Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Keluarga

Bolehkah Ibu Tiri Memegang Hak Asuh Anak Tirinya?

Bolehkah Ibu Tiri Memegang Hak Asuh Anak Tirinya?
Bolehkah Ibu Tiri Memegang Hak Asuh Anak Tirinya?

PERTANYAAN

Saya ingin bertanya. Ada wanita menikah dengan duda 1 anak yang masih balita, lalu suaminya meninggal. Apakah istri bisa memiliki hak asuh anak tirinya? Dan jika almarhum suami memiliki saudara yang menginginkan mengasuh anak ini, apakah ada kesempatan menang jika ini dibawa ke jalur hukum?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Masalah Hak Asuh Anak Tiri yang dibuat oleh Liza Elfitri, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 30 September 2013.

    Jika Ibu Tiri Ingin Hak Asuh Anak Tirinya

    Berkaitan dengan pertanyaan Anda, umumnya yang disebut anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang. Anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarahnya. Hal ini secara implisit diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c UU Perkawinan dan perubahannya.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Kemudian, kami asumsikan bahwa seluruh keluarga dalam pertanyaan tersebut beragama Islam, sehingga terkait pengasuhan anak tersebut kami akan merujuk pada KHI.

    Mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak, Pasal 105 KHI menyatakan batasan usia anak yang belum mumayyiz (masih di bawah umur) adalah anak yang belum berumur 12 tahun. Apabila terjadi perceraian, maka hak asuh anak yang belum mumayyiz ada pada ibunya, sedangkan bila anak sudah mumayyiz dia dapat memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dengan kata lain, yang paling berhak mengasuh anak adalah ayah atau ibu kandung dari anak tersebut.

    Sepanjang penelusuran kami, secara syariah, anak dari suami menjadi mahram bagi istri. Ikatan mahram diakibatkan oleh adanya pernikahan ayahnya dengan seorang wanita yang bukan ibunya. Sayangnya, dalam pertanyaan Anda tidak terdapat keterangan karena alasan apa hak asuh anak berada di tangan suami, apakah karena putusan pengadilan agama ataukah cerai mati? Menurut hemat kami, jika hak asuh tersebut diakibatkan adanya putusan pengadilan agama, maka hal ini akan menjadi dasar yang cukup bagi pihak istri (ibu tiri) untuk memintakan penetapan hak asuh atas anak tersebut ke pengadilan agama juga.

    Lebih lanjut lagi, Pasal 156 huruf a KHI mengatur tingkatan derajat yang dapat menggantikan kedudukan hadhanah atau pemegang hak asuh anak yang ibunya meninggal dunia, yaitu:

    1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
    2. ayah;
    3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
    4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
    5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; dan
    6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

    Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan di atas, kami sebenarnya menyarankan kepada pihak istri untuk terlebih dahulu mencari keluarga dari ibu kandung anak tersebut guna membicarakan pengasuhan anak dengan pertimbangan kemaslahatan bersama.

    Kemudian, menghadapi adanya keinginan dari saudara almarhum suami yang menginginkan hak asuh terhadap anak ini, pihak istri dapat meminta penetapan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggalnya untuk hak asuh terhadap anak tirinya. Menurut hemat kami, sanak saudara dari almarhum suami dapat terhalang mendapatkan hak asuh terhadap anak bila masih ada wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu dan istri. Hal ini termasuk ibu tiri karena memiliki ikatan pernikahan dengan ayah dari anak tersebut.

    Perlu kami tegaskan kembali, berdasarkan pengalaman praktik kami, posisi hukum seorang istri dalam hal ibu tiri pada situasi seperti ini memang tidak otomatis diakui sebagai pemegang hak asuh. Namun, peluang untuk mendapatkan hak asuh tetap terbuka lebar apabila langkah hukum yang tepat ditempuh, dan bukti yang kuat dapat disajikan di hadapan pengadilan.

    Dalam hukum positif di Indonesia, baik berdasarkan KHI maupun KUHPerdata, urutan hak asuh setelah orang tua kandung meninggal biasanya diberikan kepada kerabat sedarah sesuai prioritas yang diatur. Ibu tiri memang tidak tercantum secara eksplisit dalam urutan tersebut. Namun, di sinilah prinsip utama perlindungan anak digunakan yaitu kepentingan terbaik anak (the best interest of the child).

    Prinsip yang diatur dalam UU Perlindungan Anak beserta perubahannya, mengharuskan hakim mempertimbangkan faktor-faktor di luar hubungan darah, termasuk kenyamanan psikologis anak, kontinuitas pengasuhan, serta kelayakan lingkungan tempat anak akan dibesarkan. Dengan kata lain, meskipun saudara kandung almarhum suami memiliki hubungan darah, mereka tidak otomatis diutamakan apabila terbukti bahwa anak akan lebih aman, nyaman, dan terjamin masa depannya bersama ibu tiri.

    Maka, dalam kasus tersebbut, kami menyarankan jika ibu tiri ingin menempuh jalan hukum di hadapan persidangan, ada beberapa poin krusial yang harus dibuktikan:

    1. Hubungan emosional yang kuat

    Tunjukkan bahwa anak telah lama diasuh, dirawat, dan dibesarkan oleh Anda. Bukti bisa berupa foto, testimoni guru, tetangga, atau keluarga yang mengetahui keseharian anak.

    1. Kemampuan finansial dan kelayakan lingkungan

    Bukti penghasilan, tempat tinggal yang layak, serta komitmen pada pendidikan dan kesehatan anak akan menjadi nilai tambah signifikan.

    1. Pendapat anak

    Jika anak berusia 12 tahun ke atas, hakim akan mempertimbangkan pilihan anak. Bahkan di bawah usia itu, rekomendasi psikolog atau pekerja sosial bisa menjadi dasar kuat.

    Perlu dicatat, pengadilan telah berkali-kali memutuskan hak asuh kepada pihak non-kandung ketika terbukti bahwa itulah yang paling menguntungkan bagi anak. Artinya, hubungan darah hanyalah salah satu faktor, bukan satu-satunya.

    Jadi, untuk menjawab pertanyaan Anda, tentu ibu tiri bisa mendapatkan hak asuh anak tirinya setelah suami meninggal, asalkan dapat membuktikan bahwa semua aspek kepentingan terbaik anak terpenuhi di bawah pengasuhannya. Strategi hukum yang tepat, kelengkapan bukti, dan argumentasi yang kuat akan menjadi kunci memenangkan perkara ini.

    Sebagai informasi tambahan, jika pihak-pihak yang bersangkutan dalam pertanyaan Anda tidak beragama Islam, Pasal 229 jo. Pasal 230b KUHPerdata mengatur tentang perwalian anak yang permohonan penetapannya dapat diajukan ke pengadilan negeri.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
    7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000