Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Bolehkah CSR dalam Bentuk Program Beasiswa?

Bolehkah CSR dalam Bentuk Program Beasiswa?
Bolehkah CSR dalam Bentuk Program Beasiswa?

PERTANYAAN

Apakah pemberian beasiswa oleh perusahaan dapat dikategorikan sebagai CSR? Lantas apa perbedaan antara CSR dengan GCG?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Corporate Social Responsibility dalam Bentuk Pemberian Beasiswa yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 1 Agustus 2017.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Ketentuan CSR PT

    Menurut UU PT dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja, CSR (Corporate Social Responsibility) disebut juga dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (“TJSL”), merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Ketentuan CSR atau TJSL diatur dalam Pasal 74 UU PT sebagai berikut:

    1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
    2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
    3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    Adanya CSR ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan Terbatas (“PT”) yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Adapun yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah PT yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah PT yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.[2]

    Baca juga: Dapatkah CSR Berupa Hibah Gedung kepada Pemda?

    Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa CSR perusahaan merupakan ketentuan undang-undang agar PT menyisihkan keuntungan yang didapatkannya untuk membantuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Lantas, apakah CSR ini dapat berupa pemberian beasiswa?

    Beasiswa sebagai CSR PT

    Sepanjang penelusuran kami, tidak ada aturan eksplisit mengenai beasiswa sebagai bentuk CSR atau TJSL di bidang pendidikan.

    Namun, kami akan mengacu pada Pasal 20 ayat (3) Permen BUMN 1/3/2023 berikut.

    Pelaksanaan Program TJSL BUMN dalam bentuk bantuan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mengutamakan fokus pada bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil atau kebijakan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

    Berdasarkan ketentuan tersebut, bagi perusahaan BUMN, CSR dapat dilakukan dengan mengutamakan di bidang pendidikan. Menurut hemat kami, hal ini dapat termasuk program pemberian beasiswa sebagaimana Anda tanyakan. Sebagai contoh, program Beasiswa Pertamina Sobat Bumi yang dilansir dari laman resmi Pertamina Foundation.

    Perlu dicatat bahwa peraturan yang disebutkan di atas merupakan ketentuan khusus dalam lingkup perusahaan BUMN. Sedangkan untuk PT secara umum, UU PT dan perubahannya tidak mengatur secara spesifik mengenai CSR dengan pemberian beasiswa atau program di bidang pendidikan lainnya.

    Namun, menurut hemat kami, hal ini bukan berarti PT secara umum dilarang melakukan CSR dalam bentuk program pemberian beasiswa. Dalam praktiknya, ada saja perusahaan selain BUMN yang mengadakan program tersebut seperti beasiswa dari Toyota Astra.

    CSR dan GCG

    Menjawab pertanyaan Anda yang terakhir mengenai good corporate governance (“GCG”), tentunya CSR dan GCG merupakan dua hal berbeda. Singkatnya, GCG merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang termasuk prinsip GCG di antaranya keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dll. Untuk lebih memahami ap aitu GCG beserta penerapannya, silakan simak Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di Perusahaan.

    Berdasarkan uraian tersebut, GCG berbeda dengan CSR. CSR diartikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, sedangkan GCG merupakan tata kelola perusahaan yang membahas mengenai bagaimana cara suatu perusahaan diarahkan dan dikelola agar seluruh kepentingan pemangku kepentingan diakomodasi secara baik.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
    4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

    Referensi:

    1. Pertamina Foundation, yang diakses pada 21 Februari 2025, pada pukul 16.30 WIB

    2. Toyota Astra, yang diakses pada 21 Februari 2025, pada pukul 16.35 WIB

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000