Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Jika Ada Pungutan Liar di Lingkungan RT yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 4 Oktober 2019, dan pertama kali dimutakhirkan pada Jumat, 3 Juni 2022.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pembangunan rumah tempat tinggal termasuk ke dalam bangunan gedung yang wajib memiliki perizinan berupa Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”). Tidak hanya untuk membangun baru, jika Anda hendak mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat rumah misalnya renovasi, maka Anda tetap memerlukan PBG.[1]
Baca juga: Catat! Ini 3 Dokumen Penting Terkait Bangunan Gedung
Kemudian, kami mengasumsikan bahwa hak atas tanah yang Anda miliki adalah hak milik, karena orangtua Anda membeli tanah tersebut, sehingga berlaku pula Pasal 20 ayat (1) UU Agraria yang menerangkan bahwa:
Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
Sementara itu, Penjelasan Pasal 20 UU Agraria menerangkan bahwa sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jika Anda memiliki hak milik dan telah memiliki PBG, maka Anda mempunyai hak untuk membangun rumah di atas tanah Anda tanpa interupsi atau gangguan.
Sepanjang penelusuran kami, memang banyak praktik di tengah masyarakat yang memungut biaya kepada warga yang sedang membangun rumah. Tak jarang aksi pungutan tersebut juga melibatkan Ketua maupun Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan warga setempat.
Oleh karena itu, pungutan biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai pungli. Hal ini dikarenakan pembangunan rumah di atas sebidang tanah miliknya pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur pemilik tanah/rumah yang bersangkutan untuk membayarkan uang kepada RT maupun warga setempat dengan alasan apapun termasuk biaya ‘uang jalan’ sebagaimana Anda maksud.
Perlu diketahui dalam artikel Dasar Hukum Iuran Rukun Tetangga menjelaskan bahwa RT merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang definisinya dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 2 Permendagri 18/2018:
Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
Tugas RT adalah:[2]
- membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
Patut dicatat pula bahwa keberadaan RT tidak terbatas pada desa atau kabupaten, namun juga di kota, misalnya sebagaimana diatur dalam Perwali Yogyakarta 57/2014.
Selanjutnya, definisi pungutan liar (“pungli”) menurut KBBI adalah pengenaan biaya yang dikenakan pada tempat yang seharusnya tidak dikenakan biaya. Di samping itu, berdasarkan penelusuran kami, sumber dana yang sah di lingkungan RT antara lain berasal dari iuran RT yang ditetapkan sebelumnya dalam musyawarah RT. Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak Dasar Hukum Iuran Rukun Tetangga.
Dalam rangka memberantas praktik pungli di masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan Perpres 87/2016. Atas dikeluarkannya Perpres 87/2016, maka dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.[3]
Lebih lanjut, dalam Pasal 2 Perpres 87/2016 disebutkan bahwa Satgas Saber Pungli bertugas melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satgas Saber Pungli juga menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.[4]
Kewenangan Satgas Saber Pungli salah satunya yaitu berkaitan dengan bagaimana cara mengatasi pungutan liar, dan antara lain sebagai berikut:[5]
- membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli;
- melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli;
- melakukan operasi tangkap tangan;
- memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli.
Jika Anda berdomisili di Yogyakarta, maka berdasarkan Kepwali 511/2016 yang pada pokoknya berisi pembentukan Satgas Saber Pungli di Kota Yogyakarta, maka ketentuan Pasal 4 Perpres 87/2016 telah diselenggarakan oleh pemerintah Yogyakarta.
Baca juga: Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya
Dengan demikian, cara melaporkan RT yang pungli di Yogyakarta adalah dengan membuat laporan kepada Satgas Saber Pungli Yogyakarta secara langsung. Informasi selengkapnya dapat diakses dalam Satgas Saber Pungli DIY.
Kemudian pungutan liar kena pasal berapa? Menurut hemat kami, pungli yang dilakukan oleh pengurus RT maupun warga sekitar tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan apabila dilakukan dengan pemaksaan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak pidana pemerasan ini diatur dalam KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[6] yaitu tahun 2026, yang berbunyi:
Jadi, jika ditanya apakah pungli termasuk tindak pidana? Sepanjang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasan, maka perbuatan pungli RT dapat dijerat menggunakan rumusan pasal di atas.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 511 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Yogyakarta.
Referensi:
- KBBI, yang diakses pada 8 November 2023, pukul 15.00 WIB;
- Satgas Saber Pungli DIY, yang diakses pada 8 November 2023, pukul 15.00 WIB.
[4] Pasal 3 Perpres 87/2016
[5] Pasal 4 Perpres 87/2016
