Bolehkah Kepala Desa Mengganti Seluruh Perangkat Desa?

PERTANYAAN

Apakah melanggar UU Desa jika seorang kepala desa yang baru terpilih mengganti seluruh aparat desa yang sudah lama?

ULASAN LENGKAP

KLINIK TERKAIT

Kepala Desa Gemar Berbuat Zina, Ini Sanksi Hukumnya

08 Jul, 2024

Syarat Calon Kepala Desa

01 Jul, 2024

Bolehkah Jadi Calon Kepala Desa Jika Pernah Dipidana?

29 Mei, 2024

Adakah Hak Prerogatif Kepala Desa atau Kepala Daerah?

15 Feb, 2024

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Februari 2017.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Perangkat Desa

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan aparat desa yang Anda maksud di sini adalah perangkat desa. Pengertian perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.[1]

Adapun perangkat desa terdiri dari:[2]

1. sekretariat desa;
2. pelaksana kewilayahan; dan
3. pelaksana teknis.

Wewenang Kepala Desa dan Tugas Perangkat Desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai peraturan perundang-undangan.[3] Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berwenang:[4]

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati/wali kota;
3. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
4. menetapkan peraturan desa;
5. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6. membina kehidupan masyarakat desa;
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perangkat desa tersebut bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.[5] Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.[6]

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:[7]

1. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. berusia 20 sampai 42 tahun;
3. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa minimal 1 tahun sebelum pendaftaran; dan
4. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Perlu dicatat, pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa tersebut dilakukan setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota.[8]

Lantas, bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa?\

Menurut Pasal 66 PP 43/2014, mekanisme pengangkatan perangkat desa yaitu sebagai berikut:

1. kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;
2. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa;
3. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
4. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Lebih lanjut, mekanisme pengangkatan perangkat desa juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri 83/2015.

Setelah melalui mekanisme pengangkatan, maka perangkat desa dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan menghindari segala larangan sebagai berikut:[9]

1. merugikan kepentingan umum;
2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. menjadi pengurus partai politik;
8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila melanggar, perangkat desa dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.[10] Selanjutnya, apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, perangkat desa yang bersangkutan dapat dikenai tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.[11] Pemberhentian perangkat desa tersebut ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota.[12]

Selanjutnya menjawab pertanyaan Anda, apakah perangkat desa dapat diberhentikan secara menyeluruh?

Perlu diketahui sebelumnya, perangkat desa dapat berhenti karena:[13]

1. meninggal dunia;
2. permintaan sendiri; atau
3. diberhentikan.

Adapun alasan diberhentikannya perangkat desa tersebut di antaranya:[14]

1. usia telah genap 60 tahun;
2. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. berhalangan tetap;
4. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
5. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberhentian terhadap perangkat desa harus sesuai dengan alasan dan mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Namun sepanjang penelusuran kami, tidak ada aturan eksplisit tentang pengangkatan atau pemberhentian terhadap seluruh perangkat desa. Selain itu, kewenangan kepala desa dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa juga melibatkan camat. Artinya, kepala desa berkonsultasi terlebih dahulu dengan camat yang nantinya akan mengeluarkan dua rekomendasi yaitu penolakan atau persetujuan.[15]

Oleh karena itu, menurut hemat kami, pemberhentian atau pengangkatan perangkat desa tidak menjadi kewenangan mutlak dari kepala desa sendiri, melainkan melibatkan camat dan mekanisme lainnya yang diatur dalam perundang-undangan. Kepala desa yang hendak memberhentikan atau mengangkat perangkat desa harus tunduk pada ketentuan yang berlaku.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Referensi:

Rury Mutia Dewi. Pengawasan Hukum Terhadap Perangkat Desa atas Pemecatan yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum. Vol. 2, No. 2, 2022.

---

[1] Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (“Permendagri 83/2015”)

[2] Pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU 3/2024”) jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP 43/2014”)

[3] Pasal 26 ayat (1) UU 3/2024

[4] Pasal 26 ayat (2) UU 3/2024

[5] Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU 6/2014”)

[6] Pasal 49 ayat (3) UU 6/2014

[7] Pasal 65 ayat (1) PP 43/2014

[8] Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014

[9] Pasal 51 UU 6/2014

[10] Pasal 52 ayat (1) UU 6/2014

[11] Pasal 52 ayat (2) UU 6/2014

[12] Pasal 53 ayat (3) UU 6/2014

[13] Pasal 53 ayat (1) UU 6/2014

[14] Pasal 5 ayat (3) Permendagri 83/2015

[15] Rury Mutia Dewi. Pengawasan Hukum Terhadap Perangkat Desa atas Pemecatan yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum. Vol. 2, No. 2, 2022, hal.2