Kenegaraan
Bolehkah Memasang Baliho Kampanye di Rumah Dinas?
Bacaan 6 Menit

PERTANYAAN
Apakah boleh rumah dinas dipasang atribut partai (panji partai) dan baliho seseorang untuk maju dalam pilkada?


Bacaan 6 Menit

Apakah boleh rumah dinas dipasang atribut partai (panji partai) dan baliho seseorang untuk maju dalam pilkada?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Rumah Dinas
Pemasangan atribut partai dan baliho untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (“Pilkada”) merupakan salah satu bentuk kampanye.
Kampanye didefinisikan sebagai kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.[1]
Kampanye dapat dilaksanakan melalui:[2]
Lebih lanjut, KPU provinsi/kabupaten/kota memfasilitasi pencetakan baliho, umbul-umbul atau spanduk dan/atau pemasangan billboard atau penayangan videotron, yang mana meliputi:[3]
a1. billboard atau videotron paling besar ukuran 4 x 8 meter, paling banyak 5 buah setiap pasangan calon untuk setiap kabupaten/kota;
Pemasangan alat peraga kampanye tersebut dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh KPU provinsi/kabupaten/kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan.[4]
Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang mencetak dan memasang alat peraga kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan.[5]
Adapun terdapat larangan pemasangan alat peraga kampanye di:[6]
Selain itu, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan kampanye dilarang:[7]
Yang dimaksud dengan fasiltas di atas berupa:[8]
Sehingga dapat disimpulkan pemasangan alat peraga kampanye di rumah dinas itu dilarang.
Sanksi Pelanggaran
Pelanggaran atas ketentuan pemasangan alat peraga kampanye di rumah dinas dikenai Pasal 76 PKPU 11/2020 yang berbunyi:
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
[2] Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
[3] Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU 11/2020”)
[4] Pasal 30 ayat (7) PKPU 11/2020
[5] Pasal 70 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
[6] Pasal 30 ayat (9) PKPU 11/2020
[7] Pasal 63 ayat (3) PKPU 11/2020
[8] Pasal 63 ayat (5) PKPU 11/2020