Syarat Calon Kepala Desa

PERTANYAAN

Mengingat terdapatnya perubahan pada UU Desa pada tahun 2024, tentunya ada syarat calon kepala desa terbaru. Lantas, bagaimana syarat calon kepala desa 2024? Berapa umur minimal pada syarat calon kepala desa menurut-undang? Lalu, apakah terdapat permendagri tentang syarat calon kepala desa?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama, yang pertama kali dipublikasikan pada 20 Januari 2015, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 22 Juni 2022.

KLINIK TERKAIT

Cara Melaporkan Ketua RT yang Pungli

08 Nov, 2023

Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia

07 Nov, 2023

Aturan Pungutan Desa dalam Peraturan Desa

08 Jun, 2022

Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia

06 Jun, 2022

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Dasar Hukum Kepala Desa

Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai syarat calon kepala desa, perlu diketahui bahwa benar terdapat perubahan UU Desa, yang diubah dengan UU 3/2024.

Kemudian, pada dasarnya, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.[1] Jadi, kepala desa adalah pemerintah desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa.

Adapun yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”).[2]

Tugas Kepala Desa

Lebih lanjut, tugas kepala desa adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[3]

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa memiliki wewenang sebagai berikut:[4]

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati/wali kota;
3. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
4. menetapkan peraturan desa;
5. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6. membina kehidupan masyarakat desa;
7. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
1. mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. mewakili desa di dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu, masa jabatan dari seorang kepala desa adalah 8 tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.[5]

Selanjutnya, seorang kepala desa harus dipilih secara langsung oleh penduduk desa.[6] Pemilihan kepala desa ini bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.[7] Selain itu, pemilihan kepala desa dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.[8]

Lantas, apa saja syarat calon kepala desa menurut undang-undang?

Syarat Calon Kepala Desa 2024

Menjawab pertanyaan Anda mengenai syarat calon kepala desa 2024, Pasal 33 UU 3/2024 mengatur bahwa calon kepada desa wajib memenuhi persyaratan:

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar;
6. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. berbadan sehat;
11. tidak pernah sebagai kepala desa selama 2 kali masa jabatan; dan
12. syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah (“perda”) kabupaten/kota.

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, syarat umur calon kepala desa adalah 25 tahun pada saat pendaftaran.

Selanjutnya, apakah terdapat Permendagri yang mengatur syarat calon kepala desa? Syarat calon kepala desa pada lingkup Permendagri dapat Anda temukan pada Pasal 21 Permendagri 65/2017 jo. Putusan MK 128/PUU-XIII/2015, yang isinya sama dengan syarat calon kepala desa dalam Pasal 33 UU 3/2024 di atas.

Syarat Administratif Calon Kepala Desa

Selain syarat calon kepala desa menurut peraturan perundang-undangan, terdapat juga syarat administratif calon kepala desa yang diatur lebih lanjut dalam perda masing-masing daerah, sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 huruf l UU 3/2024.

Sebagai contoh, Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan 48/2021 mengatur bahwa syarat administratif calon kepala desa adalah:

1. surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari camat;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermeterai cukup;
4. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bermaterai cukup;
5. fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (surat keterangan pengganti ijazah yang hilang);
6. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala desa bermaterai cukup;
8. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara bermaterai cukup;
9. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih;
10. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. surat keterangan berbadan sehat dari RSUD;
12. surat pernyataan tidak pemah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut bermaterai cukup;
13. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (“SKCK”) dari Kepolisian Resort;
14. surat pernyataan bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan bermaterai cukup;
15. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan (desa setempat) bermaterai cukup;
16. surat keterangan bebas narkoba dari RSUD;
17. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi pendaftar dari unsur PNS, TNI, Polri dan Perangkat Desa;
18. surat cuti dari pejabat yang berwenang bagi pendaftar dari Kepala Desa definitif;
19. surat pengunduran diri bagi pendaftar dari unsur BPD; dan
20. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.

Baca juga: Bolehkah Jadi Calon Kepala Desa Jika Pernah Dipidana?

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami tentang syarat calon kepala desa terbaru, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan kedua kalinya diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48/2021 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015.

---

[1] Pasal Pasal 117 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”)

[2] Pasal 117 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 2 UU Desa

[3] Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU 3/2024”)

[4] Pasal 26 ayat (2) UU 3/2024

[5] Pasal 39 UU 3/2024

[6] Pasal 34 ayat (1) UU Desa

[7] Pasal 34 ayat (2) UU Desa

[8] Pasal 34 ayat (3) UU Desa