Intisari:
Adapun yang dimaksud dengan advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Untuk dapat diangkat menjadi Advokat berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: warga negara Republik Indonesia; bertempat tinggal di Indonesia; tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum; lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. |
Ulasan:
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Kami asumsikan Kantor Hukum yang Anda maksud adalah Kantor Advokat. Pada praktiknya, menurut notaris Irma Devita Purnamasari, Kantor Advokat lebih sering berbentuk Firma. Tapi, Irma lebih setuju jika Kantor Advokat menggunakan bentuk Maatschap, seperti halnya Maatschap notaris. Alasannya, dalam Firma para advokat yang menjadi sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng atau secara bersama-sama hingga harta pribadi di luar persekutuan (Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Sedangkan, dalam Maatschap masing-masing advokat yang menjadi teman serikat bertindak sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi (Pasal 1642 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
Jasa hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Jadi, konsultasi hukum juga termasuk jasa hukum yang diberikan oleh advokat.
Kantor Advokat Indonesia yang selanjutnya disebut Kantor Advokat adalah suatu persekutuan perdata yang didirikan oleh para advokat Indonesia yang mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat.
Sehingga berdasarkan pengertian dari Permenkumham 26/2017 ini, jelas bahwa Anda yang bukan advokat tidak dapat mendirikan Kantor Advokat. Yang dapat mendirikan Kantor Advokat ini adalah Advokat.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
Untuk dapat diangkat menjadi Advokat berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
warga negara Republik Indonesia;
bertempat tinggal di Indonesia;
tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum: