DSP Law Firm. Foto: istimewa.

DSP Law Firm menjaga betul integritas dalam pemberian jasa hukumnyabaik teoretis maupun praktisdengan tetap mengedepankan kepentingan klien. 

DSP Law Firm: Warnai Industri Hukum Ekonomi Syariah

Ilustrasi: HGW 

APSI memperkirakan tingkat efektivitas implementasi Perma No.14 Tahun 2016 mencapai 70 persen. Tapi, MA mengklaim pelaksanaan Perma ini sudah semakin baik dan berjalan efektif karena saat ini sudah banyak hakim pengadilan agama tersertifikasi, sehingga lebih siap dibanding awal-awal terbitnya Perma ini.

Menakar Efektivitas Perma Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="background-color:white"><span style="color:#222222">Pada dasarnya, <strong>undian diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam</strong>, karena undian adalah suatu cara yang netral dalam menentukan pihak yang berhak akan sesuatu. </span></span></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="background-color:white"><span style="color:#222222">Diperbolehkan juga bagi bank syariah untuk menyelenggarakan undian berhadiah untuk nasabahnya dengan mengikuti dasar hukum yang telah ada, yakni <strong><a href="https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/6/" style="color:blue; text-decoration:underline">Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah</a></strong> dan dengan tidak menyalahi syariat Islam.</span></span></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div><span style="color:#222222">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</span></div>


Bolehkah Bank Syariah Mengadakan Undian Berhadiah? 

Berawal dari usaha swadaya membentuk Dewan Syariah Nasional hingga lahirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. 

Sistem Ekonomi Syariah dalam Desain Perundang-undangan

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Perbankan Syariah di Indonesia menganut sistem yang terbuka dan inklusif, dalam arti siapa saja dapat terlibat dalam industri keuangan syariah secara umum, atau khususnya perbankan syariah.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Siapa pun tanpa memandang latar belakang agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus diterima dalam <strong>pengadilan agama</strong>. Ini disebut dengan konsep <strong>penundukan diri seseorang dalam sistem hukum tertentu</strong> sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Pasal 49 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25602" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama</a>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jika yang Berperkara Non-Muslim

Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Foto: RES

Meski mayoritas penduduk muslim, ekonomi dan keuangan syariah masih belum tergali optimal. Pemerintah butuh usulan kebijakan dan perbaikan yang dapat memperkuat ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Perlu Didorong Regulasi yang Efisien

Wakil Presiden RI Maâ€™ruf Amin dalam seminar Penguatan dan Penegakan Hukum Ekonomi Syariah yang Berkeadilan di Indonesia, Rabu (26/8).

Indonesia memiliki insitutsi syariah terbesar di dunia. Namun, Wapres Ma’ruf Amin menilai peradilan hukum di sektor ekonomi syariah belum memuasakan.

Ma’ruf Amin: Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Belum Dapat Perhatian Memadai

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Imbalan dalam sukuk ritel maupun sukuk secara umum merupakan salah satu unsur sekaligus pembeda mendasar antara sukuk dengan surat berharga konvensional. Jika pada surat berharga nonsyariah dikenal bunga, maka pada sukuk sebagai surat berharga syariah pemegangnya diberikan imbalan hingga berakhirnya/jatuh tempo surat berharga syariah tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Berdasarkan Pasal 1 angka 10 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27930/node/1011/uu-no-19-tahun-2008-surat-berharga-syariah-negara" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara</a>, imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (&ldquo;SBSN&rdquo;), yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN. SBSN sendiri merupakan padanan sukuk menurut UU SBSN.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Lalu, apa saja karakteristik dari sukuk ritel? Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Keuntungan dan Karakteristik Sukuk Ritel

Beranda

Home

ekonomi-syariah

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#ekonomi syariah