Bolehkah Jaksa Menuntut Bebas Terdakwa?
Bacaan 8 Menit

PERTANYAAN
Meski jarang, terdapat beberapa kasus pidana di mana terdakwa justru dituntut bebas oleh jaksa. Secara hukum, apakah boleh jaksa menuntut bebas? Mohon penjelasannya.


Bacaan 8 Menit

Meski jarang, terdapat beberapa kasus pidana di mana terdakwa justru dituntut bebas oleh jaksa. Secara hukum, apakah boleh jaksa menuntut bebas? Mohon penjelasannya.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H dan pertama kali dipublikasikan pada 20 September 2024.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan jelaskan definisi jaksa dan penuntut umum berdasarkan UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.[1] Namun, untuk memperkaya pemahaman Anda, kami juga akan membandingkannya dengan aturan dalam KUHAP lama yang sudah tidak berlaku.
| KUHAP | UU 20/2025 |
Pasal 1 angka 6
| Pasal 1 angka 9 Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. |
Pasal 1 angka 10 Penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. |
Definisi jaksa dan penuntut umum juga dapat ditemukan pada UU 11/2021, yaitu dalam pasal-pasal berikut:
Pasal 1 angka 2
Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
Pasal 1 angka 3
Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang
Salah satu wewenang jaksa berkaitan dengan proses peradilan pidana adalah melakukan penuntutan,[2] yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.[3]
Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Andi Sofyan dan Abd. Asis dalam buku Hukum Acara Pidana (hal. 169), penuntutan atau menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu kepada terdakwa.
Proses penuntutan dilakukan setelah proses penyidikan di mana berkas perkara dari penyidik sudah lengkap. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana berikut ini:
| Pasal 138 ayat (1) KUHAP | Pasal 59 ayat (8) UU 20/2025 |
| Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum; | Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penyidik menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum untuk dilakukan Penuntutan. |
Kemudian, jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum membuat surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam pasal berikut:
| Pasal 140 ayat (1) KUHAP | Pasal 70 UU 20/2025 |
| Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan; | Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil Penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, Penuntut Umum membuat surat dakwaan dalam jangka waktu paling lama 7 Hari. |
Terkait dengan pembuatan surat dakwaan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan aturan dalam KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP baru. Dalam KUHAP lama, penuntut umum membuat surat dakwaan dalam waktu secepatnya. Sedangkan dalam UU 20/2025, ada pembatasan waktu pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum dalam jangka waktu maksimal 7 hari.
Baca juga: Perbedaan dan Persamaan Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan
Sering kali, jaksa penuntut umum menuntut seorang terdakwa sesuai dengan ketentuan ancaman pidana dalam suatu pasal pidana. Namun, apakah boleh jaksa menuntut bebas?
Sejatinya, jaksa dalam melakukan penuntutan didasarkan pada demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Berdasarkan hal tersebut, kami berpendapat bahwa apapun bentuk tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa, sepanjang berlandaskan pada nilai keadilan dan kebenaran maka hal tersebut dibolehkan.
Lebih lanjut, Angka 6 butir (1) Pedoman Jaksa Agung 3/2019 mengatur bahwa penuntut umum pada dasarnya bisa mengajukan tuntutan bebas (vrijspraak) dalam hal:
Selain tuntutan bebas, penuntut umum juga bisa mengajukan tuntutan lepas dari segala tuntutan (ontslag van rechtsvervolging) jika berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak termasuk suatu tindak pidana.[5]
Dalam hal jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan lepas, ia tetap wajib membuktikan perbuatan yang didakwakan dan alasan mengapa perbuatan itu meskipun terbukti tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana, antara lain sebagai berikut:[6]
Atas tuntutan bebas atau lepas itu, penuntut umum dalam tuntutannya juga harus meminta kepada hakim/majelis hakim agar memerintahkan mengeluarkan terdakwa dari tahanan.[7]
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, dapat kami sampaikan bahwa secara hukum dibolehkan adanya tuntutan bebas oleh jaksa.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Andi Sofyan dan Abd. Asis. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Edisi Kedua, Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, 2015.
[2] Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
[3] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU 11/2021”)
[4] Pasal 8 ayat (3) UU 11/2021
[5] Angka 6 butir (2) Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum (“Pedoman Jaksa Agung 3/2019”)
[6] Angka 6 butir (3) Pedoman Jaksa Agung 3/2019
[7] Angka 6 butir (11) Pedoman Jaksa Agung 3/2019