Terima kasih atas pertanyaan Anda
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 18 November 2021.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat. Sedangkan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.[1]
Jadi, berkaitan dengan peran advokat, advokat bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai jenis layanan hukum, termasuk konsultasi, bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, perwakilan, pendampingan, pembelaan, dan tindakan hukum lainnya untuk melindungi kepentingan klien.
Sementara itu, dalam proses peradilan, advokat memegang peran yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang setara dengan profesi penegak hukum lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri, serta dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
Untuk dapat menjadi advokat, ada sejumlah persyaratan umum yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut.[2]
- merupakan Warga Negara Republik Indonesia;
- bertempat tinggal di Indonesia;
- tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;[3]
- berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;
- berijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum;
- lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat;
- magang sekurang-kurangnya 2 tahun pada kantor advokat;
- tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
- berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab adil, dan berintegritas tinggi.
Baca juga: Cara dan Tahapan Menjadi Pengacara di Indonesia
Lantas, jika seseorang bukan advokat, bolehkah memberikan pendapat hukum?
Berdasarkan ketentuan di atas, mahasiswa hukum yang belum diangkat menjadi advokat sudah seharusnya tidak dapat memberikan konsultasi hukum. Secara historis, setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp50 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Advokat.
Namun, dalam perkembangannya, ketentuan Pasal 31 UU Advokat sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 006/PUU-II/2004. Guna mempermudah pemahaman Anda, berikut kami uraikan pertimbangan putusan tersebut:
- Pasal 31 UU Advokat bukan hanya mengakibatkan tidak memungkinkan lagi berperannya lembaga-lembaga sejenis Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di lingkungan kampus yang memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Ketentuan dalam Pasal 31 UU Advokat juga dapat mengancam setiap orang yang hanya bermaksud memberikan penjelasan mengenai suatu persoalan hukum. Sehingga, jika seseorang yang memberi penjelasan hukum menerima pemberian yang tidak dimaksudkan sebagai honorarium oleh pihak yang memberi, dapat dituduh telah melakukan perbuatan “bertindak seolah-olah sebagai advokat” dan karenanya diancam dengan pidana yang sedemikian berat (hal. 16);
- Menurut Pasal 28F UUD 1945, memilih sumber informasi yang dipandang tepat dan terpercaya adalah hak semua orang. Di lain sisi, Pasal 31 UU Advokat jo. Pasal 1 angka 1 UU Advokat membatasi kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi, karena seseorang yang melakukan konsultasi hukum di luar pengadilan hanya dibenarkan apabila sumber informasi tersebut adalah seorang advokat. Sehingga, jika seseorang bukan advokat memberikan informasi hukum, ia berpotensi diancam pidana berdasarkan Pasal 31 UU Advokat (hal. 16);
- Sebagai undang-undang yang mengatur profesi, seharusnya UU Advokat tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat, karena hal tersebut harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (verplichte procureurstelling). Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara, maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan (hal. 16).
Jadi, dapat kami simpulkan bahwa dengan adanya putusan MK yang mencabut ketentuan Pasal 31 UU Advokat, putusan tersebut membuka kesempatan bagi kalangan non-advokat untuk dapat memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat. Adapun dalam hal mahasiswa Fakultas Hukum memberikan konsultasi hukum, dengan bergabung bersama LBH atau organisasi kemasyarakatan berdasarkan UU Bantuan Hukum, mahasiswa juga mendapatkan perlindungan hukum baik secara perdata maupun pidana dalam memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat, selama pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan dengan iktikad baik.[4]
Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Konsultasi Hukum oleh Mahasiswa, Memang Boleh?
Selanjutnya, bagaimana jika pendapat hukum dikemukakan oleh pihak yang bukan ahli hukum (misalnya selain mahasiswa Fakultas Hukum)?
Secara prinsip, orang yang bukan advokat tetap boleh memberikan pendapat hukum jika dilihat dari sudut pandang kebebasan berpendapat.
Baca juga: Pasal Kebebasan Berpendapat dan Demo yang Dilarang
Dalam kerangka hukum Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat.
Jaminan untuk berpendapat juga diperkuat dalam UU 9/1998, yang pada dasarnya mengakui hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara bebas.[5]
Menurut hemat kami, artinya, secara umum siapa pun boleh menyampaikan opini atau pandangan tentang hukum, termasuk orang awam, akademisi non-hukum, atau praktisi di bidang lain. Pendapat hukum di sini dipahami sebagai ekspresi intelektual atau opini (misalnya analisis kasus, komentar terhadap putusan, atau diskusi norma hukum).
Namun, ada batas penting yang perlu dibedakan. Pendapat hukum (legal opinion sebagai ekspresi bebas) boleh disampaikan oleh siapa saja sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Sedangkan jasa hukum profesional (legal services) berbeda. Ketika sudah mewakili klien, memberikan nasihat hukum secara profesional dalam konteks praktik, atau bertindak di pengadilan, maka tunduk pada ketentuan profesi advokat berdasarkan UU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.
Adapun mengenai orang yang bertindak seolah-olah sebagai advokat, sanksi pidananya dapat Anda simak dalam artikel Jerat Pidana untuk Advokat Gadungan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Kode Etik Advokat Indonesia.
Putusan:
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024.
[3] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, di mana Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (prodeo/pro bono)”