Ulasan:
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Sebagaimana yang diberitakan dalam artikel
Pilkada Tetap Dilaksanakan dengan Penegakkan Disiplin Protokol Kesehatan dan Sanksi Hukum pada laman
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri bahwa rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di ruang rapat Komisi II DPR RI menyepakati bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan penegakkan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.
Sebagai informasi, Anda dapat mengakses jadwal tahapan persiapan dan tahap penyelenggaraan melalui
Tahapan Pilkada 2020 pada laman
KPU.
Pelaksanaan Kampanye
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, kampanye pilkada 2020 dilaksanakan dengan metode:
[1]pertemuan terbatas;
pertemuan tatap muka dan dialog;
debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon;
penyebaran bahan kampanye kepada umum;
pemasangan alat peraga kampanye;
penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring; dan/atau
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan dalam bentuk kampanye melalui media sosial dan media daring.
[2]
Pasal 58 ayat (1) Peraturan KPU 13/2020 mengatur agar partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain
mengutamakan metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog melalui media sosial dan media daring.
[3]
Jika pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, pertemuan dilakukan dengan ketentuan:
[4]dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
membatasi jumlah peserta maksimal 50 orang dan memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antarpeserta kampanye, serta dapat diikuti melalui media sosial dan media daring;
wajib menggunakan alat pelindung diri minimal berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
menyediakan sarana sanitasi yang memadai minimal berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan COVID-19 pada daerah pemilihan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau gugus tugas percepatan penanganan COVID-19.
Bahan Kampanye
Selain mengatur pelaksanaan kampanye, KPU juga menyesuaikan pengaturan bahan kampanye di masa pandemi COVID-19. Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu:
[5]sebelum dibagikan, bahan kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
petugas yang membagikan bahan kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
pembagian bahan kampanye tidak menimbulkan kerumunan.
Selain itu, diperbolehkan juga untuk membuat dan mencetak bahan kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas masker, sarung tangan, pelindung wajah (
face shield) dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer).
[6]
Sedangkan waktu penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang.
[7]
Kegiatan yang Dilarang
Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain
dilarang melaksanakan kegiatan dalam bentuk:[8]rapat umum;
kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
perlombaan;
kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
peringatan hari ulang tahun partai politik.
Bagi pihak yang melanggar larangan tersebut dikenai sanksi:
[9]peringatan tertulis oleh bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten/kota pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten/kota jika tidak melaksanakan peringatan tertulis dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[2] Pasal 63 Peraturan KPU 13/2020
[3] Pasal 58 ayat (1) Peraturan KPU 13/2020
[4] Pasal 58 ayat (2) Peraturan KPU 13/2020
[6] Pasal 60 ayat (3) Peraturan KPU 10/2020
[7] Pasal 62 Peraturan KPU 13/2020
[8] Pasal 88C ayat (1) Peraturan KPU 13/2020
[9] Pasal 88C ayat (2) Peraturan KPU 13/2020