapatkan sesuatu berupa hadiah yang dilakukan tanpa adanya unsur keberpihakan dan di luar jangkauan melalui media tertentu.[7] Undian di dalam Al-Qur’an disebutkan dalam Surat As-Saffat ayat 139-141 yang artinya berbunyi:

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul; Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan; Kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.

Menurut Ainunnisa Rezky Asokawati (penulis sebelumnya), berdasarkan definisi dan dasar hukum di atas, secara umum tidak ada dasar yang melarang dilakukannya undian dalam Islam. Sebab undian sebagaimana definisi dari Fatwa DSN-MUI hanya merupakan suatu cara yang netral untuk mendapatkan “pemenang” atau dalam hal ini orang yang berhak menerima hadiah. Sehingga pada dasarnya, undian tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini juga ditegaskan dalam Bagian Keempat Fatwa DSN 86/2012 bahwa pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (qur'ah).

Oleh karena undian sebagaimana yang ditanyakan dilakukan oleh bank syariah, tentunya pelaksanaan dari undian ini harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah dan tidak boleh melanggar hukum Islam maupun hukum positif, termasuk Fatwa DSN-MUI 86/2012.

Terkait ketentuan mengenai hadiah, Bagian Ketiga angka 4 Fatwa DSN-MUI 86/2012 mengatur di antaranya bank syariah harus memiliki sendiri hadiah tersebut dan bukan milik nasabah, yang berarti bukan berasal dari hasil penempatan dana dari nasabah atau iuran dari nasabah. Hadiah juga harus berupa barang/jasa dan bukan uang, halal, dan apabila hal ini berkaitan dengan akad wadi’ah, maka hadiah diberikan sebelum terjadinya akad.[8]

Mengundi nasib memang merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bagian Ketiga Fatwa DSN-MUI 86/2012 yang kami kutip di atas adalah sebagai cara yang digunakan untuk mencegah adanya praktik judi atau maisir yang dapat timbul dari pelaksanaan undian. Adapun maisir merupakan salah satu unsur yang tidak boleh terkandung dalam kegiatan usaha bank syariah agar tetap berasaskan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI 86/2012 memaknai maisir sebagai setiap akad yang tidak memiliki tujuan yang jelas, perhitungan yang tidak cermat, adanya asumsi atau untung-untungan.[9]

Dengan adanya kewajiban bahwa sumber hadiah dari undian wajib bersumber dari milik bank itu sendiri, hal ini akan mencegah adanya pihak yang kehilangan hasil kontribusinya, yang dalam hal ini bisa dianalogikan sebagai bentuk taruhan. Sebab apabila ada pihak yang berkontribusi atas hadiah tersebut, maka ia akan bertaruh untuk mendapatkan keuntungan atas taruhannya, dan undian tersebut menjadi mengandung unsur maisir yang dilarang oleh syariat Islam.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah;
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

---

[1] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (“Permensos 3/2024”).

[2] Pasal 15 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang mengubah Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU Perbankan Syariah”).

[3] Lihat Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

[4] Lihat Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[5] Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah.

[6] Konsiderans huruf a Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tahun 2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah (“Fatwa DSN-MUI 86/2012”).

[7] Bagian Pertama angka 10 Fatwa DSN-MUI 86/2012

[8] Bagian Ketiga angka 5 Fatwa DSN-MUI 86/2012

[9] Bagian Pertama angka 11 Fatwa DSN 86/2012