Jika sedang dilakukan proses penyidikan termasuk upaya paksa oleh penyidik, apakah boleh pihak lain (bukan tersangka) merekam proses tersebut hingga memperlihatkan wajah tersangka dan penyidik lalu menyebarkannya ke media?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Penyidikan menurut Pasal 1 angka 5 UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026[1] adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.
Secara historis, definisi penyidikan diatur di dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,[2] yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Adapun, upaya paksa menurut Pasal 1 angka 14 UU 20/2025 adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka/terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia dalam rangka kepentingan penegakan hukum.
Dengan demikian, bentuk-bentuk upaya paksa meliputi:[3]
Menjawab pertanyaan Anda tentang boleh atau tidak merekam proses penyidikan dan upaya paksa oleh pihak lain selain penyidik dan tersangka, pada dasarnya tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit mengenai hal ini. Sehingga, menurut kami, pada prinsipnya seseorang boleh merekam proses penyidikan atau upaya paksa.
Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa perekaman tersebut tidak boleh dilakukan untuk menghalangi, mengintimidasi, atau memengaruhi penegak hukum (penyidik) untuk menjalankan tugas jabatannya. Jika perekaman mengganggu penyidik dalam menjalankan tugasnya maka perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 281 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026[4] jo. Pasal VII angka 29 UU 1/2026 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan maksud untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dilakukan dengan cara memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI yaitu Rp2 miliar.[5]
Lalu, bagaimana hukumnya menyebarkan rekaman proses penyidikan atau upaya paksa ke media? Sama halnya dengan perekaman, penyebarluasan hasil rekaman proses penyidikan atau upaya paksa juga tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.
Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b UU PDP, foto/video wajah seseorang dapat dikategorikan sebagai data pribadi. Oleh sebab itu, hasil rekaman yang memuat wajah orang lain baik itu penyidik, tersangka, atau orang lainnya harus dilakukan atas izin yang bersangkutan.[6]
Menyebarkan rekaman video yang memuat data pribadi orang lain tanpa izin orang yang wajahnya termuat dalam hasil rekaman tersebut dapat diancam dengan Pasal 67 ayat (2) UU PDP jo. Pasal II ayat (5) huruf d UU 1/2026 yang melarang seseorang mengungkapkan pada pribadi orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana dengan paling banyak kategori IV yaitu sebesar Rp200 juta.[7]
Selain itu, pihak yang merasa dirugikan akibat data pribadinya seperti gambar wajah disebarkan tanpa izin, dapat mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi.[8]
Lebih lanjut, jika dalam hasil rekaman yang disebarkan terdapat muatan pencemaran, kebohongan, dan/atau tuduhan yang tidak berdasar, maka perbuatan tersebut berpotensi memenuhi kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan seperti Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 jo. Pasal II ayat (5) huruf c UU 1/2026 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta.[9]
Baca juga: Bunyi Pasal 433 KUHP Baru tentang Pencemaran Nama Baik
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)
[2] Pasal 362 UU 20/2025
[3] Pasal 89 UU 20/2025
[4] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[5] Pasal 79 ayat (1) huruf g UU 1/2023
[6] Pasal 20 ayat (2) huruf a jo. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
[7] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023
[8] Pasal 12 UU PDP dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
[9] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023
